Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Henriyadi W Putro melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dwi Kurnianto mengonfirmasi bahwa sidang tersebut akan mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap empat terdakwa yang masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah.

“Empat jaksa penuntut umum telah kami siapkan untuk menangani proses persidangan ini. Setiap terdakwa akan menjalani sidang dengan berkas masing-masing,” terang Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (23/4).

Meskipun sidang dilaksanakan di Semarang, seluruh terdakwa hingga saat ini masih menjalani masa penahanan di Rutan Kelas IIB Kudus.

Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

Kasus ini menyeret empat orang yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek tahun 2023. Di antaranya adalah Rini Kartika Hadi Ahmawati (RKHA), yang saat itu menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus. Selain itu, ada Sukristianto sebagai kontraktor utama, Henny S. selaku konsultan perencana, serta Adi P. sebagai pelaksana proyek lapangan.

Proyek pembangunan SIHT tersebut melibatkan pekerjaan pengurukan tanah seluas 43.223 meter persegi di kawasan kantor dinas terkait. Pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog dengan nilai kontrak mencapai Rp9,16 miliar, atau setara Rp212 ribu per meter persegi.

Namun, dalam praktiknya, perusahaan pemenang tender yakni CV Karya Nadika justru mengalihkan proyek kepada pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih rendah sebesar Rp4,04 miliar (Rp93.500/m²), dan kemudian kembali dialihkan ke rekanan lain dengan harga Rp3,11 miliar (Rp72.000/m²).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp5,25 miliar.

Keempat terdakwa akan dihadapkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai alternatif, mereka juga dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor dengan pasal juncto yang sama.

Ali Bustomi

The post Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi SIHT Digelar Besok di Pengadilan Tipikor Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menyatakan, pihaknya telah melakukan survei lokasi bakal calon lahan SIHT di Kudus. Luasnya adalah satu hektare.

“Titik itu ada di Kaliwungu, Tanjung, Undaan, Jati dan lainnya,” kata Rini, Senin (1/8).

Meski telah survei, pihak dinas belum mengambil keputusan lahannmana yang akan dipergunakan untuk SIHT. Pihak dinas masih mempelajari dan mengkaji hal- hal yang dirasa perlu.

Langkahnya berupa, proses verifikasi bakal calon SIHT. Lahan disesuaikan dengan kondisi atau zona Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini. Kawasan tersebut juga dikaji apakah cocok jika dibangun sebuah industri.

“SIHT itu lebih kecil dari KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau, red) bangunannya 300 meter persegi. Kalau KIHT sudah diatur luas bangunannya 400 meter persegi,” jelasnya.

Pemkab Kudus menganggarkan Rp 18 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan SIHT.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 215 tahun 2021 yang mana penggunaan anggaran DBHCHT diperuntukkan bagi pembinaan industri rokok

Untuk tahun ini, jumlah anggaran sebesar Rp 18 miliar tersebut diperuntukkan sebagai pembelian tanah saja. Sementara, untuk proses pembangunan gedung akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

“Keputusan kajian lokasi tanah mana yang menjadi SIHT paling lambat akan diketahui hasil kajiannya pada akhir bulan ini,” ungkapnya.

Rini memperkirakan jika, luas bangunan 300 meter persegi, maka jumlah gedungnya bisa terbangun sebanyak 30 unit.

Adanya pembukaan SIHT ini diharapkan bisa memberikan peluang bagi pelaku industri rokok kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Sekaligus menekan peredaran rokok ilegal di Kudus.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mendorong pelaksanaan kegiatan pembelian lahan SIHT harus segera dilaksanakan agar tidak menunggu anggaran perubahan. Selain itu, akses jalan ke lokasi jelas.

Menurut Hartopo, berdirinya SIHT merupakan bentuk komitmen Pemkab Kudus untuk mendukung pembinaan serta fasilitasi bagi industri rokok khususnya skala kecil.

Fasilitasi ini juga akan berdampak menekan praktik pembuatan rokok ilegal yang bisa merugikan keuangan negara. “SIHT dapat dikembangkan, ini upaya kami untuk menekan peredaran rokok ilegal. Jika rokok ilegal bisa ditekan, penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat” katanya.

Ali Bustomi

The post Disnaker Perinkop UKM Kantongi 10 Titik Lahan untuk Pembangunan SIHT appeared first on SuaraBaru.id.