Dalam sidang ini, MPW Notaris bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi notaris. Sidang ini merupakan bagian dari upaya pembinaan serta pengawasan terhadap profesi notaris guna memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Ketua Majelis Pemeriksa, Tjasdirin menegaskan, selain melakukan pembinaan, MPW juga memiliki peran penting dalam menjaga wibawa notaris sebagai pejabat negara.

“Majelis Pengawas Wilayah tidak hanya bertugas melakukan pembinaan, tetapi juga menjaga wibawa notaris. Bagaimanapun, notaris adalah pejabat negara yang harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” ujar Tjasdirin.

Sidang pemeriksaan terhadap notaris ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 67 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Hasil pada sidang tersebut dipaparkan hasil bahwa satu notaris yang hadir diperintahkan untuk menindaklanjuti keputusan sidang sesuai SOP dan satu notaris tidak hadir pada sidang tersebut.

Sidang ini merupakan bagian dari komitmen MPW Notaris Jawa Tengah dalam memastikan bahwa praktik kenotariatan di wilayahnya berjalan sesuai dengan norma hukum dan kode etik yang berlaku.

Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan notaris dapat terus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ning S

The post Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah Gelar Sidang Pemeriksaan appeared first on SuaraBaru.id.

Sidang pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan oleh MPD Kabupaten Demak. Sidang pemeriksaan dihadiri anggota MPW, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin selalu Ketua Majelis Pemeriksa.

Kegiatan sidang pemeriksaan diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan yang juga Sekretaris MPW, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara Widhy Handoko dan Sukinta sebagai pemeriksa.

Dalam prosesnya, sidang ini tetap memperhatikan dan melaksanakan pengawasan sesuai Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris.

MPW menggali keterangan dari pelapor mengenai kronologi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terlapor. Selain itu, MPW juga meminta keterangan untuk memperoleh fakta atas peristiwa yang terjadi.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin berharap notaris semakin menyadari pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas mereka. Sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan yang dapat merugikan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat.

“Semoga kedepannya masalah seperti ini tidak terjadi lagi, dan notaris lebih berhati-hati dengan meningkatkan keamanan akun,” ujar Tjasdirin.

Ning S

The post MPW Notaris Jawa Tengah Gelar Sidang Pemeriksaan Terlapor Penyalahgunaan Voucher appeared first on SuaraBaru.id.

Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang diadukan oleh Muhammad Fauzan Irvan.

Hasyim Asy’ari didalilkan oleh pengadu bersikap tidak mandiri karena mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan tentang kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Pernyataan tersebut dinilai menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia dalam rilis tertulisnya, Mimggu (26/2/2-23) malam.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post DKPP Periksa Ketua KPU RI Terkait Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Calon Tertutup appeared first on SuaraBaru.id.