Mereka merusak pagar Gedung DPRD Kabupaten Grobogan dan Polsek Purwodadi Kota, hingga menimbulkan kericuhan besar.

Massa merangsek masuk dengan melempar batu dan bambu ke arah Gedung DPRD. Mereka mencopot pagar besi secara paksa, sementara Klinik Bhayangkara Polsek Purwodadi ikut menjadi sasaran perusakan.

BACA JUGA: Mereka dalam Sorotan, Mereka dalam Penilaian

Kaca pintu dan jendela gedung juga pecah berkeping-keping. Vas bunga hancur, sementara pecahan batu dan bambu berserakan di sekitar lokasi. Kericuhan ini membuat warga sekitar panik.

Setelah merusak fasilitas, massa bergerak ke perempatan RS Yakkum, sambil membawa pagar besi yang dijarah dari kantor polisi. Mereka membakar spanduk dan umbul-umbul yang diambil dari pinggir jalan.

Tak berhenti di situ, massa mencoret-coret pos polisi dengan tulisan provokatif. Upaya pembakaran pos pengamanan lalu lintas sempat terjadi, namun api tidak membesar.

BACA JUGA: Wamen Komdigi: Persatuan Tak Hanya untuk PWI, untuk Seluruh Ekosistem Pers Indonesia

Suasana semakin mencekam, ketika dentuman petasan terdengar di langit Purwodadi. Teriakan bernada provokatif menggema, termasuk hujatan-hujatan.

Aksi anarkis juga diwarnai pelemparan batu dan sejenisnya, kemudian bergerak dari Patung Kuda Taman Segitiga Mas, menuju Alun-alun Purwodadi.

Puncak kericuhan terjadi di depan Markas Polres Grobogan, Jalan Gajah Mada Purwodadi. Massa yang semakin beringas, akhirnya berhadapan langsung dengan barisan polisi berseragam lengkap.

BACA JUGA: Wamen Komdigi: Persatuan Tak Hanya untuk PWI, untuk Seluruh Ekosistem Pers Indonesia

Melihat hal itu, Polres Grobogan bertindak tegas, dengan menurunkan mobil Water Cannon. Tindakan ini dilakukan, untuk menghalau massa agar tidak masuk lebih jauh ke area Mapolres.

Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto menegaskan, polisi terus berupaya menghindari tindakan represif.

”Tidak ada gas air mata, tidak ada pemukulan. Kami imbau semua pihak tetap bersabar. Kita upayakan suasana kondusif,” jelasnya.

BACA JUGA: Dukung Ekonomi Kreatif, PLTU Batang Adakan Festival Ekraf 2025

Kapolres menambahkan, fokus utama aparat yakni menjaga situasi agar tidak meluas. Polisi juga mengimbau masyarakat, untuk tidak terpancing provokasi.

Sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai terpukul mundur setelah terkena semprotan Water Cannon. Kerumunan perlahan terpecah di sekitar Bundaran Simpang Lima Purwodadi.

Sebagian massa bubar dengan tertib, sementara aparat terus berjaga di sejumlah titik rawan kericuhan. Polisi pun memastikan keamanan wilayah tetap terkendali.

Kericuhan ini masih dalam penyelidikan Polres Grobogan. Aparat menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi provokator aksi anarkis di Purwodadi.

Tya Widya

The post Aksi Anarkis Ratusan Massa di Grobogan, Polisi Gunakan Water Cannon Bubarkan Kerumunan appeared first on SuaraBaru.id.

Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan LAHP hasil pemeriksaan laporan masyarakat, yang salah satunya dari orang tua siswa terkait praktik penjualan seragam sekolah.

LAHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Sabarudin Hulu, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Jawa Tengah dan diterima oleh Mas’ut, Asisten Administrasi Kabupaten Kudus yang didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus pada Selasa, (17/1/2023) di Kantor Bupati Kudus.

Sabarudin menyampaikan bahwa LAHP ini merupakan hasil pemeriksaan laporan masyarakat yang keberatan mengenai adanya praktik penjualan seragam sekolah yang dilakukan oleh sekolah negeri.

Adapun bentuk maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dalam laporan mengenai pengadaan seragam sekolah tersebut adalah penyimpangan prosedur, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

“Dari hasil pemeriksaan Ombudsman, laporan dari pelapor yang identitasnya dirahasiakan tersebut telah terbukti terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah,” ujar Sabarudin, Kamis (19/1/2023).

Dikatakan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah memberikan beberapa tindakan korektif kepada Bupati Kudus dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selaku atasan terlapor.

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman, pihak sekolah tidak memberikan alternatif pilihan kepada orang tua siswa untuk secara mandiri melakukan pengadaan pakaian seragam putih biru dan pramuka, sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

“Kami memberikan waktu 30 hari kepada Bupati Kudus, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk melaksanakan tindakan korektif, sesuai amanat UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020,” terangnya.

“LAHP Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perbaikan layanan dan mencegah Maladministrasi di satuan pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam sekolah, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” pungkas Sabarudin.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng Beri Korektif Pemerintah Kudus, Terkait Praktik Penjualan Seragam Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.