Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Teleconference Menara lantai 8 Universitas Semarang itu diikuti 80 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kegiatan ini dihadiri Dekan Fakultas Hukum Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH M.Hum, dan Gubernur BEM, Ridzky Wahyu Nugroho.

”Seminar Hukum ini bertujuan memberikan pemahaman secara praktis kepada mahasiswa dalam memahami pengetahuan mengenai relasi diskresi, abuse of power dan etika dalam penyelenggaraan negara,” kata Ridzky.

Dia menambahkan, abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat baik untuk kepentingan pribadi, diri sendiri, orang lain atau institusi, yang akhirnya dapak berdampak negatif bagi lingkungan baik dari segi keuangan yang berlingkup kecil sampai perekonomian negara.

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof Dr Lita Tyesta AL W SH M.Hum yang merupakan dosen Ahli Hukum Tata Negara Undip dengan materi tinjauan relasi antara diskresi, abuse of power, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif hukum tata negara. Pemateri kedua Dr Ali Masyhar Mursyid SH MH (Dekan Fakultas Hukum Unnes) dengan materi abuse of power dan diskresi dalam perspektif hukum pidana.

Pemateri ketiga Dr Amri P Sihotang SS SH MHum (dekan FH USM) dengan materi Eksistensi ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam mewujudkan good governance.

”Saya berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi peserta khususya anak muda mahasiswa FH USM yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat memiliki pemimpin yang beretika dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan tertentu ketika memiliki jabatan,” tandasnya.

Muhaimin

The post BEM Fakultas Hukum USM Gelar Seminar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Pidana Prof Dr Barda Nawawi Arief SH saat menjadi keynote speaker pada Seminar Pembaharuan Hukum Pidana di Gedung Menara Prof Dr Muladi SH lantai 8 Universitas Semarang (USM) pada Jumat (27/01/23).

Kegiatan yang dimoderatori Ketua DPC Peradi Semarang Kairul Anwar SH MH itu menghadirkan narasumber Prof Dr Pujiono SH (Guru Besar Hukum Pidana Undip) dan Dosen USM Dr Ani Triwati SH MH.

Menurut Barda, jika penjatuhan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tidak elastis. Untuk mencapai keadilan, penjatuhan hukum harus didasarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan tuntunan yang telah diajarkan dalam kitab-Nya.

”Misalkan tindak pidana itu seperti orang sakit, kita akan memberikan obat yang berbeda tergantung dengan kondisi orang tersebut. Orang dengan gejala batuk diberikan obat A, orang dengan gejala batuk dan demam diberi obat B, lalu orang yang sudah parah harus dirawat inap dan itu obatnya lebih banyak lagi,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro itu mengatakan, pembuat obat atau pembuat UU itu tidak mengetahui mana yang lebih cocok untuk pasien. Oleh karena itu, hakim sebagai penentu seseorang dijatuhi hukuman yang sesuai.

”Undang-Undang tidak pernah memberi penjelasan apakah makna diancam denda atau diancam alternatif. Apakah harus pilih salah satu atau dua-duanya, tidak diberikan penjelasan. Itu kalau orientasi pada perbuatan. Beda kalau orientasinya pada orang, misal orang tersebut sakit atau fisiknya lemah maka hukumannya cukup satu saja, atau bahkan tidak dihukum. Meskipun penyakitnya sama, tapi karena kondisinya berbeda maka obatnya pun berbeda,” jelasnya.

Menurutnya, keadilan sosial tidak akan tercapai kalau Undang-Undang diberlakukan untuk semua tindak pidana.

”Supaya bisa tercapai keadilan sosial, hukum yang hidup harus sesuai dengan hukum setempat. Itulah baru ada keadilan sosial,” tegasnya.

Fitri/mh

The post Seminar Pembaharuan Hukum Pidana di USM, Prof Barda: Keadilan Itu Berdasarkan Tuhan, Bukan Undang-Undang appeared first on SuaraBaru.id.