Perwakilan guru honorer, Noor Fainda, menyebutkan ada 11 guru swasta yang sudah memenuhi passing grade PPPK 2023. Namun, mereka gagal lolos karena kalah peringkat dari peserta lain.

“Sudah dua tahun kami berjuang agar bisa diangkat sebagai PPPK, tapi hasilnya masih nihil. Karena itu, kami datang ke DPRD Kudus agar mendapat perhatian dan bantuan supaya bisa segera diangkat,” ujar Noor Fainda.

Tidak hanya gagal memperoleh kepastian status, sebagian guru honorer bahkan harus rela mundur dari sekolah tempatnya mengajar setelah mengikuti seleksi. Ada pula yang sudah tidak menerima gaji karena statusnya belum jelas.

“Beberapa teman kami yang sudah sertifikasi juga tidak lagi digaji bulanan. Kami sangat berharap ada kebijakan dari Pemerintah agar kami bisa langsung diangkat sebagai PPPK tanpa harus mengikuti tes ulang,” tambah Noor.

Para guru ini sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Bupati Kudus, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Akhirnya, mereka melayangkan surat ke DPRD dan langsung diterima oleh Ketua DPRD Kudus, Masan, serta Ketua Komisi D, Mardijanto.

DPRD Siap Kawal Aspirasi Guru Honorer

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan PPPK sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami minta para guru membuat aduan tertulis secara resmi, agar bisa kami gunakan sebagai dasar komunikasi dengan BKN. Kasihan jika hingga akhir tahun belum ada kepastian, karena itu akan berpengaruh pada pengalokasian anggaran PPPK,” jelas Masan.

Ia juga berjanji akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan ini. “Segera kami jadwalkan rapat koordinasi dengan OPD terkait. Harapannya, masalah guru honorer ini bisa segera ditemukan jalan keluarnya,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Audiensi ke DPRD, Guru Honorer Kudus Passing Grade Tuntut Diangkat PPPK Tanpa Tes Ulang appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, para guru Wiyata ini meminta rekomendasi agar dapat masuk data Dapodik sebagai syarat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kegerahan Hartopo ini cukup beralasan mengingat secara aturan guru Wiyata disekolah negeri tidak dapat masuk dalam Dapodik.
Justru guru dari sekolah swasta dengan cukup rekomendasi dari yayasan sekolah yang bersangkutan, maka mereka dapat masuk dalam dapodik.

“Beberapa guru wiyata dari sekolah negeri sejak beberapa hari lalu pada berdatangan silih berganti menemui saya mas. Intinya, mereka minta rekomendasi saya agar dapat masuk dalam dapodik. Mereka ingin dapat ikut menjadi PPPK,” kata Hartopo, Rabu (10/3).

Baca juga: Tak Lolos Seleksi PPPK, Guru Honorer K2  ‘Siluman’ Wadul ke Plt Bupati

The post Plt Bupati Kudus Gerah Didatangi Guru Wiyata appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan para guru honorer K2 tersebut ditemui langsung oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo dalam sebuah pertemuan tertutup di dalam pendapa. Ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut  Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kabupaten Kudus,  Catur Widiyatno.

Sekitar satu jam melakukan pertemuan, para guru honorer tersebut keluar dengan wajah kecewa. Diantara mereka tidak ada yang bersedia memberikan keterangan pada awak media.

Sementara, Kepala BKPP Kudus, Catur Widiyatno saat dicegat para wartawan membenarkan kedatangan para guru honorer K2 tersebut adalah dalam rangka mengadukan nasib mereka yang tak lolos dalam seleksi PPPK.

“Iya, mereka meminta pak Plt Bupati untuk mencarikan solusi atas kegagalan mereka lolos dalam seleksi PPPK,”kata Catur.

Dikatakan Catur, para guru yang datang ke pendapa tersebut adalah bagian dari 73 guru honorer K2 yang tidak lolos seleksi PPPK. Dalam proses seleksi, mereka akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) setelah ada audit dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Jadi, mereka sebenarnya lolos passing  grade SKB dan SKD. Tapi setelah dilakukan audit oleh BKN, mereka dinyatakan TMS,”ujar Catur.

Honorer K2 Siluman

Catur enggan menjelaskan secara detil penyebab para guru tersebut dinyatakan TMS. Hanya saja, dikatakan audit  tersebut dilakukan atas keterkaitan dengan keabsahan administrasi para honorer K2 tersebut.

Namun dari sejumlah informasi yang ada, honorer K2 yang dinyatakan TMS dalam seleksi tersebut adalah honorer K2 ‘siluman’ yang sempat tersangkut masalah pada seleksi CPNS Kabupaten Kudus 2014 silam.

Mereka sempat nyaris lolos sebagai CPNS sebelum akhirnya dianulir BKN karena terbukti tidak memenuhi syarat alias bodong. Dalam seleksi PPPK tahun 2019 lalu, mereka kembali ikut seleksi dan sempat diprotes oleh para honorer K2 yang asli.

Meski demikian, kata Catur, dalam pernyataannya, Plt Bupati Kudus HM Hartopo tetap berupaya memperjuangkan nasib para honorer K2 yang gagal lolos tersebut.

“Bapak Plt Bupati tetap akan berupaya memperjuangkan nasib mereka,”pungkas Catur.

Seleksi PPPK Kabupaten Kudus digelar pada 2019 lalu. Hanya saja, hasil seleksi tersebut baru diumumkan beberapa hari lalu. Hal ini karena ada audit BKN atas laporan adanya honorer K2 ‘siluman’ yang ikut seleksi.

Dari 215 peserta seleksi, terdapat 99 orang yang lolos untuk menjadi PPPK.

Meski tidak berstatus PNS, namun mereka yang lolos menjadi PPPK berhak menyandang status sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN). Mereka juga berhak mendapat gaji setara dengan PNS.

Tm-Ab

The post Tak Lolos Seleksi PPPK, Guru Honorer K2  ‘Siluman’ Wadul ke Plt Bupati appeared first on SuaraBaru.id.