Forum rapat tersebut antara lain untuk mengambil sikap setelah terbitnya keputusan PTUN Jakarta yang menolak Gugatan Aliansi Selamatkan Hutan Jawa terhadap penerbitan SK Kementerian LHK Nomor 287 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Amar putusan pengadilan yang telah disiarkan dalam Pengucapan Putusan Secara Elektronik pada tanggal 10 April 2023 pukul 13.41.54, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menjatuhkan putusan dengan amar: “Mengadili: dalam eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan; Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 29.846.000 (Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

“Dari keputusan hakim PTUN itu kita dianggap tidak punya legal standing. Untuk itu masih ada waktu 10 hari lagi dari waktu 14 hari sejak terbitnya vonis ini, untuk menyatakan menerima keputusan tersebut atau pun untuk menolak dan mengajukan banding,” ungkap Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Sekar Perhutani, Suparman, dalam forum rapat yang diagendakan berlangsung Kamis malam dan Jumat malam (14/4/2023) itu.

Lebih lanjut, dalam forum rapat secara “hibrid” (peserta hadir di tempat rapat maupun yang mengikuti lewat teknik siaran daring), ia menilai kalau Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam amar putusannya itu tampak tidak memperhatikan esensi materi gugatan sebagai dasar pertimbangan keputusannya.

Materi Gugatan

Sekitar pukul 14.50 pada tanggal 10/8/2022 lalu, surat gugatan berhasil didaftarkan di sistem registrasi PTUN Jakarta dengan nomor Perkara 275/G/2022/PTUN. JKT.

Organisasi Serikat Karyawan Perhutani, dalam hal ini merupakan bagian dari sejumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Selamatkan Hutan Jawa yang melayangkan Surat Gugatan atas terbitnya SK 287 oleh Kementerian LHK yang dinilai sangat berpotensi mengancam kelestarian fungsi hutan di Pulau Jawa dan Madura.

Kebijakan pemerintah dalam label Surat Keputusan tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) ini menyebutkan tentang kawasan hutan negara seluas 1,1 juta hektar yang semula merupakan bagian dari wilayah kerja Perum Perhutani yang untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat untuk dikelola secara parsial.

Adanya peraturan seperti tersebut dinilai oleh para penggugat dapat berpotensi merusak kawasan hutan negara yang masih berfungsi hutan menjadi tidak lagi jadi hutan.

Kawasan hutan di Pulau Jawa saat ini, kata  tinggal 16% saja dari total luas daratan. Masih jauh jumlahnya dari ketentuan idealnya yang sampai 30%. “Hutan dan alam bukan warisan nenek moyang. Melainkan titipan anak cucu kita guna dijaga kelestariannya. Untuk itu sejumlah kawasan hutan yang masih berfungsi dengan baik haruslah dipertahankan. Demikian filosofi dan pemikiran yang melatar memotivasi terbentuk aliansi gugatan tersebut,” kata Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Sekar Perhutani, Suparman.

Adapun lahirnya tindakan yang menggugat SK Men LHK 287 itu karena sudah dua kali aksi demonstrasi menolaknya tidak mendapatkan respon.

The post Gugatan atas SK Menteri LHK tentang KHDPK Ditolak, Sekar Perhutani Naik Banding appeared first on SuaraBaru.id.

Gugatan Serikat Perhutani Bersatu dan Pegiat Lingkungan terhadap kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PTUN itu merupakan babak baru, setelah sebelumnya ribuan karyawan Perhutani beserta elemen masyarakat lainnya \ mengkritik dan melakukan demo atas kebijakan tersebut.

Gugatan tersebut teregister di PTUN Jakarta dengan nmor perkara 275/G/2022/PTUN.JKT, Rabu (10/8/2022), sekitar pukul 14.40.

“Kini keputusan pemangkasan wilayah kelola Perhutani sebanyak 1,1 juta hektar dari total 2,4 juta hektar yang selama ini dikelola dengan baik oleh Perhutani tersebut harus menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekitar pukul 14:50 WIB, gugatan dimaksud teregister di PTUN Jakarta dengan nomor Perkara 275/G/2022/PTUN.JKT,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani Jawa Tengah, Ahmad Arif melalui rilis yang dikirim ke suarabaru.id, Rabu petang (10/8/2022).

Para Penggugat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Hutan Jawa meminta kepada Menteri LHK agar membatalkan Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang ditandatangani 5 April 2022 (SK 287/KHDPK).

“Hutan dan alam bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Filosofi itulah yang menjadi salah satu concern, mengapa kami menolak kebijakan KHDPK. Pengelolaan hutan Jawa yang sudah baik, kami harap tetap dipertahankan agar tetapberkelanjutan. Karena itu, kami mengambil keputusan untuk memperjuangkan hutan jawa dengan mengajukan gugatan di PTUN guna membatalkan SK 287/KHDPK, yang telah teregister di Kepaniteraan PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2022,” ujar Mochamad Ikhsan, perwakilan salah satu penggugat.

The post Serikat Perhutani Bersatu dan Pegiat Lingkungan Gugat Kebijakan KHDPK Menteri LHK ke PTUN appeared first on SuaraBaru.id.

Unjuk karyawan Perhutani menolak KHDPK ini sebelumnya juga sudah dilakukan dua bulan sebelumnya (Rabu/18/5/2022) di lokasi yang sama.

Aksi damai ungkapan pendapat di muka umum menolak KHDPK itu berlangsung di sekitar area Patung Arjuna Wijaya dan  persilangan jalan ke arah Monumen Nasional, Jakarta.

“Setelah aksi damai Penyelamatan Hutan Jawa yang kedua kalinya ini,  masih dimungkinkan untuk menggelar aksi serupa untuk kali ketiga dan seterusnya. Apabila kebijakan kontroversial ini terus dipaksakan,” papar koordinator aksi, Mochamad Ikhsan.

The post Ribuan Karyawan Perhutani Unjuk Rasa Kembali Tolak KHDPK, Ancam Akan Ada Demo Jilid Ketiga appeared first on SuaraBaru.id.