Rombongan yang dipimpin Kapolsek Karangrayung, AKP Lamsir tersebut guna menghentikan acara yang dinilai melanggar Perbup Nomor 48 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Nomor 443/1/767/2020 tentang penghentian sementara kegiatan atau even hajatan, pentas seni, dan pengajian.

Saat didatangi petugas, pentas seni karawitan “Madyo Laras” yang sedang berlangsung itu, secara langsung dihentikan secara persuasif. Dari informasi yang didapat, gelaran seni karawitan pimpinan Sutrisno (36) tersebut sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan syukuran hajatan khitanan yang mengundang pentas seni karawitan. Saat kami datangi, pagelaran tersebut sedang berlangsung. Kami langsung meminta pimpinan karawitan untuk menghentikannya sebab kegiatan tersebut sudah melanggar Perbup Nomor 48 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 28 Desember 2020,” ujar AKP Lamsir.

Setelah dilakukan penghentian, AKP Lamsir juga memberikan penjelasan dan imbauan kepada tuan rumah maupun tamu undangan yang hadir di tempat tersebut, terkait Perbup dan SE Bupati tersebut. Selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi 3M sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Usai memberikan penjelasan, tuan rumah dan pimpinan karawitan serta peralatan musik sebagai barang bukti dibawa ke Mapolsek Karangrayung. Polisi kembali melakukan pembinaan kepada penyelenggara serta pemilik sanggar seni karawitan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Keduanya juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

“Kita harus sadar bahwa saat ini masih dalam masa pandemi. Alangkah baiknya, untuk kegiatan yang mengundang kerumunan massa jangan diselenggarakan dulu. Patuhi aturan yang ada dan tetap lakukan 3M sebagai upaya untuk memutus penyebaran Covid-19 di wilayah Grobogan, khususnya di Kecamatan Karangrayung,” imbaunya.

Hana Eswe-mul

The post Di Grobogan, Pergelaran Seni Acara Khitanan Dihentikan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Moh Soemarsono, PKM di wilayah Kabupaten Grobogan akan diberlakukan mulai 11-25 Januari 2021. Ada delapan poin ketentuan dalam pemberlakuan PKM tersebut.

“Ada delapan ketentuan dalam pemberlakukan kegiatan masyarakat sesuai dengan yang tertulis pada SE Bupati Grobogan Nomor 360/51/2021. Diantaranya menerapkan work from home (WFH) sebanyak 75 persen dan 25 persen work from office (WFO) sebagai pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran,” jelas Soemarsono, saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021).

Pada poin kedua tertulis, selama pelaksanaan PKM ini, masyarakat Kabupaten Grobogan tidak diperkenankan melakukan atau menerima kunjungan dari luar daerah. Pada poin ketiga, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.

“Untuk wisata air dan karaoke ditutup. Sementara untuk wisata religi, buatan, dan alam diperbolehkan untuk buka dengan dibatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas yang disediakan. Serta jam operasionalnya mulai dari pukul 08.00-14.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tambahnya.

Sementara kegiatan PKL, restoran, rumah makan, kafe dan angkringan diperbolehkan buka dengan ketentuan jumlah pengunjung yang makan di tempat dibatasi sekitar 25 persen dari kapasitas yang disediakan. Jasa ojek online untuk pengantaran pesanan makanan diizinkan sesuai dengan jam operasional yakni hingga pukul 20.30 WIB khusus restoran dan pukul 22.00 WIB untuk PKL/angkringan.

“Pusat perbelanjaan diharapkan dapat beroperasional hingga pukul 19.00 WIB. Sementara untuk pasar rakyat kita batasi kegiatannya sampai pukul 12.30 WIB. Kalau pasar yang operasionalnya malam hari, seperti Pasar Agro, dibatasi sampai pukul 08.00 WIB. Kegiatan-kegiatan lain seperti hajatan, kegiatan sosial dan keagamaan, atau pentas seni untuk sementara dihentikan. Sementara untuk tempat-tempat ibadah dapat dilaksanakan dengan jumlah warga masyarakat yang beribadah 50 persen dari tempat yang tersedia,” ungkap Soemarsono, yang juga Wakil Satgas Covid-19 Kabupaten Grobogan tersebut.

Beberapa poin lain yang tertulis antara lain perusahaan swasta atau kegiatan industri yang wajib melakukan pengaturan kerja secara shift untuk menghindari adanya kerumunan. Sementara untuk kegiatan konstruksi pembangunan diperbolehkan beroperasi seratus persen dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. Warga yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan adanya SE tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan memerintahkan kepada para kepala organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengaturan kebijakan ini secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan di unit kerja masing-masing secara periodik. Kemudian, para camat dan kepala desa/kelurahan agar mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 di masing-masing wilayahnya dan menyebarluaskan peraturan ini,” ujarnya.

Pihaknya berharap adanya penerapan PKM melalui surat edaran tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan seluruh warga Kabupaten Grobogan. Adanya kedisiplinan dari warga, berpengaruh langsung pada situasi yang aman dan kondusif serta penyebaran Covid-19 di wilayah ini dapat ditekan.

“Penerapan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Grobogan adalah PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk memutus rantai penularan Covid-19 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021. Penerapan PKM ini dilaksanakan mulai 11-25 Januari 2021. Harapannya, masyarakat bisa menerapkan SE tersebut dengan baik, aman dan kondusif agar penularan Covid-19 di Kabupaten Grobogan segera bisa ditekan,” pungkasnya.

Hana Eswe.

The post Mulai 11-25 Januari 2021, PKM Diberlakukan di Kabupaten Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.