Langkah cepat itu dilakukan untuk memastikan klaim petani dapat diproses sesuai ketentuan, terutama bagi lahan sawah terendam banjir yang berpotensi mengalami gagal panen di Grobogan melalui skema AUTP yang telah disiapkan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan tim pendamping lapangan guna membantu petani yang terdampak agar memahami mekanisme klaim asuransi dan tidak kehilangan hak perlindungan usaha tani.

BACA JUGA : Jaga Kebugaran saat Ramadan, Ini yang Dilakukan PCA Nalumsari

Pendampingan tersebut menyasar petani yang sawahnya tergenang air dalam waktu cukup lama, sehingga berisiko mengalami kerusakan tanaman padi secara menyeluruh.

Berdasarkan catatan sementara, banjir merendam sekitar 1.842 hektare sawah di sejumlah kecamatan di Grobogan akibat intensitas hujan tinggi yang terjadi pada Senin (16/2/2026).

Data tersebut masih bersifat dinamis karena petugas terus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan tanaman padi yang terdampak genangan air.

Kepala Distanak Jateng, Defransisco Dasilva Tavares, menegaskan bahwa proses identifikasi kerusakan menjadi tahapan krusial sebelum pengajuan klaim AUTP dilakukan oleh petani.

“Petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT nanti cek di lapangan bahwa ini puso apa tidak. Karena kalau dalam kondisi terendam kan agak sulit untuk mendeteksi,” katanya, usai temu para Kepala Desa dengan Gubernur Jawa Tengah di Pendopo Kecamatan Gubug, Selasa (17/2/2026).

Fransisco juga menjelaskan, hasil pengecekan lapangan akan menentukan apakah tanaman padi mengalami puso atau masih memungkinkan untuk diselamatkan.

Jika hasil identifikasi menyatakan puso, laporan resmi akan segera diteruskan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai pihak penanggung jawab program AUTP.

BACA JUGA : Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Gerak Cepat Tangani Banjir Grobogan, Seluruh OPD Dikerahkan

“Nah, jadi setelah itu kemudian dia bersama teman-teman lapangan melaporkan kondisi itu ke Jasindo, sebagai penanggung jawab asuransi usaha tani padi,” ucap Fransisco.

Fransisco menambahkan, petani memiliki waktu maksimal satu pekan sejak kejadian untuk melaporkan kerusakan agar klaim asuransi dapat diproses sesuai prosedur.

“Paling tidak seketika kejadian sudah difoto, lapor dulu secara SMS, WA, dan sebagainya. Kemudian baru petugas turun untuk mengecek lapangan kebenarannya,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui belum semua petani di Grobogan terdaftar sebagai peserta AUTP, sehingga belum seluruh sawah memiliki perlindungan asuransi.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sosialisasi pentingnya perlindungan usaha tani, khususnya di wilayah rawan bencana.

BACA JUGA : Begini Kedekatan Dandim 0713/Brebes Bersama Anak-Anak Cikuya di Tengah Kesibukan TMMD

Melalui penyuluh pertanian lapangan, pemerintah aktif mengajak petani mendaftarkan lahannya agar tercover AUTP sebelum musim tanam berikutnya.

“Kita dorong masyarakat dengan kondisi daerah-daerah yang mungkin berpotensi untuk terjadinya bencana itu, untuk mendaftarkan diri. Karena kalau tidak itu kan tidak ter-cover,” beber Fransisco.

Pendampingan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah ini diharapkan mampu mempercepat proses klaim AUTP sekaligus meminimalkan kerugian petani akibat sawah terendam banjir di Grobogan.

Dengan penguatan sistem klaim dan peningkatan kepesertaan AUTP, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah menargetkan perlindungan usaha tani semakin optimal, sehingga petani Grobogan tetap memiliki kepastian produksi meski sawah terendam banjir dan menghadapi risiko gagal panen.

TYA WIDYA

The post Pemprov Jateng Pastikan Petani Grobogan Terlindungi AUTP Usai Sawah Terendam Banjir appeared first on SuaraBaru.id.