SALAH satu filosofi sekaligus prinsip komunikasi itu adalah kejujuran (honesty). Semenarik apa pun pesan yang akan kita sampaikan kepada khalayak, kita sebaiknya tetap memperhatikan kejujuran serta etika pesan yang kita sampaikan.

Sayangnya, akhir-akhir ini seolah hal tersebut terabaikan, dan yang ditonjolkan hanyalah pesan yang menarik dan khalayak akan terpengaruh olehnya.

Bila kita cermati pesan-pesan di media sosial, utamanya yang audio visual, pesan manipulatif yang abai terhadap kejujuran tersebut bagai jamur di musim hujan.

Wujudnya bisa orisinil, artinya tanpa diedit secara teknis, namun didalamnya menggunakan kata yang dimanipulasi karena terpotong- potong, dengan menggunakan bahasa vulgar dan abai etika, tapi banyak pula yang diedit secara teknis, yang penting mampu memengaruhi khalayak.

Dalam dunia bisnis, khususnya iklan, hal itu banyak terjadi. Contoh kongkret adalah iklan rokok, yang lebih menonjolkan kenikmatan dan sejenisnya, namun menutupi pesan yang terkait dengan bahaya merokok.

Yang lebih memprihatinkan lagi menjelang tahun politik, manipulasi pesan juga banyak dilakukan para elit, dengan seolah menyampaikan gagasan hebat. Namun bila dicermati, ternyata datanya tidak utuh serta dipotong, sehingga bisa menyesatkan khalayak penerimanya.

Contoh aktual misalnya, tentang pembangunan infrastruktur, jalan berbayar dan tidak berbayar, bahkan ada juga yang bersentuhan dengan SARA, yang seharusnya tidak layak disampaikan, selain hanya bagi kepentingan kelompok sesaat, sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Dampaknya, selain memicu polemik lanjutan bagi yang melek komunikasi dan teknologi, mungkin bisa juga berupa terjadinya opini yang sesat.

Pertanyaannya, tidakkah para komunikator manipulatif tersebut menyadari dampak negatif tindakan mereka? Meski mereka juga berdalih bagi masa depan bangsa dan negara? Bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap menghadapi kenyataan tersebut?

Sikap vs Perilaku
Khalayak juga perlu mencermati sikap para elit politik, yang sering tidak satu kata dan perbuatan. Janji sering tinggal janji dan dilupakan.

Padahal itulah komunikasi manipulatif, yang dari sisi Public Relations, terlebih pada masyarakat yang makin cerdas dan diperkuat jejak digital yang menunjukkan sikap aslinya, akan menyebabkan akhirnya calon pemilih menghindarinya.

Dalam bahasa komunikasi lainnya, janji itu menjadi sesuatu yang abstrak, sedang kinerja yang ketahui dan dirasakanlah yang terpatri.

Indikator yang menjadi bukti kongkret saat ini adalah, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Mencerdaskan
Harapannya, ke depan komunikasi manipulatif yang dilakukan para elit sebaiknya diganti dengan komunikasi yang informatif sekaligus obyektif, karena didukung oleh data yang akurat serta komprehensif.

Hal itu perlu dilakukan, karena masyarakat yang kian dicerdaskan oleh teknologi, khususnya dengan melihat jejak digital, akan menilai mana elit yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mana yang sulanji alias suloyo ing janji atau sering ingkar janji.

Namun, bila toh para elit tetap saja mengumbar pesan manipulatif, maka rakyat tinggal menilainya melalui jejak digitalnya yang saat ini sangat mudah didapatkan, atau yang masih kesulitan, dengan melakukan komunikasi dua langkah dengan mereka yang melek komunikasi dan teknologi, sekaligus bisa mereka percaya.

— Drs Gunawan Witjaksana MSi, Dosen Tetap Ilkom USM dan Dosen Ilkom Udinus —

The post Mencermati Pesan Manipulatif appeared first on SuaraBaru.id.

LABELISASI politik yang menciptakan pembelahan “ruang sebelah” atau “liyan” (orang/pihak lain), kreatifkah itu sebagai pilihan jalan berkompetisi dalam sebuah kontestasi?

Seolah-olah penciptaan sekat adalah “solusi” dalam berkompetisi, setelah sadar menemui hambatan bersaing dengan cara elegan.

Bukan hanya tidak kreatif, bahkan itulah sikap yang ter-setting untuk mempolarisasi “minna wa minkum”, kalian adalah bagian dari “kelompokku” atau menjadi bagian dari “mereka”.

Ketika dikotomi tajam tercipta dan membentangkan garis, pendewasaan berpolitikkah yang kita dapatkan? Bukankah justru pihak-pihak pengusung pilihan cara tersebut memberi contoh berpolitik secara tidak dewasa?

Sejauh ini, eskalasi menuju kontestasi 2024 menunjukkan, elite politik masih karib menggunakan amunisi polarisasi untuk membelah potensi suara. Praktik labelisasi menyubur, baik melalui media mainstream maupun dalam berbagai platform media sosial. Kekeruhan ruang politik menebar polusi stigmatisasi yang memperkeruh ruang digital kita.

Survei, Opini, dan Sintesis
Hasil-hasil survei tentang elektabilitas calon presiden, pengaruh pilihan capres bagi masa depan suara partai politik pengusung, serta permutasi pasangan dengan calon wakil presiden, merupakan pernak-pernik varian pengapungan opini di media massa dengan segala spekulasi, intrik, dan dinamikanya.

Dari sisi ini, sejatinya memang berlangsung pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Nalar kritis yang dikembangkan oleh media, apabila dilakukan secara objektif, akan mengimplementasi fungsi pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Dalam praktik berjurnalistik dan bermedia, opini tak jarang menjadi semacam tesis, yang lalu direspons dengan antitesis, dan kita tidak yakin apakah sintesis yang muncul adalah jalan tengah dari kesenjangan mindset politik. Bukankah bagaimanapun, “seni” politik sebagai gerakan menguasai dan jalan berbagi ala Laswell — “siapa mendapatkan apa dan kapan” — lebih beraksen pada hasil mobilisasi opini dan sumberdaya?

Tentu akan lebih elegan apabila sumberdaya kritis media mau memberikan (sebagian) ruang yang terorientasi pada intensi edukasi, selain memainkan fungsi menginformasi dan menjalankan kontrol sosial.

Ketika media lebih berasyik masyuk dengan memberikan “lahan pertikaian” yang berbingkai dan beragenda, lalu membentuk karakter sebagai representasi ruang bagi kekuatan-kekuatan tertentu, maka sulit mengharapkan media dengan segala sumberdayanya memberi jejak edukasi demokrasi.

Praktik masif buzzer sebagai penopang ofensivitas personal atau kelompok tertentu kini terasa makin permisif mengulik sekat-sekat bangsa. Bukan hanya membelah dan mendikotomi afiliasi politik, bahkan berpotensi mengeksploitasi sensitivitas dasar manusia dalam “naluri purba” suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Maka, bakal larut pulakah media ke dalam fenomena pembelahan itu dengan menceburkan kebijakan redaksionalnya ke dalam penyuburan politik aliran?

Elemen Penyubur
Dalam pikiran waras, sekat “sana” dan “sini” hanya akan melukai hakikat kebangsaan kita, yang “dari sononya” diikat oleh sunnatullah keanggunan berbineka.

Ketika media massa menjadi “pengikut” media sosial hanya dengan pertimbangan viralitas, tren sikap ini akan menyebabkan media sulit beristikamah dalam kebijakan pendidikan demokrasi. Bahkan media akan menjadi elemen penyubur politik aliran, menguatkan pilihan sikap sejumlah orang dan kelompok yang memainkan isu tersebut.

Hanya sikap jernih dalam estetika jurnalistik yang bisa memandu orientasi, apakah media akan terjebak pada pilihan sikap yang menghamba ideologi viralitas, hanya atas nama target google adsense?

Dan, dari arah sikap itu, lalu media “menyerahkan” ruang-ruang sakral edukasi dan kontrol sosialnya kepada kekuatan kepentingan yang “menaklukkan” kebijakan editorial.

Praksis jurnalistik di dunia media kita sudah cukup punya pengalaman, dari Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Bukankah itu realitas pahit ketika politik pemberitaan sejumlah media menyerah kepada pasar kekuatan-kekuatan arus utama politik?

Dari referensi itu, pendidikan demokrasi seperti apa yang kemudian kita dapatkan, kecuali hanya jejak luka kemerdekaan pers ”yang terlukai”?

Dan, secara introspektif pantas diakui betapa media ikut berandil dalam politik pembelahan bangsa yang terasa menyakitkan hingga sekarang: “kami”, dan “mereka”, atau yang distigmatisasi dengan istilah-istilah menyakitkan.

— Amir Machmud NS; wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah —

The post Relakah Media Terlarut Menyuburkan Isu Laten “Liyan”? appeared first on SuaraBaru.id.

Tak tanggung-tanggung, lantaran menjadi sorotan dan perhatian publik, KY Jateng sampai menerjunkan tim pemantau langsung dan mendokumentasikan seluruh kegiatan persidangan kasus tersebut.

“Kami sengaja melihat langsung jalannya persidangan. Selain sebagai kewajiban, alasan pertimbangan lainnya adalah kasus ini menarik perhatian warga dan ada permintaan dari masyarakat,” kata Perwakikan Penghubung Komisi Yudisial Jateng, Siti Aliffah, Selasa (16/11/2021).

Kasus ujaran kebencian berbau SARA dengan terdakwa seorang advokat tersebut, bermula dari adanya laporan orang yang merasa dirugikan akibat unggahan postingan status di akun Facebook terdakwa, Winindya Satriya, beberapa waktu lalu.

Adapun beberapa postingan terdakwa yang dilaporkan, yang paling menonjol adalah; ‘China satu bajingan kranjingan, bikin geger Semarang. Korbanmu tua-tua renta tak berdaya. Pengacara dan kliennya laknat’.

PN Semarang dalam agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi, Selasa (16/11/2021), menghadirkan Penyidik Reskrimsus Polda Jateng, Satria Adriana, untuk dimintai konfirmasi fakta proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut.

“Kami (penyidik) menyimpulkan, postingan terdakwa mengarah kepada ujaran kebencian yang mengandung SARA. Dia (terdakwa) menyinggung ras China,” kata saksi saat memberi keterangan dalam sidang di PN Semarang.

Saksi menegaskan, kesimpulan tersebut diambil setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan memenuhi unsur delik. Termasuk mendengar keterangan ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE), ahli bahasa, dan ahli digital forensik.

“Meskipun postingan itu tidak spesifik ditujukan ke pelapor, tetapi faktanya telah menyinggung pelapor. Perkara ini bukan delik aduan, tapi delik umum. Sehingga siapa pun yang melihat atau merasa dirugikan dapat melaporkan ke kami,” katanya.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut terdakwa sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Atas kasus tersebut, terdakwa Winindya Satriya dikenakan pasal ITE UU RI No.11/2008.

Hery Priyono

The post Komisi Yudisial Pantau Kasus Ujaran Kebencian SARA Advokat Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

“Sudah ditangkap,” kata Kabareskrim Polri Kombes Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Agus mengatakan M Kece ditangkap di Bali, dan siang ini akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga: Polres Cirebon Tangkap Perempuan Asal Jakarta Jadi Bandar Obat Terlarang

“Ditangkapnya di Bali, hari ini akan dibawa ke Bareskrim Polri,” ujar Agus.

Sebelumnya, penyidik Polri telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan setelah mendapatkan bukti awal yang cukup dan meminta keterangan saksi pelapor serta tiga saksi ahli.

Polri pun memburu keberadaan M Kece, lalu memblokir video konten yang bermuatan SARA dan berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama.

Baca Juga: Waspadai Potensi Hujan-Petir di Beberapa Wilayah Jakarta

Video unggahan M Kece viral di media sosial dan memantik kemarahan publik, bahkan Pemuda Muhammadiyah mendesak Polri untuk menangkap M Kece dan mengancam akan melakukan unjuk rasa.

YouTuber Muhammad Kece menggunggah konten yang mengandung unsur penistaan terhadap agama Islam, seperti mengubah pengucapan salam. Tak hanya dalam ucapan salam saja, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, Kece juga mengatakan Muhammad bin Abdullah dikelilingi setan dan pendusta, serta banyak pernyataan mengandung unsur penistaan agama.

Baca Juga: Jelang Putusan Rizieq Akses Jalan Menuju PN Jakarta Timur Diblokir Petugas

Kominfo beberapa waktu lalu menyatakan aksi Muhammad Kece termasuk pembuatan konten yang melanggar aturan, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 2 jo.

Kementerian Kominfo membuka kanal aduan jika masyarakat menemukan konten yang melanggar aturan, termasuk penodaan agama, melalui situs aduankonten.id.

Ant-Claudia

The post Polisi Tangkap YouTuber Muhammad Kece Diduga Penistaan Agama appeared first on SuaraBaru.id.