Bertempat di Griya Persada Convention Hotel & Resort, kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto. Hadir mendampingi Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor.

Kakanwil menekankan pentingnya tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

“Berdasarkan amanat Permenpan-RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil,” jelasnya.

“Sasaran evaluasi SAKIP tersebut adalah seluruh komponen dari manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan terakhir pengukuran capaian kinerja,” tukasnya.

Tejo berpesan kepada jajaran untuk melakukan langkah korektif sesuai dengan hasil evaluasi. “Kami minta semua Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jajarannya untuk segera melakukan pembenahan, mengambil langkah-langkah korektif pada masing-masing unit kerja, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi bisa segera terwujud,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto mengatakan, SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, pengadaan dan pelaporan kinerja yang selaras sistem akuntabilitas keuangan, dalam hal ini setiap instansi diwajibkan melaporkan penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku.

Kanwil Kemenkumham Jateng juga menggandeng Kemenpan RB dan pendamping dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat (26/4/2024).

Ning S

The post Gandeng Kemenpan RB, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Evaluasi Implementasi SAKIP appeared first on SuaraBaru.id.

Di dalamnya mencakup capaian yang dihasilkan organisasi dalam periode satu tahun, serta tertulis pula hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.

Di Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan LKjIP sampai level Unit Pelaksana Teknis (UPT) dianggap sangat penting, karena sangat menentukan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di level Kementerian.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, dalam kegiatan Supervisi Penyusunan LKjIP yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah dari tanggal 27-29 Maret 2023.

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari 29 UPT eks Karesidenan Banyumas dan Kedu yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

Toni menjelaskan, digelarnya supervisi ini untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja dari setiap satuan kerja. Ia mengimbau peserta aktif dalam kegiatan ini.

“Laporan kinerja UPT sangat menentukan laporan SAKIP Kementerian, maka pada kegiatan ini jika ada kekurangan (di laporan) untuk segera dikoreksi,” ujar Toni, Selasa (28/3/2023).

Karutan Salatiga, Andri Lesmano menyampaikan hal serupa untuk para peserta kegiatan. Menurutnya, di Kemenkumham sendiri dituntut mampu menghasilkan Good Governance.

Ia juga meminta peserta serius dalam kegiatan dan outputnya dapat menunjang kinerja di satuan kerja masing-masing. “Kita dituntut untuk terus berkembang agar tercipta Good Governance. Semoga ilmu yang didapat dalam kegiatan ini bisa menunjang kinerja di lapangan,” terangnya.

Hadir pada kegiatan, Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI, serta tim LKjIP Kantor Wilayah, dan Pejabat Administrasi Rutan Salatiga.

Ning S

The post Wujudkan Laporan Berkualitas, Kemenkumham Jateng Gelar Supervisi LKjIP appeared first on SuaraBaru.id.

“Alhamdulillah, Brebes mendapatkan Predikat B untuk SAKIP dan Predikat CC untuk RB, artinya belum memuaskan. Untuk itu, seluruh jajaran Pemkab Brebes agar lebih konsisten dalam menerapkan sistem akuntabilitas dalam bekerja di segala lini,” tegas Bupati Brebes Hj Idza Priyanti usai mengikuti acara tersebut secara daring di Pendopo Bupati Brebes.

Idza menjelaskan, ada lima komponen penilaian SAKIP. Pertama adalah Perencanaan Kinerja (30 persen), menilai kualitas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) serta keselarasan dokumen perencanaan antar PD.

Kemudian yang kedua Pengukuran Kinerja (25 persen), yang memuat penilaian kualitas Indikator Kinerja pada setiap level jabatan, metode pengukuran, dan pemanfaatannya sebagai dasar pemberian reward dan punishment kepada ASN.

Kemudian komponen yang ketiga adalah Pelaporan Kinerja (15 persen), yang menilai kualitas informasi atas capaian kinerja serta pemanfaatannya. Dan kemudian keempat Monitoring dan Evaluasi (10 persen) yang menilai evaluasi kinerja program.

Serta terakhir adalah Capaian Kinerja (20 persen), yang menilai capaian kinerja sesuai dengan indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD, benchmark dengan pemda lainnya serta prestasi internasional.

Komponen penilaian dan hasil menjadi titik berat dalam penilaian reformasi birokrasi terdiri dari aspek pemenuhan dan reform pada 8 area perubahan. Meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara, komponen hasil menitikberatkan pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Opini BPK dan nilai SAKIP), Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan), Pemerintah yang bersih dari KKN (Indeks Persepsi Anti Korupsi), Kinerja Organisasi (Capaian kinerja, kinerja lainnya, survei internal organisasi).

Untuk reformasi birokrasi tahun 2021 diakui masih minim karena mendapatkan predikat CC. Meski pun sudah memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan good governance yang salah satunya diwujudkan dengan reformasi birokrasi. Merit sistem juga telah berjalan dengan baik di lingkungan Pemkab Brebes, begitu juga pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan managemen ASN yang profesional.

“Kita akan terus dorong seluruh sistem, program dan fungsi yang ada di Pemkab Brebes agar bisa berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak kepada masyarakat Brebes secara luas,” tegas Idza.

Sebanyak 44 perwakilan dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diundang guna menerima penghargaan secara langsung. Sementara instansi lainnya serta masyarakat dapat menyaksikan acara tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal Youtube Kementerian PANRB.

Termasuk Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH didampingi Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT bererta beberapa Kepala OPD terkait yang mengikuti acara tersebut dari Ruang VIP Pendopo Brebes melalui Zoom Meeting.

Sekertaris KemenPAN/RB Rini Widyantini menyampaikan, penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP & RB AWARD 2021 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya.

Rini mengatakan Pada tahun 2021 evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian lembaga 34 provinsi untuk SAKIP dan RB serta 494 kabupaten kota untuk SAKIP dan 441 Kabupaten Kota untuk RB. Dengan total unit yang menjadi sampel untuk evaluasi mencapai 22.000 unit.

Menurut Rini Hasil dari evaluasi tersebut adalah terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP yaitu pada tingkat kementerian lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 yang sebelumnya 70,02. Dan pemerintah kabupaten kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

Rini mengapresiasi Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota yang telah melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi. Dan berharap Pemerintah Propinsi, Kabupaten / kota yang masih dipredikat C dan CC seluruh Kepala Daerahnya meningkatkan Komitmen dan fokus pada kinerja yang memberikan manfaat dan dampak signifikan untuk masyarakat serta fokus pada upaya perubahan menuju Reformasi Birokrasi.

Wasdiun

The post Brebes Akhirnya Raih SAKIP Predikat B appeared first on SuaraBaru.id.