SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) Semarang, dr. Yan Wisnu Prajoko, mengklarifikasi pemberitaan di media massa berisi permohonan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menarik pembekuan izin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi.

Yan mengatakan, tidak mengatakan permohonan itu pada Kemenkes, dalam konferensi pers, Jumat 13 September 2024. Menurut Yan, ada salah tafsir dalam pernyataan tersebut.

Pihaknya mengklarifikasi, bila dalam konferensi pers itu dia meminta Kemenkes kembali mengizinkan 84 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi untuk bisa praktik belajar di RSUP Dr. Kariadi.

Permintaan itu sebagai tanggapan setelah PPDS Prodi Anestesi di RSUP Dr. Kariadi dihentikan sementara oleh Kemenkes, selama proses penyidikan meninggalnyavmahasiswi PPDS Undip semester V dr. ARL.

“Saya tidak sepragmatis itu. Apa yang saya katakan (saat konferensi pers) ada salah tafsir,” katanya Sabtu 14 September 2024.

Yan, menjelaskan sikapnya saat mendapatkan surat pembekuan ijin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi, beberapa pekan, menghormati aturan itu.

Sebelumnya dalam konferensi pers yang mempertemukan FK Undip, RSUP Dr. Kariadi dan perwakilan Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan, disebutkan Dekan FK Undip meminta maaf kepada masyarakat atas sejumlah peristiwa yang terjadi pada mahasiswa PPDS.

Menurut Yan, FK Undip juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah pelaku perundungan, hingga di dikeluarkan.

“Karena masyarakat berharap pendidikan dokter spesialis yang bebas perundungan. Jadi kami meminta maaf karena belum sesuai harapan masyarakat,” kata Yan.

Permintaan maaf serupa juga dikatakan pihak RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit vertikal sebagai tempat belajar mahasiswa PPDS FK Undip yang jam kerjanya sangat tinggi.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menginginkan keterbukaan FK Undip demi memberikan perbaikan dalam tata kelola mahasiswa PPDS.

Irma Suryani mengatakan, tata kelola, perekrutan, proses dan pelaksanaan (PPDS) bahkan sebuah task force akan dibentuk FK Undip dan Undip dalam rangka keterbukaan.

“Jika (Fakultas) Kedokteran selama ini terlihat elitis, dengan peristiwa ini FK (Undip) mau mendengarkan dan melakukan perubahan, agar PPDS mampu menelurkan dokter yang mendahulukan kemanusiaan sebagaimana sumpah dokter,” katanya.

Dia menambahkan, peristiwa ini sekaligus membuat FK Undip tidak menghasilkan dokter yang pragmatis lagi.

“Rejeki yang didapat berjalan searah dengan kinerja yang dilakukan, dengan demikian pola pikir pragmatis (bisa) dihilangkan,” imbuhnya.

Irma juga menggarisbawahi sikap FK Undip dan Undip yang harus berani membuka diri.

“RSUP Dr. Kariadi juga harus melakukan tata kelola yang baik. Termasuk perbaikan sistem dengan beban kerja (yang tinggi). Saya juga menanyakan ke (RSUP) Kariadi dan Kemenkes, apa yang membuat PPDS 24 jam full bekerja. Karena mereka (RSUP) Dr. Kariadi teramat sangat membutuhkan PPDS,” katanya.

Diaz Abidin

The post Klarifikasi Dekan FK Undip, Minta Kemenkes Izinkan 84 Mahasiswa PPDS Anestesi Praktik RSUP Dr. Kariadi appeared first on SuaraBaru.id.

Dugaan kasus perundungan mencuat usai meninggalnya mahasiswi PPDS Anestesi Undip dr. ARL di kosnya, di Semarang beberapa waktu lalu. Pihak keluarga juga sudah melaporkan dugaan kasus perundungan ke Polda Jawa Tengah, pekan lalu.

Dekan FK Undip, dr. Yan Wisnu Prajoko mengakui aksi bullying selama ini sudah terjadi dalam berbagai tingkatan pendidikan dokter spesialis.

“Kami menyadari dan akui, dalam sistem PPDS kami telah terjadi praktik-praktik perundungan dalam berbagai derajat dan hal (pendidikan profesi dokter spesialis),” kata Yan saat konferensi pers bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago di lantai dua gedung A Dekanat FK, Jumat 13 September 2024.

Yan secara terbuka, memohon maaf kepada publik karena adanya kekurangan dalam pelaksanaan PPDS.

Selain itu, permintaan maaf juga disampaikannya kepada Kemdikbudristek dan Kemenkes serta Komisi IX DPR RI yang membawahi bidang kesehatan.

Yan mengaku butuh banyak dukungan untuk memperbaiki sistem praktik PPDS di Undip khususnya.

“Maka kami memohon maaf kepada masyarakat, kepada Kemendikbud, kepada Kemenkes, kepada Komisi IX DPR RI. Masih ada kekurangan kami dalam menjalankan program PPDS spesialis ini,” ujar Yan yang juga pakar onkologi tersebut.

Dia meminta arahan dari komponen masyarakat untuk kedepannya bisa menjalankan perbaikan pada pendidikan dokter spesialis.

Pihaknya mengakui sistem PPDS perlu mendapat sentuhan perbaikan supaya ke depan dapat memunculkan pola pendidikan yang lebih baik, bermartabat sekaligus dapat melindungi setiap nyawa generasi muda Indonesia.

Minta Prodi Anestesi Dibuka

Selanjutnya Yan, meminta dukungan pemerintah supaya program studi anestesi FK Undip yang kini dibekukan Kemenkes, dapat dibuka kembali.

“Kami berharap agar dapat menjalankan kembali prodi anestesi. Kami ingin bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis dan terdistribusi dengan baik,” katanya.

Diaz Abidin

The post Tetiba FK Undip Minta Maaf, Akui Ada Perundungan di Sistem Pendidikan Dokter Spesialis appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara resmi telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSUP di Kota Kupang, Kamis.

Terawan mengatakan pembangunan rumah sakit terbesar di NTT itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini.

Menkes menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah memberikan dukungan dan komitmennya dalam bentuk menyiapkan lahan yang sangat luas untuk lokasi pembangunan RSUP itu.

“Kami sangat mengapresiasi karena lokasi RSUP ini dekat dengan sumber air yang sangat dibutuhkan rumah sakit dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegas Terawan.

Menurut dia, air menjadi hal utama untuk perawatan kesehatan sehingga pasien menjadi cepat sehat.

Dia mengatakan keberadaan rumah sakit ini tidak hanya untuk 20 tahun tetapi ratusan tahun, sehingga akan terus melakukan penyusaian peralatan dan teknologi kesehatan yang digunakan dalam pelayanan medis.

“Kami berharap Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang tidak hanya memberikan dukungan sampai pada penyiapan lahan tetapi juga pembangunan akses jalan menuju rumah sakit ini,” kata Terawan.
Terawan menambahkan kehadiran RSUP milik pemerintah pusat ini akan ikut mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di Kota Kupang.Seperti dilansir dari Siberindo.co

“Kami pastikan akan semakin banyak orang yang datang mengembangkan usaha setelah rumah sakit ini dibangun. Usaha ekonomi masyarakat akan tumbuh di sini,” tambah Terawan di hadapan Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi dan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Melki Laka Lena serta Ratu Ngadu Wulla Tallu.

Claudia SB

The post Kemenkes Bangun Rumah Sakit Rp350 Miliar di NTT appeared first on SuaraBaru.id.