Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian area yang digunakan dalam proyek strategis tersebut ternyata bukan sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Kudus. Sebagian lahan merupakan aset milik PT KAI yang hingga kini belum memiliki perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Kepala Instalasi Humas sekaligus perwakilan resmi manajemen RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Abdul Mufid, mengakui bahwa proses kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT KAI memang masih berlangsung meskipun pekerjaan fisik proyek telah dimulai.

Menurutnya, saat ini tahapan administrasi masih dalam proses penyelesaian. Namun secara prinsip, PT KAI telah memberikan persetujuan terhadap pemanfaatan lahan tersebut.

“Tim PT KAI juga telah melakukan pengukuran lapangan sebagai bagian dari tahapan proses yang sedang berjalan. Selanjutnya hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar penyusunan dan finalisasi dokumen kerja sama atau perjanjian,” ujar Mufid.

Meski demikian, fakta bahwa proyek bernilai puluhan miliar rupiah telah berjalan sebelum dokumen sewa lahan rampung memunculkan pertanyaan publik terkait kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, menegaskan bahwa proses perjanjian sewa menyewa lahan dengan PT KAI merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.

Ia juga memastikan bahwa area milik PT KAI yang akan digunakan tidak termasuk lokasi bangunan utama proyek Gedung Kudus Sehat.

“Yang tanah milik PT KAI bukan untuk pekerjaan utama,” katanya.

Terkait status kepemilikan lahan lainnya, Eko menjelaskan bahwa sertifikat Hak Pakai atas lahan Pemkab Kudus yang digunakan dalam proyek tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun ketika disinggung mengenai dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan syarat wajib sebelum pelaksanaan pembangunan, Eko kembali menegaskan bahwa pengurusannya menjadi kewenangan manajemen RSUD.

Dugaan Ketidaktertiban Administrasi

Belum tuntasnya sejumlah dokumen administrasi pembangunan Gedung Kudus Sehat langsung mendapat perhatian dari masyarakat sipil.

Aktivis LSM Bimantara, Didik HS, menyayangkan adanya proyek pembangunan senilai lebih dari Rp91 miliar yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi aspek administrasi sebelum pekerjaan dimulai.

Menurutnya, perjanjian pemanfaatan atau sewa lahan semestinya telah selesai lebih dahulu sebelum proses lelang maupun penandatanganan kontrak dengan pihak pelaksana proyek dilakukan.

“Jadi ibarat mau membangun di tanah orang, izinnya belum keluar tetapi pembangunannya sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Didik juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai syarat dasar pelaksanaan pembangunan.

Ia berharap tidak ada tahapan administrasi yang terabaikan karena proyek tersebut menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar.

“Jangan sampai proyek sudah dimulai ternyata dokumen PBG-nya belum ada. Ini kan contoh yang tidak baik. Masyarakat yang mau membangun rumah saja diminta tertib mengurus PBG terlebih dahulu. Instansi pemerintah seharusnya juga memberikan teladan dalam kepatuhan administrasi,” ujarnya.

Proyek pembangunan Gedung Kudus Sehat RSUD dr Loekmono Hadi merupakan salah satu proyek kesehatan terbesar yang sedang berjalan di Kabupaten Kudus pada tahun 2026. Proyek tersebut merupakan salah satu di antara Proyek Strategis Daerah.

Berdasarkan data dari LPSE Kudus, proyek tersebut dimenangkan oleh PT Gala Tama Semarang dengan kontrak Rp91,4 miliar, dari total Pagu anggaran sebesar Rp 110 miliar.

Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ali Bustomi

The post Proyek Gedung Kudus Sehat Rp91,4 Disorot, Sewa Lahan PT KAI Ternyata Belum Tuntas appeared first on SuaraBaru.id.

Pembongkaran dilakukan oleh rekanan dari pihak RSUD dan memicu keberatan para pedagang lantaran dinilai dilakukan tanpa pemberitahuan resmi maupun persetujuan dari pedagang dan Dinas Perdagangan.

Kanopi sepanjang sekitar 50 meter itu berada tepat di samping lokasi pembangunan Gedung Kudus Sehat. Selama ini, area tersebut dimanfaatkan pedagang sayur untuk berjualan setiap hari.

Ketua Paguyuban Pasar Bitingan, Kunarto, menilai langkah pembongkaran tersebut tidak tepat karena lokasi kanopi disebut berada di wilayah kewenangan Dinas Perdagangan, bukan area pembangunan rumah sakit.

“Ini kan offside, ini wilayahnya Dinas Perdagangan, kenapa yang bongkar pihak rumah sakit. Kedua, tidak ada surat pemberitahuan. Ketiga, ini masuk wilayah pelataran untuk jual beli pedagang dan setiap hari pedagang membayar retribusi, seharusnya ada persetujuan pedagang,” ujar Kunarto, Rabu (20/5/2026).

Para pedagang, lanjutnya, sebenarnya tidak keberatan jika nantinya dilakukan pemindahan lokasi. Namun mereka meminta pemerintah menyediakan tempat pengganti agar aktivitas perdagangan tetap berjalan.

“Kalau masalah pemindahan enggak masalah kalau dari pihak terkait bisa menyediakan tempat. Kalau enggak ada tempatnya gimana mau pindah,” katanya.

Selain soal relokasi, pedagang juga menyoroti kondisi kanopi yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu menggunakan anggaran miliaran rupiah. Mereka menyayangkan pembongkaran dilakukan tanpa komunikasi matang dengan para pedagang yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Loekmono Hadi, Edi Susanto, menjelaskan bahwa pembongkaran kanopi bukan bagian dari proyek pembangunan Gedung Kudus Sehat.

Menurutnya, aset tersebut rencananya akan dialihkan pemanfaatannya menjadi garasi kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah sudah dilakukan dan telah dibuat berita acara.

“Ini punya Dinas Perdagangan, kami mendapatkan perintah untuk nanti dimanfaatkan asetnya untuk Dinas Pemadam Kebakaran. Ini asetnya punya pemda dan digunakan untuk pemda lagi, walaupun pelaksanaan dari RSUD,” jelas Edi.

Ia juga menegaskan bahwa batas area proyek pembangunan Gedung Kudus Sehat berada di dalam bedeng proyek. Sedangkan area di luar bedeng tetap menjadi kewenangan Dinas Perdagangan.

Usai dilakukan dialog antara pihak RSUD dan paguyuban pedagang, pembongkaran kanopi akhirnya diputuskan dihentikan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait.

“Hasil diskusi berjalan dengan baik. Ketua paguyuban dan paguyuban sudah berkomunikasi dengan baik dengan kami. Sementara kita hentikan dulu pengerjaan pembongkaran kanopi sambil koordinasi dengan dinas terkait,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pedagang Bitingan Protes Pembongkaran Kanopi Pasar oleh RSUD dr Loekmono Hadi Kudus appeared first on SuaraBaru.id.