Bertempat di lantai 4 Gedung Berlian DPRD Jaten, Jumat sore 4 Juli 2025, acara diskusi ini menghadirkan narasumber Wakil ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Abdulrahman Wahid, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Prof. FX. Sugiyanto, dan Ketua IAP Jawa Tengah, Arif Gandapurnama.

Selama dua jam lebih, para narasumber mengupas tuntas sembari mendalami seluruh isi RPJMD Jateng tahun 2025 – 2029 dengan tentunya memberikan sejumlah solusi serta saran masukan yang akan melengkapi RPJMD tersebut.

“Adanya kegiatan ini selain mendalami isi RPJMD juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Kegiatan ini juga tidak hanya menghadirkan elemen dari partai Golkar saja, tapi juga melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,” kata Ketua Panitia FPG Corner, Dipa Yustia Pasha.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Jateng, Ferry Wawan Cahyono, mengatakan, RPJMD merupakan panduan utama atau garis besar haluan pembangunan Jawa Tengah yang diibaratkan sebagai kitab suci pembangunan untuk 5 tahun ke depan.

“Saya mengingatkan agar kegiatan DPRD harus sejalan dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Fraksi Golkar mendukung penuh RPJMD, namun demikian harus ada sisi kritis agar berjalan dengan baik. Untuk itu FPG Corner diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Tengah hingga 2029 nanti,” katanya.

Lebih jauh Fery mengungkapkan, FPG Corner akan menjadi wadah bagi berbagai sudut pandang atau tempat berbagi ide atau sudut pandang yang ada. Selain itu juga menjadi tempat untuk bertemu dengan pihak-pihak untuk mendiskusikan berbagai hal terkait RPJMD.

Hal yang sama juga diutarakan, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, yang mengatakan kalau Partai Golkar mendukung penuh kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen selama 5 tahun ke depan.

“Kalau dalam bahasanya Pak Ferry dan Mas Dipa tadi, RPJMD ini adalah sebagai bentuk turunan dari visi-misi pak gubernur pada kampanye kemarin. Oleh karena itu, kami tidak akan hanya mendukung, namun juga akan menjadi mitra kritis dalam menyumbangkan pemikiran agar rencana pembangunan yang telah menjadi janji kampanye bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Lebih jauh Saleh mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh dengan rencana yang sudah dijadikan sebagai bahan kampanye. Selain itu, Ketua Pansus RPJMD dari fraksi Golkar ini ingin RPJMD bisa lebih kuat secara konseptual.

“Kita berharap adanya sinergitas dan kolaborasi, sebatas eksekutif dengan legislatif di Jawa Tengah saja, namun lebih dari itu juga sinergi dengan kabupaten/kota se-Jateng,” katanya.

Hery Priyono

The post FPG Corner Fraksi Golkar Jateng Ajak Kawal RPJMD 2025 – 2029 appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatanganan dan penyerahan Raperda tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna Penyampaian  Jawaban Wali Kota Tegal atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal, Tahun 2025-2029, di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (16/6/2025).

Keputusan DPRD tentang Persetujuan Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 ditandatangani Ketua DPRD Kota Tegal dan menyerahkan kepada perwakilan Anggota DPRD Kota Tegal, Purnomo SH.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono berharap dalam waktu dekat Raperda tersebut dapat dibahas bersama alat kelengkapan DPRD.

“Dibahas lebih lanjut antara Pemerintah Kota Tegal bersama DPRD Kota Tegal, guna mendapatkan dokumen RPJMD yang memuat perencanaan pembangunan Kota Tegal yang berkualitas,” terang Dedy Yon.

Menurut Dedy Yon RPJMD tidak hanya semata-mata selaras dengan visi misi Kepala Daerah, tetapi juga mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh DPRD Kota Tegal dalam pembahasannya. Di sisi lain dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, kita juga harus menjaga konsistensi antara RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Terkait isu strategis, Wali Kota Tegal menjelaskan bahwa pihaknya sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan dasar dari isu strategis atau rumusan permasalahan yang merupakan pernyataan kondisi realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Tata cara atau teknik menyimpulkan isu strategis, juga sudah diatur, antara lain melalui penjaringan dan identifikasi isu strategis dari dokumen yang ada.

Pemerintah Kota Tegal dalam menentukan isu strategis dengan melalui penjaringan dan identifikasi isu-isu strategis dari dokumen RPJPD tahun 2025-2045, hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya dan dokumen RPD tahun 2025-2026, serta dengan memperhatikan isu strategis nasional dan isu strategis provinsi.

“Namun, apabila dalam pembahasan nanti ada kesepakatan untuk memperbaiki maka Pemerintah Kota Tegal siap untuk memperbaikinya demi kebaikan perencanaan yang akan kita susun,” jelas Wali Kota Tegal.

Terhadap indikator beserta angka targetnya, baik itu pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, secara umum Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk merencanakan pembangunan lima tahun ke depan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, terkait target untuk lima tahun ke depan harus ditargetkan semakin baik.

Dedy Yon juga menyampaikan bahwa semua juga harus memahami, tidak semua angka target indikator akan selalu naik, karena dinamika aturan yang berlaku, terkadang menyebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan, sehingga untuk targetnya pun dimungkinkan dapat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

“Saya berharap dalam pembahasannya nanti, dapat didiskusikan dengan tim Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan indikator beserta targetnya,” ungkap Dedy Yon.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan selanjutnya kelengkapan DPRD yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tegal bersama Pemerintah Kota Tegal akan membahas Raperda RPJMD 2025-2029 tersebut.

Sutrisno

The post DPRD Setujui Lanjutkan Bahas Raperda RPJMD Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan dokumen dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (19/5/2025).

Selain Walikota Tegal, ikut hadir Wakil Walikota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, dan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, bersama kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Dedy Yon menyampaikan bahwa sejak dilantiknya kepala daerah dan wakil Kepala Daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, saat ini sedang menyusun dokumen RPJMD periode Tahun 2025-2029, begitu juga dengan Pemerintah Kota Tegal.

“Pada hari ini kita mulai memasuki tahapan pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029, untuk selanjutnya agar mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tegal untuk menjadi peraturan daerah,” jelas Dedy Yon.

Walikota Tegal menyampaikan dengan memperhatikan kondisi Kota Tegal saat ini, serta hasil identifikasi atas isu dan permasalahan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Kota Tegal periode sebelumnya, maka rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan Kota Tegal untuk RPJMD periode 2025-2029 adalah tata kelola pemerintahan, angka kemiskinan, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur, optimalisasi kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, stunting, adaptasi perubahan iklim, kualitas pelayanan publik, dan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Selanjutnya Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro meminta kepada masing-masing Fraksi di DPRD Kota Tegal untuk menyusun Pandangan Umum (PU) Fraksi terkait Rancangan Perda RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029.

Sutrisno

The post Walikota Tegal Serahkan Dokumen Raperda RPJMD appeared first on SuaraBaru.id.

Turut hadir dalam ruangan rapat paripurna gedung DPRD Jateng tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, serta sejumlah pejabat Forkompinda Jateng.

Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan sambutan pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan di tengah kondisi pandemi ini Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus besok.

Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia bertahan dalam badai pandemi ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19.

“Kita semua merasakan dampaknya, terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Berimbas pula di bidang pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh yang bisa mempengaruhi pembangunan karakter anak,” katanya.

Dikatakannya pula, upaya vaksinasi untuk menekan penyebaran Covid-19 perlu didukung semua pihak. Termasuk, upaya menggalakkan vaksinasi ideologi untuk mempertahankan ideologi Pancasila.

“Hal itu mampu mencegah rusaknya ideologi bangsa di tengah pandemi ini,” tegasnya lebih lanjut.

Sambutan dilanjut dengan pidato Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Pada kesempatan itu, ia mengaku sangat mendukung upaya keras pemerintah selama ini dalam penanganan Covid-19.

Usai pidato DPD, Presiden Joko Widodo dipersilahkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-76. Pidato diawali dengan penyampaian soal kondisi Indonesia di tengah pandemi ini.

“Pandemi ini seperti kawah Candradimuka yang merupakan tantangan sekaligus mengasah dan menguji kebersamaan kita. Itulah proses untuk bangsa yang tahan banting dan kokoh dalam setiap pertandingan,” kata presiden dalam pakaian adat Suku Badui yang dikenakannya.

Ia mengatakan kemerdekaan ini merupakan perjuangan keras bangsa, termasuk setiap resesi yang telah mampu dijalani bangsa setelah kemerdekaan. Adaptasi terhadap kebiasaan baru saat ini telah merubah cara-cara kehidupan bangsa untuk semakin kreatif dan inovatif menghadapi Revolusi Industri 4.0.

“Kapasitas lembaga negara menjadi responsif dan konsolidatif selama pandemi. Birokrasi pusat hingga desa bergerak terpadu dalam penanganan Covid-19. Saya meyakini, dengan sikap responsif itu, akan memperkokoh ketahanan bangsa,” katanya.

Ditegaskannya, upaya pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk menyatukan bangsa sekaligus mempermudah akses perekonomian. Diakuinya pula, pandemi telah menghambat pertumbuhan ekonomi tapi pemerintah tetap fokus pada perekonomian masyarakat dan investasi.

Presiden menambahkan, realisasi investasi Indonesia saat ini sekitar Rp 442 triliun dimana 51 persen ada di Pulau Jawa yang telah menyerap 600 ribuan tenaga kerja. Kolaborasi dalam dunia usaha akan membangun usaha yang berbasis teknologi.

“Mari kita saling menjaga dan saling membantu. Saya juga menyadari banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang belum mampu menyelesaikan semuanya. Indonesia tangguh Indonesia tumbuh hanya bisa dilakukan secara bersama-sama dalam rangka meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya.

Persetujuan RPJMD 2018-2023

Usai agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman dan Heri Pudyatmoko, kembali melanjutkan rapat paripurna dengan agenda membahas persetujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Sebelum memulai agenda rapat, Sukirman mengatakan bahwa kehadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 21 orang dan hadir secara virtual 60 orang dari total Anggota DPRD 119 orang. Kemudian, ia mempersilahkan Ketua Pansus RPJMD Mohammad Saleh menyampaikan laporannya.

“Dipersilahkan Pansus RPJMD untuk menyampaikan laporannya,” kata Politikus PKB itu didampingi Heri Pudyatmoko dari Fraksi Gerindra.

Dalam laporannya, Mohammad Saleh menjelaskan sejumlah poin dalam RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023. Dikatakannya, RPJMD itu merupakan penjabaran visi dan misi pemerintah provinsi yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dikatakan, atas dasar hasil pembahasan pansus, ada beberapa catatan dan rekomendasi. Beberapa diantaranya yakni pemprov harus melakukan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya bantuan keuangan desa untuk recovery ekonomi masyarakat, pembenahan biaya operasional sekolah, peningkatan infrastruktur tetap dijalankan, ada titik-titik destinasi wisata baru dan pengembangan desa wisata.

Kemudian perlu secepatnya ada upaya pengurangan pengangguran, peningkatan dan penguatan peran BUMDes, optimalisasi BUMD, dan penambahan jumlah dalam program perbaikan rumah tidak layak huni.

“Dari beberapa poin penting hasil pembahasan Pansus Raperda tentang Perubahan RPJMD 2018-2023, kami berharap raperda segera disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah sehingga bisa menjadi pedoman pembangunan Jateng 2022 dan 2023,” tutupnya, yang juga menjabat Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Golkar.

Setelah pembacaan laporan pansus dan persetujuan dari Anggota DPRD terhadap Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023, Sukirman meminta Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan tanggapannya.

Saat sambutan, Ganjar mengaku sangat apresiatif dengan telah disetujuinya raperda tersebut karena nantinya menjadi acuan dalam pembangunan daerah, termasuk penanganan pandemi saat ini.

“Setelah raperda ini, akan kami sampaikan ke Kemendagri secepatnya,” pungkas gubernur. (ADV)

The post DPRD Jateng Rapat Paripurna Istimewa dan Setujui RPJMD 2018-2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Selain persetujuan penetapan Perda perubahan PRPJMD, DPRD juga menyetujui penetapan Perubahan Kedua Atas Perda Kota Tegal Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal.

Persetujuan penetapan atas dua Raperda menjadi Perda tersebut disampaikan enam Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (27/7/2021).

Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyampaikan bahwa salah satu hal yang mendasari perubahan RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 30 Januari 2020.

“Salah satu hal yang mendasari perubahan RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024 adalah kejadian luar biasa wabah pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Wali Kota Tegal.

Dedy Yon menyampaikan sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Tegal memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020. Sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, Dedy Yon menyampaikan bahwa Perda Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024 perlu disesuaikan.

Fraksi Gerindra dalam pandangan akhir yang di sampaikan Sisdiono Ahmad menyampaikan bahwa dengan akan disahkannya Raperda tentang RPJMD Kota Tegal 2019-2024 hendaknya benar-benar menjadi acuan dan tolak ukur didalam perencanaan pembangunan di Kota Tegal.

“Dengan akan disahkannya Raperda tentang RPJMD Kota Tegal 2019-2024, hendaknya benar-benar menjadi acuan dan tolak ukur dalam perencanaan pembangunan di Kota Tegal,” kata politisi Gerindra, Sisdiono Ahmad.

Nino Moebi

The post Enam Fraksi DPRD Setujui Penetapan Perda Perubahan RPJMD Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sambutan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, Johardi menyampaikan bahwa RPJMD yang saat ini berusia satu tahun lima bulan. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini dimana pandemi Covid-19 dan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinilai perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian. Salah satunya adalah dengan merubah RPJMD Kota Tegal 2019-2024.

“Dengan latar belakang adanya perubahan dari hal pokok di atas, maka perlu dilakukan rasionalisasi target, reformulasi strategi dan arah kebijakan untuk memulihkan perekonomian,” ujar Wali Kota.

Kepala Bappeda Kota Tegal, Gito Mursriyono, menjelaskan bahwa perubahan RPJMD Kota Tegal 2019-2024 ini selain disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi, juga karena adanya perubahan-perubahan kebijakan nasional.

Perubahan tersebut antara laikn PP 12/2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksana PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Sementara itu, anggota Komisi III, DPRD Kota Tegal Rachmat Raharjo, saat mengikuti FKP tersebut menyampaikan bahwa, yang perlu ditekankan dalam penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kota Tegal ini adalah bagaimana mengatasi pandemi ini yang menyentuh kesehatan dan perekonomian.

Menurut Rachmat penangan Covid-19 dan peningkatan perkonomian perlu menjadi prioritas, salah satunya dengan cara refocusing anggaran, dengan memprioritaskan kepada penanggulangan Covid-19 dan prioritas yang mendesak lainnya.

Salah satu tokoh masyarakat, yang turut dalam diskusi tersebut, Abdullah Sungkar menyampaikan bahwa perubahan RPJMD ini jangan hanya berkutat lebih kepada masalah-masalah normatif saja, ada tindakan jika terjadi sesuatu. Lebih jauh Sungkar berharap bahwa penanganan dari dampak pandemi Covid-19 ini harus menjadi penekanan dalam muatan perubahan RPJMD.

“Perumusan masalah harus terlihat, perubahan RPJMD ini harus memuat penanganan masalah-masalah strategis yang dihadapi Kota Tegal terkait pandemic Covid-19 ini,” tutur Abdullah Sungkar.

Nino Moebi

The post Bappeda Kota Tegal Persiapkan Rancangan Perubahan RPJMD appeared first on SuaraBaru.id.