Rapat dihadiri oleh Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST, MT, para pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para undangan lainnya.

Agenda utama dalam rapat kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan eksekutif. Selain itu, DPRD juga menyampaikan jawaban atas pendapat Bupati terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus, Galih Saputro, S.Pd, turut membacakan jawaban dari lembaganya.

Ketua DPRD Kudus, H. Masan, berharap keputusan yang diambil dalam rapat ini dapat memperkuat fungsi legislatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga keputusan hari ini membawa manfaat bagi masyarakat dan memperkuat peran DPRD dalam pembangunan daerah,” tegas Masan.

Komitmen Bupati: Ranperda untuk Kesejahteraan Warga

Bupati Sam’ani menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah pembahasan Ranperda RPJMD Kudus 2025–2030, yang menurut Bupati akan menjadi acuan strategis dalam meningkatkan lapangan kerja, memberdayakan UMKM, dan memperkuat layanan dasar.

“RPJMD Kudus 2025–2030 akan menggarisbawahi kesinambungan program prioritas dan visi-misi pembangunan daerah,” ujar Sam’ani.

Selain itu, Pemkab juga menyoroti Ranperda Penanaman Modal dengan komitmen menyusun roadmap investasi yang telah diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2022. Pemetaan permasalahan dan penanganan dampak investasi akan menjadi bagian penting dari regulasi tersebut.

Pada Ranperda Pengarusutamaan Gender, Bupati menegaskan bahwa regulasi ini merupakan bagian dari langkah strategis membangun masyarakat yang inklusif dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Kudus bersama DPRD Kudus sedang melakukan pembahasan atas sembilan Ranperda. Tujuh di antaranya merupakan usulan dari pihak eksekutif, yakni, Ranperda RPJMD Kudus 2025–2030, Ranperda tentang BUMDes dan BUMDes Bersama, Ranperda tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Selanjutnya adalah Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 6 Tahun 1992 tentang Budidaya Kapuk Randu, Ranperda Pengarusutamaan Gender, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal

Sementara dua Ranperda lainnya merupakan prakarsa DPRD, yaitu Ranperda tentang Produk Halal, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

Bupati menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh proses pembahasan Ranperda berjalan lancar dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera diimplementasikan demi kemajuan Kabupaten Kudus.

Ads-Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sam’ani usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kudus yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya adalah Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kudus 2025-2030, pada Rabu (11/6).

“Belum kami hitung secara detail karena semuanya masih dalam tahap perencanaan. Ada wacana pembangunan rumah sakit, perbaikan infrastruktur jalan, dan program lainnya,” ujarnya.

Rumah Sakit Internasional dan Jalan Lingkar Masuk Usulan Awal

Meskipun belum ada keputusan resmi, dalam pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Ranperda RPJMD beberapa waktu lalu, sempat mencuat usulan pembangunan Rumah Sakit Internasional di Kudus sebagai salah satu proyek unggulan. Usulan ini datang langsung dari Bupati Sam’ani.

Sedangkan dari DPRD mengusulkan pembangunan jalan lingkar Kudus sebagai penunjang akses menuju rumah sakit internasional tersebut, yang diharapkan dapat menjadi ikon pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Pantura.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa semua program strategis tersebut masih akan dikaji lebih lanjut berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

“RPJMD ini masih bersifat makro. Nantinya, implementasinya akan dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang lebih konkret dan menyesuaikan kondisi keuangan,” tambah Sam’ani.

Fraksi DPRD Soroti Pemerataan

Menanggapi penyusunan RPJMD Kudus 2025–2030, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Antono, menyebut bahwa dokumen ini sangat krusial karena menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, pembangunan berkelanjutan, serta penyesuaian dengan kondisi fiskal daerah.

“Yang paling penting adalah pelibatan seluruh stakeholder serta konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya,” tegas Antono.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN-NasDem, Rochim Sutopo, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Ia berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota.

“Perlu dilakukan analisis risiko secara menyeluruh karena target pembangunan cukup ambisius. Pemkab harus siap menghadapi berbagai kendala agar indikator keberhasilan bisa tercapai,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Belum Tetapkan Proyek Strategis Daerah, Menunggu Kepastian Anggaran appeared first on SuaraBaru.id.