Rochim menyebut, pembahasan konversi energi saat ini masih berlangsung antara pemerintah pusat dan DPR. Meski demikian, pihaknya menilai daerah perlu mulai bersiap menyongsong perubahan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Antara Presiden dan DPR sedang membahas konversi energi terbarukan. Kita di daerah harus mulai berbenah dan siap-siap menyongsong era energi baru, dari BBM ke listrik,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ia menekankan pentingnya sosialisasi sejak dini kepada masyarakat agar memahami arah kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu diberi pilihan yang jelas terkait penggunaan energi, baik yang berbasis bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.

“Sedini mungkin kita sampaikan ke masyarakat. Nantinya ada pilihan, apakah tetap menggunakan BBM yang lebih mahal atau beralih ke listrik yang lebih murah dan berdampak lebih baik bagi lingkungan,” jelasnya.

Rochim juga menegaskan bahwa konversi energi terbarukan merupakan langkah yang tidak bisa dielakkan. Selain mendorong efisiensi, kebijakan ini juga dinilai memiliki dampak positif terhadap kelestarian lingkungan.

“Konversi energi terbarukan ini menuntut efisiensi sekaligus memberikan dampak lingkungan yang lebih sehat,” tambahnya.

Dengan adanya wacana tersebut, Rochim Sutopo berharap masyarakat dapat mulai beradaptasi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melontarkan rencana kebijakan konversi kompor elpiji ke kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan pada BBM. Hal ini tak lepas dari konflik global yang membuat harga minyak dunia melambung.

Ali Bustomi

The post Koversi Kompor Listrik, Anggota DPRD Kudus Ini Minta Warga Bersiap Menuju Era Energi Terbarukan appeared first on SuaraBaru.id.

Somasi tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi BEM UMK dan langsung menyita perhatian publik, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat Kudus.

Dalam pernyataan resminya, BEM UMK menyampaikan sikap tegas atas komentar Rochim Sutopo di media sosial yang dinilai merendahkan peran mahasiswa dalam menyampaikan kritik sosial.

Ketua BEM UMK, Tanaya Nurrohmah, membenarkan adanya somasi terbuka tersebut. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga nilai demokrasi dan etika publik.

“Sebagai representasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika publik, BEM UMK dengan tegas menyampaikan sikap atas komentar Saudara Rochim Sutopo, anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Fraksi PAN, yang kami nilai merendahkan peran mahasiswa dalam menyampaikan kritik sosial,” tegasnya sebagaimana disampaikan dalam akun IG resmi BEM UMK.

Tak Layak bagi Pejabat Publik

Menurutnya, komentar tersebut tidak hanya keliru secara substansi, tetapi juga tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang pejabat publik terutama Anggota DPRD dalam merespons partisipasi demokratis warga negara.

BEM UMK menegaskan bahwa kritik mahasiswa memiliki legitimasi moral dan intelektual sebagai bagian dari kontrol demokrasi yang sah. Sikap yang meremehkan kritik, dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Dalam somasi tersebut, BEM UMK mendesak adanya Evaluasi terhadap pernyataan yang dinilai merendahkan mahasiswa, Pembinaan etika komunikasi bagi anggota dewan, Langkah konkret untuk menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik di Kabupaten Kudus.

Surat somasi juga telah dikirimkan kepada Ketua DPRD Kudus, dengan tembusan ke DPD PAN Kudus dan Badan Kehormatan DPRD Kudus.

Rochim: Ini Serangan Udara ke Saya

Menanggapi somasi terbuka tersebut, Rochim Sutopo menyebut langkah BEM UMK sebagai “serangan udara” terhadap dirinya.

Ia menegaskan bahwa unggahan yang dipermasalahkan merupakan bentuk perspektif dan kritik terhadap gerakan mahasiswa yang terjadi saat ini.

Rochim menjelaskan, komentar tersebut dibuat sebagai tanggapan atas sebuah unggahan yang membahas Ketua BEM UGM, Tyo Ardianto. Bahkan, ia mengaku sudah lupa unggahan siapa yang ia komentari saat itu.

“Saya hanya mengkritik aksi mahasiswa yang ada saat ini. Itu juga bentuk kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Siap Tempuh Jalur Hukum

Terkait somasi tersebut, Rochim menyatakan masih menunggu surat resmi secara tertulis. Jika memang ada surat yang mengarah kepada dirinya, ia mengaku siap mengambil langkah hukum, termasuk melapor ke kepolisian.

Polemik ini pun memunculkan perdebatan luas tentang batas kritik, etika komunikasi pejabat publik, serta kebebasan berpendapat di ruang digital.

Di tengah dinamika demokrasi lokal, publik kini menanti bagaimana DPRD Kudus dan PAN menyikapi polemik yang melibatkan mahasiswa dan wakil rakyat ini. Apakah akan berujung mediasi, klarifikasi, atau justru proses hukum, waktu yang akan menjawab.

Ali Bustomi

The post BEM UMK Somasi Anggota DPRD Kudus Rochim Sutopo, Ini Duduk Perkaranya appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi perumusan strategi pembangunan daerah ke depannya.

Kondisi tersebut sebagaimana dipaparkan Kepala Bappeda Kudus Sulistyowati di hadapan anggota Pansus II DPRD Kudus dalam rangka pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2030.

Dalam paparannya, Sulistyowati mengatakan ada banyak faktor yang membuat angka pertumbuhan ekonomi Kudus ini masih kecil bahkan dibandingkan daerah tetangga.

“Salah satu faktor utama adalah bahwa perekonomian Kudus sangat tergantung pada sektor industri pengolahan. Sebagaimana kita ketahui, industri di Kudus sebagian besar adalah Industri Hasil Tembakau (IHT) yang secara regulasi dari pusat banyak mendapat tekanan,”kata Sulistyowati, Selasa (17/6/2025).

Selain itu, Sulistyowati juga menyebut rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus juga tak lepas dari minimnya investasi yang masuk.

Ini cukup beralasan karena Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah. Hal ini membuat banyak investor kesulitan masuk Kudus karena alasan lahan.

“Bukan hanya investor luar daerah. Investor yang orang Kudus sendiri juga akan kesulitan untuk mencari lahan untuk membuka pabrik baru,”tukasnya.

Oleh karena itu, tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan investasi yang tidak membutuhkan lahan luas, namun tetap bisa menyerap tenaga kerja banyak.

Salah satu yang diharapkan adalah sektor industri kreatif yang memungkinkan karyawan bisa bekerja dari rumah sendiri atau inovasi lainnya.

Dari sisi regulasi, Pemkab Kudus sendiri sudah mengupayakan adanya penurunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) atau yang juga disebut sawah lestari, dari semula 25 ribu hektar menjadi 17 ribu hektar.

“Karena ini merupakan kewenangan pusat, kami mengajukan permohonan pengurangan luasan LPPB dari 25 ribu hektar menjadi 17 ribu hektar. Namun sekarang yang disetujui baru berkisar 22 ribu hektar,”tandasnya.

Selain kondisi ekonomi secara makro, dalam pembahasan awal Ranperda RPJMD tersebut, Sulistyowati juga memaparkan berbagai kondisi Kudus dari sisi lain seperti angka kemiskinan yang saat ini masih di kisaran angka 7,5 persen.

Artinya, perlu kebijakan strategis yang harus dilakukan melalui RPJMD agar indikator keberhasilan yang akan dicanangkan bisa tercapai.

Sementara, Anggota Pansus II Rochim Sutopo mengatakan bahwa pembahasan Ranperda RPJMD Kudus 2025-2030 juga harus memperhatikan Rancanga Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini, Rochim menyebut penguatan perekonomian desa yang nantinya akan membentuk pertumbuhan ekonomi tingkat daerah.

“Desa-desa harus diperhatikan. Pemerataan pembangunan harus dilakukan. Jika perenomian desa jalan, maka akan mengungkit perekonomian tingkat Kabupaten,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post Pertumbuhan Ekonomi Kudus Rendah! Kalah dari Daerah Tetangga appeared first on SuaraBaru.id.