Ini adalah ke delapan kalinya secara berturut-turut Pemkab Kebumen menerima opini WTP. Buku laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Wakil Bupati Zaeni Miftah di Gedung BPK Semarang, Kamis (5/6) 2025.

Wakil Bupati (Wabup) Kebumen Zaeni Miftah usai acara menyampaikan terima kasih dan rasa syukur, atas pencapaian tersebut Hal ini merupakan hasil kerja keras segenap jajaran Pemerintahan. Yakni mencakup pengelolaan yang baik pada tata kelola keuangan daerah, program, hingga aset sehingga pada tahun ini WTP bisa diraih.

“Alhamdulillah yang patut kita syukuri Pemkab Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah SWT yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen,”tutur Zaeni.

Wabup berkomitmen mempertahankan pencapaian prestasi WTP dari tahun ke tahun, sehingga bisa menghasilkan catatan laporan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga berharap pencapaian ini memotivasi untuk meningkatkan kinerja, mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel.

“Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD,”ujarnya.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ahmad Lutfi menjelaskan, tugas BPK telah  tertuang dalam Pasal 23E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

“Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja,”ujar Lutfi dalam sambutannya.

Menurut Lutfi, untuk pemeriksaan keuangan secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan tahapan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

“Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran pengelolaan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara objektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara,”tandas Lutfi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kebumen Saman Halim Nurochman memberikan selamat atas pencapaian ini. Menurut Ketua Dewan, WTP yang diraih Pemkab merupakan salah satu bukti fungsi pengawasan oleh DPRD berjalan dengan baik.

Komper Wardopo

The post Mantab, Pemkab Kebumen Raih WTP dari BPK-RI Delapan Kali appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, penutupan sementara akses masuk ke Indonesia dilakukan menyusul adanya strain baru covid-19, yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat.

Keputusan tersebut kata Retno disetujui dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi pada Senin (28/12/2020).

Warga asing yang tiba di Indonesia pada hari Senin (28/12) sampai tanggal 31 Desember 2020, diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam addendum surat edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020.

Mereka wajib menunjukkan hasil negatif tes reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) yang berlaku dari negara asalnya.

Jika hasilnya negatif maka mereka pun diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya.

Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020.

Kini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan regulasi larangan sementara bagi warga negara asing memasuki wilayah Indonesia.

Tindakan ini menyusul ditemukannya virus SARS-CoV-2 varian B117 yang bisa menular lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No.4/2020.

Ketentuan ini secara khusus mengatur pelarangan masuknya warga asing dari semua negara ke Indonesia. Surat edaran ini berlaku sejak 28 Desember hingga 14 Januari 2021.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, ketentuan baru dalam SE No.4, secara lebih luas melarang semua warga negara asing untuk memasuki Indonesia.

Pengecualian diberlakukan bagi pemegang izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas dan pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap.

Doni menegaskan, larangan sementara ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk sementara.

“Sejumlah negara juga diketahui telah memberlakukan ketentuan serupa seperti Jepang. Jadi ini merupakan langkah umum dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19,” kata Doni.

Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal.

Sampel tes itu diambil dalam kurun maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan, dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia. Seperti dikutip suarabaru.id dari Siberindo.co.

Para pelaku perjalanan baik WNI maupun WNA yang dikecualikan sehingga diperbolehkan memasuki Indonesia pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR dan diwajibkan menjalani karantina 5 hari.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI, Zubairi Djoerban, mengatakan kondisi penularan wabah di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pemerintah diminta segera melakukan intervensi ekstra.

Claudia SB

The post Pemerintah RI Resmi Tutup Akses WNA ke Tanah Air appeared first on SuaraBaru.id.