Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Rabu (1/10/2025), yang membahas jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut.

Raperda ini diajukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor S-214/PK/PK.5/2024 tanggal 8 Agustus 2024, serta surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.13.1/4381 IKE-UDA tanggal 16 September 2025. Sesuai arahan, pembahasan hingga penetapan perubahan Perda harus diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, dalam tanggapannya terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan bahwa penyesuaian atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah dilakukan melalui rapat koordinasi sejak Februari 2025 bersama 12 perangkat daerah pengelola pendapatan. Dari hasil koordinasi tersebut, delapan perangkat daerah mengusulkan adanya perubahan.

Dedy Yon menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi, antara lain: Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, Pengendalian dan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, dan pemberian penghargaan dan penertiban kepatuhan.

Selain itu juga insentif pengurangan pokok pajak, pembaruan data pajak dan retribusi secara berkala, pendekatan pelayanan melalui kelurahan, serta percepatan dan perluasan digitalisasi, khususnya pada retribusi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Tegal juga telah melaksanakan kebijakan pemberian insentif, pemotongan, dan pembebasan denda tunggakan. “Melalui insentif pengurangan pokok pajak daerah, pembebasan denda tunggakan, serta pemberian diskon tarif pajak dan retribusi daerah,” jelas Dedy Yon.

Mengingat waktu pembahasan yang terbatas, yakni hanya 15 hari, Wali Kota berharap Raperda tersebut dapat segera dibahas bersama alat kelengkapan DPRD agar proses penetapan dapat berjalan sesuai jadwal.

Nur Muktiadi

The post DPRD Kota Tegal Setujui Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi appeared first on SuaraBaru.id.

TEGAL (SUARABARU.ID) – Pembayaran retribusi di Pasar Pagi Kota Tegal kini beralih dengan Elektronik Retribusi (E-Retribusi).

Perubahan tersebut ditandai dengan Peluncuran E-Retribusi Pasar Pagi Kota Tegal, oleh Pj Walikota Tegal, drg Agus Dwi Sulistyantono MM di Halaman Blok A Pasar Pagi, Jumat (14/02/2025).

“Peluncuran sistem e-retribusi di Pasar Pagi merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Tegal untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. kami berharap, melalui sistem ini, para pedagang dapat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik,” kata Pj Walikota Tegal, Agus.

Dijelaskan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal saat ini mengelola 14 pasar, dan 9 pasar di antaranya telah berhasil menerapkan sistem e-retribusi. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pasar di Kota Tegal, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Peluncuran sistem e-retribusi ini juga merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih. Dengan adanya sistem ini, kita berharap dapat meminimalisir praktik-praktik yang tidak sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pasar,” ujar Agus.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, M Rudy Herstyawan ST, MSi menyampaikan bahwa saat ini dari 14 Pasar baru 9 yang sudah melaksanakan e-retribusi. Ke sembilan pasar tersebut yaitu Pasar Bandung, Pasar Kejambon, Pasar Karangdawa, Pasar Langon yang sudah dimulai menggunakan e-retribusi pada Februari 2019. Pasar Randugunting, Pasar Sumur Panggang sudah dimulai Maret 2021 dan Pasar Kraton, Pasar Krandon, Pasar Martoloyo dimulai pada Desember 2023.

Rudy menambahkan saat ini di Pasar Pagi yang menggunakan e-retribusi adalah pedagang kios dan konter sejumlah 327. Sedangkan pedagang los dan pedagang tebokan belum menggunakan e-retribusi.

Nanti mekanismenya teman-teman pedagang sudah menyiapkan, dibelikan kartu sama Bank Jateng tinggal mengisi top up saldo. “Nanti temen-temen jupung (juru pungut) tinggal keliling, tinggal di cek, langsung dan praktis,” ujar Rudy.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indoensia Tegal, Bimala yang ikut hadir menyampaikan pihaknya mendukung dan mendorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Dalam hal ini penggunaan e-retribusi di Pasar Pagi Kota Tegal.

“Dengan digitalisasi kata Mala pemasukan retribusi tercatat, masuk pendapatan asli daerah, ini akan menunjukan transparansi dan akuntabilitas lebih terjaga,” terangnya.

Sutrisno

The post Pembayaran Retribusi Pasar Pagi Kota Tegal Beralih Elektronik appeared first on SuaraBaru.id.

Lurah Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, M Azanu Mufid SH, MSi saat dikonfirmasi terkait pungutan belum tahu soal penarikan retribusi terhadap pedagang. “Saya malah tidak tahu kalau sudah ditariki,” terang Mufid Jumat (19/5/2023).

Camat Tegal Selatan, Kota Tegal, H Muhammad Basuki Budi Santosa SH MH membenarkan pedagang yang ada di Jalan Merpati sudah ditarik retribusi. “Telah dilaksanakan 4 hari dan mereka nggak ada masalah, khusus yang ada bahu jalan. Alhamdulillah kondusif,” ujar Budi.

Terpisah Kabid Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Tegal, Yudi Arianto menyampaikan pihaknya menarik pungutan hanya kepada pedagang harian yang punya lapak sendiri. Sedangkan pedagang tiban yang menggunakan kendaraan pihaknya tidak menarik pungutan retribusi karena itu liar. “Itu yang ngurus Satpol PP,” terangnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Tegal, M Rudy Herstyawan ST, MSi membenarkan sudah memungut retribusi kepada pedagang. “Pedagang tiban yang pakai mobil sudah tidak ada. Ditarik retribusi sudah 4 hari dan mereka gak ada masalah khusus yang ada bahu jalan, Alhamdulillah kondusif,” ungkap Rudy.

Sebelumnya pedagang liar yang berada di perempatan Puskesmas Tegal Selatan Jalan Merpati beberapa kali mendapat penertiban karena dianggap mengganggu pengguna jalan umum. Apalagi bertepatan dengan waktu anak sekolah dan jam berangkat kerja sangat membahayakan.

Sutrisno

The post Pedagang Dadakan Jalan Merpati Tegal Selatan Ditarik Retribusi appeared first on SuaraBaru.id.

”Dengan sistem non-tunai, maka transparansi dan akuntabilitasnya terukur serta meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Bupati Brebes Idza Priyanti saat meluncurkan pembayaran retribusi perizinan non-tunai di halaman kantor DPMPTSP, Jumat (25/09).

“Trobosan baru berupa pembayaran retribusi non-tunai harus kita dukung penuh. Karena akan mempermudah emua pelaku usaha dalam proses perizinan,” puji Idza.

Kata Idza, terobosan pembayaran restribusi non-tunai baru ada di wilayah Karesidenan Pekalongan yaitu di Kabupaten Brebes. Lebih lanjut Idza mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes pada 2021 akan membangun Mall Pelayanan Publik. Di MPP ini, semua perizinan di Kabupaten Brebes dapat terakses dengan mudah pada satu tempat dengan cepat.

Bupati berharap dengan adanya peluncuran transaksi non-tunai akan mempercepat pelayanan yang efektif dan efesien. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 masyarakat perlu menjaga jarak, tidak perlu bersentuhan langsung membawa uang tunai. Cukup melakukan registrasi pendaftaran dan pembayaran bisa dilakukan di bank-bank kemitraan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Brebes Ratim menjelaskan, dalam rangka memberikan kemudahan berusaha sebagaimana amanat Inpres No 7 tahun 2019 tentang percepatan berusaha dan Perpres No 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, maka DPMPTSP Kabupaten Brebes akan memulai perubahan sistem pembayaran retribusi dari manual konvensional ke pembayaran retribusi secara non-tunai.

Menurutnya, program transaksi non tunai sangat mempermudah pembayaran retribusi seperti pembayaran IMB, Reklame, izin Trayek dan perizinan lain.
“Pemohon perizinan tidak perlu repot repot membawa uang tunai, cukup membayar melalui ATM, E-Banking atau via transfer rekening,” pungkas Ratim.

Hadir dalam kesempatan launching Kapolres Brebes, Kasdim 0713 Brebes, Ketua Pengadilan Brebes, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes Zaki Safrudin, perwakilan KADIN, para pelaku usaha dan UMKM.

Nur Muktiadi

The post Bupati Brebes Luncurkan Retribusi Perizinan Non-Tunai appeared first on SuaraBaru.id.