Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS, Sapto Widiaspono usai ke lapangan. “Hari ini kami tutup reklame yang belum bayar pajak dengan stiker keterangan belum bayar pajak. Ada 6 titik reklame yang kamu tutul dan akan kami buka setelah pajaknya dibayar lunas,” terang Sapto.

Disampaikan Sapto, jika tidak ada niat baik untuk membayar kemudian keluar surat perintah bongkar, timnya akan bongkar. Hari ini sasaran Satpol P3KP yakni di Jalan Hos Cokroaminoto Kuripan Lor dekat dengan BLK Kota Pekalongan.

Reklame yang belum dibayar pajaknya dilakukan penindakan usai koordinasi dengan BPKAD Kota Pekalongan. Sapto berharap masyarakat Kota Pekalongan khususnya para penyelenggara reklame dapat mematuhi aturan penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan.

Nur Muktiadi

The post Belum Bayar Pajak, Enam Reklame di Kota Pekalongan Ditutup appeared first on SuaraBaru.id.

“Dari pelaksanaan penertiban hari ini, petugas menertibkan 31 objek wajib pajak penyelenggara reklame,” kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan DPMPTSP Kota Bekasi Roy di Bekasi, Selasa (13/4/2021).

Reklame bodong itu mulai dari reklame kecil jenis spanduk, poster, dan media lain yang sengaja dipasang untuk tujuan komersial, reklame promosi perumahan, dan lainnya yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti pohon, tiang listrik, serta tiang penerangan jalan umum, hingga reklame raksasa produk pelumas otomotif.

Baca Juga: Pengembang Perumahan Grand Wisata Bekasi Janjikan Klausul Damai

Roy menjelaskan dari 31 objek pajak jenis reklame yang ditertibkan, tiga objek di antaranya tidak berizin, 27 objek pajak reklame menyatakan siap mengurus perizinan, sementara satu objek pajak sisanya mengaku dalam proses perizinan.

“Semua langsung dicopot petugas kecuali bagi yang sudah menyelesaikan kewajiban membayar pajak dan memiliki izin, maka bebas dari penertiban,” tutur-nya.

Sebelum melakukan pembongkaran, Pemerintah Kota Bekasi telah beberapa kali memberikan peringatan secara tertulis kepada para pemilik reklame yang tidak mengantongi Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR), namun tidak diindahkan pemilik.

Baca Juga: Perumahan Puri Gading Bekasi Banjir

“Penertiban ini didahului penyampaian surat peringatan dari SP1 sampai SP3 kepada pemilik ataupun penyelenggara reklame, dilanjutkan dengan imbauan membayar pajak reklame,” ucap-nya.

Pembongkaran reklame bodong ini, kata dia, sebagaimana telah ditetapkan melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 973/1512/DMSDA tentang penertiban izin penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi.

Roy mengungkapkan terkait tarif pajak reklame yang harus dibayarkan adalah berdasarkan nilai sewa reklame. Ketentuan besaran pembayaran pajak reklame juga dilihat dari nilai strategis titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kawasan penyelenggaraan reklame.

“Kegiatan penertiban reklame ini akan terus berlanjut dilaksanakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan,” kata dia.

Ant-Claudia

The post 31 Reklame “bodong” Ditertibkan appeared first on SuaraBaru.id.