Selain dari pendanaan APBD Kabupaten Tegal, rencana juga ada alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 5 miliar untuk merehab 250 unit RTLH di Kabupaten Tegal. Sehingga keseluruhan nilainya mencapai Rp 16,28 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut, sedikitnya ada 814 keluarga miskin yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan program bantuan sosial ini. Pihaknya pun menuturkan jika anggaran tersebut masih bisa bertambah dari sumber bantuan keuangan lainnya.

“Kami sedang mengajukan proposal bantuan ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah untuk menambah target program rehab RTLH tahun ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Jeruri menjelaskan bantuan rehab RTLH akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening bank masing-masing keluarga penerima manfaat senilai Rp20 juta. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta digunakan untuk belanja material dan sisanya Rp2,5 juta untuk jasa pekerja bangunan.

“Jika bantuannya sudah diterima, maka hak dan kewenangan penggunaan yang sesuai ketentuan program sudah menjadi tanggung jawab penerima manfaat. Mereka bahkan harus membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang mana ini akan dibantu, didampingi tenaga fasilitator lapangan yang sudah kita tunjuk,” jelasnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak diperkenankan ikut campur dalam pelaksanaan proses rehab RTLH ini kecuali dalam hal pengawasan. “Kami tidak boleh ikut campur terkait prosesnya, mulai dari pemilihan toko bangunan hingga jasa pekerja bangunan. Tapi jika ada material yang dikirim dari toko bangunan tersebut tidak sesuai kriteria, bisa langsung kita tolak ataupun minta diganti,” pungkasnya.

Sehingga pihaknya mengimbau keluarga penerima manfaat bisa lebih cermat dan berhati-hati dalam memperhitungkan dana bantuan dan swadaya, memilih toko material bangunan, memilih tukang atau pekerja bangunan, hingga material yang dibutuhkan.

Ia pun meminta penerima manfaat selalu berkoordinasi dengan tenaga fasilitator lapangan agar hasilnya maksimal. Terlebih, soal target waktu penyelesaian rehab hingga laporan pertanggungjawaban sudah ditentukan. Diperkirakan, pelaksanaan pekerjaan fisik rehab RTLH ini akan dimulai bulan Juni 2024 mendatang.

“Masih banyak penerima manfaat kita yang tidak mengindahkan target waktu. Mereka masih kental dengan adat istiadat atau kepercayaan menghitung hari, tanggal dan bulan baik yang tentunya ini berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian pekerjaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ketentuan atau kriteria penerima bantuan program rehab RTLH ini sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2023, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum kabupaten, sudah berkeluarga, memiliki sebidang tanah milik pribadi, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sejumlah kriteria lainnya.

Terakhir, ia menuturkan jika target program rehab RTLH tahun 2024 ini adalah 1.300 unit rumah atau masih kurang sekitar 486 unit lagi. Sehingga ia berharap target tersebut dapat ditutup dari sumber bantuan anggaran lainnya.

“Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil merehab sebanyak 9.521 unit RTLH sepanjang tahun 2016 hingga 2023,” tutupnya.

Sutrisno

The post Pemkab Tegal Rehab 564 Rumah Tidak Layak Huni appeared first on SuaraBaru.id.

Tidak bisa berkata banyak. Sambil berlinang air mata Sutati mengungkapkan terimakasih dalam keharuan. “Saya menyampaikan terimakasih banyak atas bantuan rehab rumah yang telah diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Tegal,” kata Sutati terbata-bata.

Hari ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, H Edy Suripno SH MH bersama sejumlah pengurus dan Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST memenuhi janjinya yang disampaikan pada saat pertama melihat kondisi kediaman Sutati, Selasa (21/06/202) lalu.

“Bantuan melalui RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tidak bisa karena terkendala regulasi maka, kita upaya melalui kemanusiaan yang adil dan beradab seperti bunyi sila kedua pada Pancasila,” kata Edy Suripno yang akrab disapa Uyip.

DPC PDI Perjuangan Kota hari ini merealisasikan rehab rumah Sutati. Hari pertama melakukan pembongkaran atap yang sebagian sudah runtuh dengan dibantu oleh warga sekitar.

“Alhamdulillah dan terima kasih hari ini kita menunjukan bagaimana kepedulian dan keperpihakan kita, PDI Perjuangan terhadap masyarakat kecil terkait dengan usulan kesejahteraan hidup,” ujar Uyip.

Untuk biaya rehab estimasi Uyip menyebutkan sekira Rp 10juta – Rp 15 juta berasal dari dana gotong royong Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal. Dan waktu pekerjaan rehab diperkirakan sampai 10 hari.

“Kondisi rumah Sutati kerusakannya sangat luar biasa parah, bahkan segera runtuh kalau tidak segera diantisipasi. Itu akan membahayakan seisi rumah yang dihuni 12 orang,” ucap Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro.

Dengan rehab tersebut Kusnendro berharap, Sutati bersama keluarga bisa tinggal dan layak dirumah.

Sebelumnya Sutati kebingungan lantaran atap rumah yang ditempati patah hampir runtuh. Sutati sudah berupaya mengajukan bantuan kepada Pemerintah Kota Tegal melalui bantuan program RTLH tidak bisa terealisasi karena rumah yang ditempati Sutati status tanahnya masih milik Pemerintah Kota Tegal, berbentuk SK.

Sutati menempati tanah milik Pemerintah Kota Tegal sejak Tahun 1970. Sutati memiliki lima anak, dua sudah pisah dan tiga anak masih tinggal satu rumah. Kini Sutati tinggal bersama 12 anak dan cucu. Tiga belas tahun silam setelah ditinggal suami meninggal, keseharian Sutati sebagai buruh cuci.

Sutrisno

The post PDIP Kota Tegal Rehab Rumah Janda Sutati appeared first on SuaraBaru.id.