Kedatangannya tersebut dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) spesifik Komisi I DPR RI di wilayah Kodam IV/Diponegoro, yang tak lain untuk mengecek kesiapan Kodam IV/Diponegoro dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024.

Dalam Kunker tersebut dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara tim Komisi I DPR RI dengan Pangdam IV/Diponegoro yang berlangsung di Aula Makodam.

Pangdam mengungkapkan, Kodam IV/Diponegoro mencakup dua wilayah, yakni Jawa Tengah dengan 29 kabupaten dan 6 kota, serta DIY dengan 4 kabupaten dan 1 kota yang sampai saat ini masih relatif kondusif.

“Kondisi keamanan Jateng dan DIY merupakan tolok ukur stabilitas keamanan nasional. Bersama Polri dan Pemda, kita akan berupaya keras menjaga keamanan itu,” ucap Pangdam.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Pangdam menekankan kepada jajarannya untuk menjunjung tinggi netralitas demi keberhasilan dan keamanan Pemilu. Termasuk menyelenggarakan latihan pengamanan bersama Polda Jateng guna sinkronisasi dan pemahaman tugas pada saat pelaksanaannya.

Usai melaksanakan RDP,  dalam kunjungan kerjanya Wakil Ketua Komisi I DPR RI bersama rombongan mengunjungi Rumkit Bhakti Wira Tamtama yang berada di Jalan DR. Sutomo No.17, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Ning S

The post Pangdam IV/Diponegoro: Kita Siap Amankan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Desakan dilakukan RDP disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD kota Tegal, H Sisdliono Akhmad di gedung DPRD Jalan Pemuda Kota Tegal, Rabu (24/3//2021).

“RDP yang gagal kan hanya ditunda untuk jadwal ulang. Lah kami mengusulkan agar RDP digelar pemanggilannya satu satu. Pertama Wakil Wali kota, setelah itu Wali Kota, baru nanti dua-duanya ketika dipertemukan bagaimana. Dewan akan bisa memberikan penilaian soal silang sengkarut ketidakmesraan hubungan keduanya,” kata Sisdiono.

Terkait pelayanan birokrasi, ingin agar ada namanya public hearing dengan masyarakat. Bagiamana masyarakat melihat ketidakkompakan yang berdampak pada sistem birokrasi kita, apakah pelayanan baik atau tidak, masyarakat akan kami minta bicara di depan untuk memberikan penilaian. Public hearing ini sesuatu yang biasa dilakukan DPRD untuk mencari pendapat masyarakat.

“Kami akan mencoba menyimpulkan bisa dalam bentuk pernyataan pendapat DPRD, dan bisa dalam bentuk mungkin rekomendasi. Namun mungkin yang lebih tepat adalah pernyataan pendapat DPRD untuk menjadikan dokumen sikap DPRD terkait persoalan ketidakkompakan, keserasian pemerintahan khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal. Ini yang utama,” tutur Sisdiono.

Sisdiono menambahkan, pihaknya mendengar memang banyak pelayanan masyarakat yang terganggu. “Saya mendengarkan sendiri bahwa, ternyata birokrasi ini lamban dalam menyampaikan laporan-laporan kepada Wali Kota Tegal,” ungkap Sisdiono.

Sisdiono mencontohkan, kemarin soal ketika ada pembahasan recofusing, ternyata ada beberapa hal penting yang harusnya disampaikan ke Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono, ternyata tidak oleh birokrasi. Contoh ketika ada rapat rencana awal RPJMD yang disampaikan oleh Wali Kota. Wali kota memberikan sambutan banyak hal, namun ada yang tidak tahu bahwa ada banyak hal yang sudah dicoret oleh kesepakatan TAPD dan badan anggaran. Dari situ Sisdiono menyimpulkan TAPD tidak melaporkan seluruhnya ke Wali Kota. Lah ini kan bahaya kalau seperti ini. Bahaya. Kalau Wali Kota ternyata ada beberapa hal yang tidak dilapori.

“Saya contohkan misalnya soal rencana pembangunan pasar beras, itu sudah lama dicoret DPRD dan TAPD, tidak ada di tahun ini. Namun Wali Kota saat sambutan memberikan pengantar soal ranwal RPJMD, beliau menyebut akan dimulai, padahal kan sudah dicoret. Intinya ada gep atau miskomunikasi. Ini kan pasti ada miskomunikasi bisa jadi karena ada perseteruan, bisa jadi orang menyimpulkan begitu,” tutur Sisdiono.

Ini nyata. Pelayanan masyarakat juga lambat. Misal surat Wali Kota nanggapi sangat lama, satu surat sampai berbulan bulan. Jelas ini akan sangat menghambat pelayanan kepada  masyarakat yang membutuhkan kecepatan.

“RDP kami serahkan ke pimpinan dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Saya usulkan ke pimpinan agar diatur dibahas dalam Banmus,” pungkas Sisdiono.

Hal senada disampaikan dari Anggota DPRD Kota Tegal asal Partai Demokrat Teguh Iman Santoso, kaitanya dengan RDP sepakat dengan Pak Sisdiono.

Mengundang Wali Kota Tegal dan Wakilnya angan bersamaan. Kalau bersamaan saling tuding, kalau terpisah, kita bisa menggali pertanyaan agar bisa maksimal.

Secepatnya RDP bisa dilaksanakan. Kondisi seperti ini jangan didiamkan dan dibiarkan berlama lama. Karena Akan menghambat pelayanan ke masyarakat.

“Langkah selanjutnya kita akan merekomendasikan ke pimpinan hasilnya nanti akan disampaikan kepada Wali Kota,” kata Teguh.

Nino Moebi

The post Partai Pengusung Dedy-Jumadi Desak RDP appeared first on SuaraBaru.id.

Aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa dari HMI dan GMNI dengan membentangkan spanduk besar di balkon ruang rapat paripurna saat RDP berlangsung.

Spanduk bertuliskan ‘Aja klalen o kasus Tipikor luwih penting tenimbang kasus tukarane wali kota’ (jangan lupa kasus tipikor lebih penting ketimbang kasus pertengkaran wali kota) ditempel dinding Balkon menjadi perhatian anggota DPRD dan tamu undangan RDP.

“Ada kasus yang lebih penting sebenarnya yang perlu kita kawal, yang perlu kita tanyain kejelasannya kemarin mengenai Tipikor. Di mana tipikor ini kan sudah naik ke tahap penyidikan. Ada dua kasus kan kalau tidak salah yang dinaikan yakni CSR dan revitalisai alun Alun Kota Tegal,” kata salah satu Mahasiswa, Adi Arfian.

Adi Arfian menambahkan, para Mahasiswa juga ingin meminta penjelasan DPRD tentang apa yang dibahas dalam RDP. Mereka mempertanyakan, jika sekedar membahas persoalan wali kota mustahil DPRD tidak mengetahui persoalannya.

Menurut mahasiswa, persolan wali kota dengan wakil wali kota sudah banyak dimuat di media massa dan mudah dicari di google. Apalagi, kata adi, wali kota dan wakil wali kota sudah islah meski belum mencabut laporan. “Terus kenapa tidak menanyakan kasus tipikor dan lain sebagainya gitu,” kata Adi.

Para mahasiswa mengaku akan mengawal terus kasus dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi alun Alun dan dana CSR karena kasus tersebut dinilai lebih penting. “Nah ini yang akan kita kawal terus karena lebih urgen,” tegas Adi.

Menanggapi aksi Mahasiswa, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro mengatakan, DPRD bukan lembaga Yudikatif sehingga tidak mengurusi persolan tipikor. Apalagi kasus tipikor yang disebut para mahasiswa sudah ditangani Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

“Ya kan kasusnya sudah ditangani Kejaksaan. Sudah penyidikan,” tutup Kusnendro.

Nino Moebi

The post RDP DPRD Kota Tegal Diwarnai Unjuk Rasa appeared first on SuaraBaru.id.