Dalam Rakornas yang diikuti 28 Siwo Provinsi se-Indonesia itu, dua agenda besar menjadi pembahasan utama. Yang pertama, syarat calon tuan rumah Porwanas 2027, serta Anugerah Siwo Award 2025, yang akan digelar pada puncak HPN 2026 di Banten.

Dalam keterangannya, Suryansyah menyatakan, adanya perubahan penting terkait penunjukan tuan rumah Porwanas 2027. Karena, calon tuan rumah harus melampirkan tiga surat dukungan, yakni dari Ketua Siwo Provinsi, Gubernur, dan Ketua DPRD Provinsi. Selain itu, wajib ada jaminan berupa uang garansi Rp 100 juta.

BACA JUGA: Manfaatkan Aplikasi Pixton, Tim Pengabdian Unisnu Jepara Gelar Pelatihan Pembuatan Graphic Novel

”Uang garansi ini semata untuk membuktikan keseriusan calon tuan rumah Porwanas. Dan hal ini sejatinya, sudah menjadi keputusan bersama pada Rakernas 2023 lalu, di Kota Medan, Sumatera Utara,” tambah dia.

Perubahan ini merupakan evaluasi dari pengalaman sebelumnya. ”Tahun 2023, Siwo Sumbar sempat menyatakan siap. Namun mundur mendadak, dan membuat kita kelabakan mencari tuan rumah baru,” sambungnya.

Atas usulan itu, Ketua Siwo PWI Sumut, Jonny Silalahi, menyatakan pihaknya siap bersaing menjadi tuan rumah Porwanas 2027.

BACA JUGA: Rektor USM Berharap Mahasiswa Siap Hadapi Era Society 5.0

”Kami mendukung adanya uang garansi ini, sebagai bukti keseriusan menjadi calon tuan rumah. Kami Sumut menyatakan siap untuk bersaing, menjadi calon tuan rumah Porwanas 2027,” ucap Jonny Silalahi.

Sementara itu, Ketua Siwo PWI Riau, Abdul Gafur mengusulkan, nominal uang jaminan lebih ringan. Sehingga tidak terasa berat bagi provinsi yang ingin mencalonkan diri. ”Kalau bisa, jaminan uang cukup Rp 50 juta, agar tidak memberatkan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Siwo PWI Jawa Tengah Wisnu Setiadji menyatakan, Porwanas 2027 dapat diselenggarakan di Pulau Sumatera. Menurutnya, saat ini ada dua provinsi yang menunjukkan minat kuat menjadi tuan rumah, Lampung dan Sumatera Utara.

BACA JUGA: Ahmad Luthfi: Belum Jadi Raja Rimba Kalau Belum Pulang Membangun Kampung

Menurut Ajie, sapaan akrabnya, Porwanas merupakan ajang bergengsi bagi para wartawan dari seluruh penjuru Tanah Air. Karena itu, kesiapan infrastruktur, komitmen pemerintah daerah, serta keseriusan panitia lokal, menjadi syarat mutlak dalam penunjukkan sebagai tuan rumah.

”Silakan Lampung dan Sumut bersaing. Yang penting mereka sama-sama siap, serius, dan mampu memberikan jaminan pelaksanaan yang terbaik untuk Porwanas 2027,” ujarnya.

Seperti diketahui, untuk Porwanas 2027 nanti, sudah ada dua calon tuan rumah, Lampung dan Sumatera Utara. Namun keputusan siapa yang akan jadi tuan rumah, akan diputuskan di Rakernas Siwo, yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026

BACA JUGA: Ahmad Luthfi Tegas, Tidak Boleh Ada Penambangan di Kawasan Gunung Slamet

Sementara itu, Erwin Muhammad, selaku Wakil Ketua Siwo PWI Pusat, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Porwanas menegaskan, event tahunan ini harus kembali pada roh utamanya.

”Porwanas itu merupakan ajang silaturahmi wartawan seluruh Indonesia, yang sekaligus untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan daerah tuan rumah,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan cabang baru yang melibatkan masyarakat, seperti Fun Run, Fun Bike, City Rally, yang bisa bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Jika semua itu digelar, akan mengangkat pariwisata serta budaya lokal.

BACA JUGA: Para Pejabat OPD Kudus Jalani Retreat Dua Hari di Pijar Park, Apa Saja Agendanya?

Sedangkan untuk puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Siwo akan menggelar Anugerah Siwo Award 2025, di Serang, Banten, pada 8 Februari 2026.

Untuk Siwo Award memberikan tiga kategori penghargaan. Kriteria utama untuk Atlet Putra-Putri Terbaik, Atlet Favorit Pilihan Media, Atlet Harapan Putra-Putri, Pelatih Terbaik, Cabang Olahraga Terfavorit, dan Penghargaan Khusus (Lifetime Achievement).

”Ada pula Penghargaan Disabilitas dan Penghargaan Kehormatan, untuk Bupati dan Wali Kota Peduli Olahraga, Gubernur Peduli Olahraga, KONI Provinsi Terdinamis dan Darmabakti Kejayaan Olahraga,” ucap Dede Isharudin, Wakil Ketua Siwo Pusat, yang ditunjuk menjadi Ketua Panpel Siwo Award 2025.

Sigit Pr

The post Siwo PWI Pusat Segera Putuskan Tuan Rumah Porwanas 2027, Lampung atau Sumatera Utara appeared first on SuaraBaru.id.

”Asta Cita yang diusung Presiden RI, Prabowo Subianto, memberi kita harapan, Indonesia bisa lebih baik. Tapi perlu diingat, Muhammadiyah menerangi dengan ilmu, bukan lampu. IMM harus jadi bagian dari pencerahan itu,” kata Prof Mu’ti, yang juga menjabat sebagai Sekretais Umum PP Muhammadiyah ini.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat memberikan sambutan di acara Rakornas Fokal IMM, yang dilaksanakan di Balai PPSDM Kemendikdasmen, Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis-Sabtu (10-12/7/2025).

BACA JUGA: Pengumuman! Ada Perbaikan di Perlintasan Sebidang Jalan Kaligawe Raya Semarang

Hadir dalam acara ini, semua Pimpinan Wilayah Fokal IMM se-Indonesia. Adapun tema yang diangkat, ‘Asta Cita: Indonesia Terang’. Tema ini diartikan sebagai simbol harapan baru dan komitmen kebangsaan dari para alumni IMM, untuk mendukung arah pembangunan Nasional yang adil dan makmur.

Ditegaskan Prof Mu’ti, banyak tokoh Nasional dan internasional lahir dari IMM, meski tidak berasal dari keluarga Muhammadiyah. Dia menyebut nama-nama seperti Prof Din Syamsuddin, Prof Ma’mun Murod, dan Prof Yunan Yusra.

”IMM itu tempat kaderisasi kepemimpinan, yang melatih kecintaan pada Tanah Air, dan semangat kebangsaan. Banyak yang tidak sampai ke DPP IMM, tapi itu bukan ukuran. Saya sendiri dulu hanya Ketua DPD IMM Jawa Tengah, itu pun tidak selesai, karena harus lanjut studi,” tuturnya.

BACA JUGA: Bullying, Mencakup Tindakan Pisik dan Psikologis

Menurut dia, yang penting semangat dan kontribusi nyata. Dimana ada profesi berkembang, di situ ada Immawan dan Immawati. Maka Fokal harus menjadi wadah strategis, untuk terus memasilitasi dan mengembangkan potensi kader IMM di seluruh sektor.

Prof Mu’ti juga menyebutkan, pentingnya memperkuat jaringan alumni, sebagai ekosistem strategis untuk menopang gerakan Muhammadiyah dan pembangunan Nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fokal IMM, Prof Dr Ma’mun Murod Al Barbasy MSi, yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengapresiasi kehadiran seluruh peserta Rakornas.

BACA JUGA: Rumah Warga Pulokulon Ludes Terbakar, Polisi Ungkap Korsleting Listrik jadi Penyebabnya

Dia menyatakan, tema yang diambil bukan sekadar permainan simbol. Melainkan panggilan untuk memperluas peran strategis kader IMM, dalam kerja-kerja kebangsaan.

”Muhammadiyah itu menerangi dengan ilmu. Kita sudah saatnya memperkuat peran strategis kebangsaan, dan memanfaatkan patron hebat seperti Prof Mu’ti, kader IMM yang kini menjadi Mendikdasmen,” ungkap Ma’mun.

Diungkapkan juga, keseriusan Presiden Prabowo, dalam memperbaiki tiga hal utama, yakni pemberantasan korupsi, reformasi pendidikan, dan penguatan gizi masyarakat. Ketiganya itu menurut Ma’mun, sangat senapas dengan semangat Al-Ma’un dalam Muhammadiyah.

BACA JUGA: Modus Bobol Pintu Belakang, Pencuri di Gubug Grobogan Gasak Tas Berisi Uang Rp6 Juta

Rakornas ini juga menjadi forum memperkuat jaringan alumni, dan mendorong kader IMM untuk mengambil peran lebih luas di tengah masyarakat. Ma’mun menyebut, IMM sebagai “Pesawat Tempur” yang lincah bermanuver dalam dinamika sosial-politik. Berbeda dengan Muhammadiyah sebagai “Pesawat Komersial” yang stabil dan besar, penuh dengan kehati-hatian.

Rakornas ini juga mengagendakan penandatanganan sejumlah MoU antara Fokal IMM dan mitra strategis, seperti BPJS Kesehatan serta Kemendes-PDT, sebagai langkah konkret memperluas kontribusi sosial alumni IMM.

Riyan

The post Muhammadiyah Menerangi dengan Ilmu appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, nantinya rekomendasi akan diusulkan ke Kementerian untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi itu disampaikan kepada perwakilan tim perumus kepada para pelaku Geopark, yang hadir dalam Rakornas, yang dilaksanakan di Trio Azana Hotel, Kebumen.

”Kita akan melakukan revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Organisasi KNGI. Karena Ketua KNGI adalah Menteri Marinves. Sementara dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, Menko Marinves sudah dihapuskan,” kata Yahya, dalam keterangannya.

BACA JUGA: Pokdarwis Sumber Mainkan Lakon ‘Kembang Desa’, Berebut Perawan Cantik Putri Demang

Pria yang juga penanggung jawab (person in charge atau PIC) Geopark Natuna dan Geopark Meratus Kalimantan Selatan ini menambahkan, perlu ada revisi tentang susunan organisasi KNGI. pihaknya mengusulkan, untuk alternatif pertama, Ketua KNGI yang tadinya Menko Marinves, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Alternatif kedua, lanjut dia, Ketua KNGI Menko Perekonomian, mengingat Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Namun, nantinya akan ditentukan oleh pimpinan, apakah Ketua KNGI adalah Menteri PPN Bappenas atau Menteri Koordinator Perekonomian.

Rekomendasi selanjutnya, kelembagaan Badan Pengelola Geopark, pihaknya sudah merumuskan tidak ada bentuk kelembagaan yang fit untuk semua Geopark. Oleh karena itu, alternatif kelembagaan Badan Pengelola Geopark itu, akan diserahkan ke masing-masing daerah.

BACA JUGA: Tidak Pas Membandingkan Parmas di Pilkada dengan Pilpres

”Karena tidak ada one fit for all. Jadi silakan pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten, memilih menentukan sendiri bentuk kelembagaan dari Badan pengelola Geopark,” lanjut Yahya.

Pihaknya juga merekomendasikan alternatif kedua, gubernur atau bupati bisa langsung membentuk organisasi nonstruktural, yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati. Jadi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Organisasi itu nanti akan ada wali amanah atau steering committee, dan ada eksekutif yang menjalankan operasional pengelolaan Geopark. Wali amanah terdiri dari pentahelix yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan lainnya.

BACA JUGA: Rhona Halidian Irsyad, Koordinator GP Angkatan 11 Kabupaten Jepara

Yahya melanjutkan, lembaga manajerial sebagai operasional badan pengelola geopark nanti, diisi orang-orang profesional sesuai dengan keahliannya. Karena geopark ini membutuhkan keahlian di bidang geologi, keahlian bidang pendidikan, dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, nanti akan diisi oleh orang-orang profesional.

”Pembiayaannya, pendanaannya untuk biaya operasional badan pengelola ini berasal dari APBD. Namun pembiayaan untuk mengembangkan geopark, bersifat blended finance. Bisa dari APBN, APBD, bisa dari hibah lembaga internasional, bisa dari CSR, bisa dari investasi swasta, filantropi, bisa dari profesional, bisa dari individu yang konsen terhadap pengembangan geopark,” ujarnya.

Menurut Yahya, itu adalah hasil dari perumusan terkait dengan kelembagaan dan pendanaan pengembangan geopark. Adapun untuk kelembagaan KNGI, nantinya akan diusulkan kepada menteri.

BACA JUGA: PSIS Raih Hasil Imbang Serasa Menang Tiga Poin

Sebagai informasi, tim perumus terdiri dari berbagai kementerian dari KNGI. Ada Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kemenko Infrastruktur yang dulu Menteri Marinves. Ada pula dewan pakar geopark dari berbagai kalangan, dan badan pengelola geopark.

Saat itu juga dilakukan penandatanganan MoU Geopark. Yaitu, Geopark Kebumen dengan Universitas Bakrie, Geopark Kebumen dengan Geopark Ujung Kulon, Geopark Ujung Kulon dengan Geopark Ranah Minang Silokek/

Lalu ada pula Geopark Belitong dengan Geopark Caldera Toba, Geopark Caldera Toba dengan Geopark Batur, Geopark Natuna dengan Raja Ampat, Geopark Natuna dengan Geopark Belitong.

Riyan

The post Rekomendasi Hasil Rakornas KNGI Akan Diusulkan ke Kementerian appeared first on SuaraBaru.id.