Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, belum lama ini.

Delmawati berharap, rapat harmonisasi ini akan memberikan kontribusi dalam penyusunan regulasi di daerah.

“Dengan adanya rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda dan Ranperkada, diharapkan akan memberikan kelancaran dalam penyusunan regulasi di daerah,” ujarnya.

Rapat dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, BPKAD Kabupaten Magelang, dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Dalam forum ini, seluruh peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan dengan peraturan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan.

Dodo Kurnianto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, menyatakan, hasil fasilitasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan penetapan regulasi yang responsif, terukur, dan selasar dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas regulasi di daerah.

“Selain itu akan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik,” kata Kakanwil

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terkait pengharmonisasian sejumlah rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Rapat dibuka oleh Delmawati, Kepala Divisi P3H yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam menjaga konsistensi antara kebijakan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini bukan hanya tahapan administratif, tetapi langkah penting untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum, selaras dengan norma nasional, dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Delmawati.

Rapat dipimpin oleh Dodo Kurnianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bersama Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, dibahas lima rancangan peraturan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah.
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
5. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Dodo Kurnianto dalam arahannya menyampaikan, dalam proses harmonisasi kali ini, perhatian khusus diarahkan pada peraturan pelaksanaan teknis yang merupakan delegasi dari peraturan daerah agar implementasinya di lapangan dapat lebih terarah dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Rapat berlangsung interaktif dengan masukan konstruktif dari tim perancang dan perwakilan perangkat daerah terkait. Hasil harmonisasi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi di tingkat daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memastikan setiap produk hukum daerah di Jawa Tengah disusun secara tepat, harmonis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Rapat Harmonisasi 5 Rancangan Regulasi Provinsi Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam memastikan penyusunan dan penetapan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah pelantikan Walikota Salatiga.

Digelar secara daring, kegiatan ini dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, dan diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Jateng, serta berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintah Kota Salatiga, termasuk Kepala Bappeda Kota Salatiga, Kepala Bagian Hukum Kota Salatiga, BPKPD Kota Salatiga, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, dan Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Salatiga dan tim hukum lainnya.

Sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, Delmawati menekankan pentingnya harmonisasi dalam penyusunan RPJMD. Ia menegaskan bahwa RPJMD berperan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

“RPJMD adalah dokumen strategis yang harus disusun dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya harmonisasi ini, kami berharap dapat membantu Pemerintah Kota Salatiga dalam memastikan bahwa RPJMD yang disusun dapat menjadi acuan yang tepat dalam pembangunan daerah,” ujar Delmawati.

RPJMD tidak hanya menjadi acuan dalam pencapaian visi dan misi Kota Salatiga, tetapi juga untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan terarah.

Kemenkum Jateng berkomitmen terus memberikan pendampingan dalam penyusunan RPJMD Kota Salatiga. Dengan adanya rapat harmonisasi ini, seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk segera melanjutkan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan pedoman yang telah disepakati. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, kedua belah pihak optimis RPJMD Kota Salatiga akan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ning S

The post Kemenkum Jawa Tengah Gelar Rapat Harmonisasi Raperda dengan Pemkot Salatiga appeared first on SuaraBaru.id.