Pembahasan belasan regulasi penting itu ditandai dengan rapat paripurna DPRD Kudus yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kudus, Rabu (10/6/2026). Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Bupati Kudus terhadap Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kudus serta penjelasan DPRD terkait Ranperda prakarsa DPRD.

Ketua DPRD Kudus, Masan SE MM, menegaskan bahwa seluruh Ranperda yang akan dibahas harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Menurutnya, pembentukan perda tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DPRD Kudus Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan Ranperda

Masan memastikan proses penyusunan dan pembahasan Ranperda tidak dilakukan secara tertutup. DPRD Kudus berkomitmen membuka ruang partisipasi publik melalui forum public hearing guna menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.

“Kami akan meminta masukan dari stakeholder dan masyarakat. Harapannya, Perda yang lahir nanti sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak membebani masyarakat,” katanya.

Dalam paripurna tersebut, disampaikan bahwa terdapat empat Ranperda yang menjadi prakarsa DPRD Kudus yakni Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Kabupaten Layak Anak, Ranperda Riset dan Inovasi Daerah serta Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Salah satu Ranperda prakarsa DPRD yang mendapat perhatian khusus adalah regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian. DPRD menilai keberadaan lahan pertanian produktif harus dijaga untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Masan mengungkapkan, pesatnya pembangunan di Kudus telah mendorong alih fungsi sejumlah lahan pertanian menjadi kawasan permukiman maupun sektor lainnya. Meski merupakan konsekuensi perkembangan daerah, ia menilai pengurangan lahan pertanian tidak boleh terjadi secara terus-menerus tanpa solusi.

“Kalau ada lahan pertanian yang beralih fungsi karena kebutuhan pembangunan, tentunya harus ada lahan pengganti. Jangan sampai luas lahan pertanian kita terus berkurang,” tegasnya.

Selain menjaga lahan yang ada, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan tidur yang selama ini belum produktif. Dengan dukungan anggaran dan program yang tepat, lahan tersebut dapat diubah menjadi kawasan pertanian baru yang produktif.

Keberadaan Bendungan Logung juga dinilai menjadi peluang besar untuk membuka dan mengembangkan area pertanian baru. Infrastruktur tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya kurang optimal.

Meski menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian, DPRD Kudus juga menyadari bahwa daerah ini merupakan salah satu pusat industri yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Karena itu, Masan menilai pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lahan pertanian.

“Industri menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Maka kita juga harus pro-investasi. Jangan sampai masyarakat kekurangan lapangan pekerjaan karena keterbatasan lahan industri. Yang terpenting adalah keseimbangan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Tujuh Ranperda Usulan Pemkab Kudus

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kudus juga menerima penjelasan dari Bupati Kudus terkait tujuh Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Ketujuh ranperda tersebut meliputi: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kemudian Ranperda Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris ST MT , berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan regulasi yang mampu mendukung pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita usulkan tujuh Ranperda dan ada empat Ranperda inisiatif DPRD. Semoga seluruh proses pembahasannya berjalan baik dan lancar,” pungkasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post Pemkab dan DPRD Kudus Siapkan 11 Ranperda Baru untuk Dorong Pembangunan Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Ranperda ini menyasar berbagai sektor krusial seperti pembangunan, investasi, lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ekonomi desa. Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif.

Usulan Ranperda dari Eksekutif (Pemkab Kudus):

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Ranperda ini menjadi dokumen fundamental yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta prioritas program yang akan dijalankan, dan menjadi dasar penyusunan APBD tahunan. Kehadirannya penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ranperda ini bertujuan mengatur tata kelola arsip yang efektif, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung kelancaran administrasi serta menjadi sumber informasi sejarah dan bukti hukum.

Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tanaman Kapuk Randu

Ranperda ini berisi pencabutan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan mengenai penertiban dan pembudidayaan kapuk randu, yang berlaku sejak 1992, perlu ditinjau kembali agar tidak menjadi tumpang tindih dengan regulasi baru serta sesuai dengan kebutuhan pertanian modern dan kebijakan pemanfaatan lahan.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan dinamika mobilitas masyarakat, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan angkutan agar lebih responsif terhadap kondisi kekinian. Hal ini penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Dengan aturan yang lebih jelas dan ramah investor, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kudus.

Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama

Ranperda ini akan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, diharapkan BUMDes dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender

Ranperda ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan aspek gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Sementara itu, dua Ranperda Prakarsa DPRD Kudus di antaranya adalah:

Ranperda Produk Halal

Ranperda ini diharapkan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim atas ketersediaan dan keamanan produk halal di Kudus. Juga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Ranperda Penyelenggaraan Sistem Drainase

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan air di wilayah Kudus secara terpadu dan berkelanjutan.

Mengapa Masyarakat Kudus Harus Peduli?

Ketua DPRD dan Bupati Kudus menekankan bahwa kesembilan Ranperda ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah konkret menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan yang terarah, sistem transportasi dan drainase yang lebih baik, hingga perlindungan terhadap produk halal dan kesetaraan gender, seluruh regulasi ini memiliki dampak langsung bagi warga.

Pembahasan Ranperda tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah melalui proses diskusi lintas sektoral, Ranperda akan segera disahkan menjadi Perda.

Ali Bustomi

The post 9 Ranperda Baru Siap Ubah Wajah Kudus, Ini Isi dan Dampaknya bagi Warga appeared first on SuaraBaru.id.