Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah ini mempertemukan berbagai elemen pemerintahan untuk menyatukan visi dan langkah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, Selasa (7/1/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Hukum Jawa Tengah, Delmawati menegaskan komitmennya untuk memastikan Raperda ini tidak hanya menjadi dokumen regulasi, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif di lapangan.

“Kami di Kanwil Hukum siap menjadi jembatan koordinasi antarinstansi, memastikan semua masukan dari BNN, Kesbangpol, dan instansi terkait lainnya terakomodasi dengan baik dalam Raperda ini,” ujar Delmawati.

Dalam pembahasan ini, Kanwil Hukum berperan penting sebagai fasilitator utama, membantu Pemkab Grobogan menyelaraskan isi Raperda dengan regulasi yang lebih tinggi dan kebijakan nasional. Dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kesbangpol, diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada penyempurnaan substansi Raperda.

Delmawati juga menyoroti perubahan struktural di Kemenkumham yang kini berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum. Ia berharap perubahan ini akan memperkuat sinergi antarinstansi, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan membawa manfaat nyata,” tambahnya.

Sementara itu Sekretariat DPRD Grobogan menyampaikan bahwa Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang telah melalui tahap harmonisasi dan pembahasan di panitia khusus. Meski paripurna masih tertunda, diupayakan agar pada 15 Januari 2025, Raperda ini dapat disempurnakan dan siap diterbitkan pada akhir Januari.

Dari perspektif bagian hukum Pemkab Grobogan, keterlibatan BNN Provinsi menjadi krusial, mengingat belum adanya BNN Kabupaten di Grobogan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Kanwil Hukum dalam menjembatani kebutuhan dan keterbatasan di tingkat daerah.

Kanwil Hukum juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai perangkat pelaksanaan teknis dari Perda.

“Perbup harus segera disusun agar Perda ini bisa langsung diimplementasikan dengan efektif,” tegas Delmawati.

The post Kanwil Hukum Jateng Bersinergi Lakukan Pembahasan Fasilitasi Rancangan Perda P4GN Kabupaten Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Rancangan Perda tersebut adalah terkait perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Deni Kristiawan selaku Kepala Bidang Hukum memimpin jalannya rapat bersama perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, bagian hukum, serta bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

“Walaupun hanya satu pasal yang diubah, namun perubahan ini sangat krusial. Diharapkan tidak ada kesalahan baik secara substansi maupun dalam teknik penulisan,” ujar Deni, Kamis (6/10/2022).

Dikatakan, secara substansi, dalam rancangan Peraturan Daerah ini menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Agar diperhatikan terhadap penentuan tipe perangkat daerah, harus sesuai dengan beban kerja yang dituangkan dalam kajian, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Diketahui, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan.

Selain itu, pemantapan konsepsi pada Kanwil Jateng tidak hanya terhadap Peraturan Daerah yang berasal dari perangkat daerah, namun juga terhadap peraturan daerah inisiatif DPRD dan juga Peraturan Kepala Daerah.

Diharapkan, setiap pembentukan produk hukum di daerah tidak ada yang saling tumpang tindih dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sragen, Mulyono bersama jajaran yang didampingi Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Pengharmonisasian Rancangan Perda Kabupaten Sragen appeared first on SuaraBaru.id.