Di bawah arahan Mayor Inf Swary Atmanda Bachtiar, Komandan Batalyon Infanteri Teritorial 838/Purwa Wijaya, kegiatan gotong royong ini dipimpin langsung Letda Czi Muchammad Arifin bersama 29 personel Yonif TP 838/PW.

Mereka bahu-membahu bersama warga dan seorang Bhabinkamtibmas, mengaduk semen, mengangkut material, hingga melakukan pengecoran. Suasana penuh keakraban terlihat, seolah sekat antara seragam loreng dan masyarakat desa hilang dalam peluh kebersamaan.

Bukan hanya wujud kepedulian TNI terhadap sarana keagamaan, tetapi juga cara membangun kedekatan dengan rakyat. “Kehadiran prajurit harus memberi manfaat. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga titik temu persaudaraan dan semangat gotong royong,” tegasnya, belum lama ini.

Renovasi rumah ibadah merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap sarana keagamaan, sekaligus sarana membangun kedekatan dengan rakyat. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat juga harus selalu memberi manfaat.

“Renovasi Masjid Jami’ Al Fallah dipandang mampu menambah kenyamanan masyarakat dalam beribadah, serta memperkokoh semangat gotong royong dan persaudaraan,” ungkapnya.

Kerja bakti tersebut menjadi simbol bahwa masjid tak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, melainkan pusat perekat hubungan sosial. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan TNI, kepolisian, dan masyarakat memiliki makna kemanunggalan, ketika semua bergandengan tangan, pembangunan yang bermanfaat bagi banyak orang bisa terwujud.

Ning S

The post Masjid Jadi Pusat Perekat Hubungan Sosial TNI dan Rakyat di Cilacap appeared first on SuaraBaru.id.

Penutupan TMMD Reguler juga digelar di Rembang dengam Irup, Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Budi Irawan, TMMD di Kota Yogyakarta ditutup Irdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Yudi Pranoto, dan TMMD di Klaten ditutup oleh Kapok Sahli Pangdam, Brigjen TNI Bambang Sujarwo.

Dalam prosesi Upacara Penutupan TMMD juga dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan Naskah Berita Acara Hasil TMMD dari Dansatgas kepada Kepala Daerah di masing-masing wilayah.

“TMMD merupakan salah satu Program Bakti TNI yang difokuskan untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan program pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil,” ungkap Pangdam.

Program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tema yang diangkat yaitu “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”.

Dengan selesainya program TMMD Reguler dan TMMD Sengkuyung yang telah bergulir selama satu bulan tersebut, Pangdam mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi bahu-membahu dengan penuh semangat menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan TMMD.

Adapun beberapa sasaran fisik yang kini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarkat antara lain pembangunan rabat beton, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, talud jalan hingga masjid dan Pos Siskamling. Berbagai penyuluhan yang menambah ilmu dan keterampilan masyarakat, hingga program unggulan KASAD, seperti pompanisasi, penanaman pohon, pembersihan pasar dan sungai, Rehab RTLH, pembuatan sumur bor, pembagian sembako serta program ketahanan pangan.

“Jaga dan pelihara hasil program TMMD agar manfaatnya dapat dinikmati oleh warga masyarakat dalam kurun waktu yang cukup panjang,” pesan Pangdam.

Terlihat pancaran kebahagiaan masyarakat Desa Pacet atas pembangunan yang dilakukan. Pasalnya dari hasil pengerjaan TMMD, impian masyarakat atas pembangunan infrastruktur jalan dan tersedianya air bersih yang selama ini diharapkan kini dapat terealisasi.

Pangdam menjelaskan, sebelum dilaksanakan TMMD di Desa Pacet, salah satu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni sulitnya akses transportasi di daerah tersebut. Dimana masyarakat hanya memiliki jalan setapak yang dapat dilalui dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya.

Namun dengan adanya TMMD, jalan setapak kurang lebih 2,5 KM kini sudah dibangun dan diperkeras, sehingga masyarakat bisa melaluinya menggunakan motor maupun mobil pick-up. Termasuk menggunakannya sebagai akses mengangkut hasil bumi ke kota, demi menghidupkan maupun meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hadir dalam penutupan TMMD di Kabupaten Batang, Danrem 071/WK Kolonel Inf Jamaluddin, Asisten Teritorial dan Asisten Logistik Kasdam, Kapendam, Pejabat TNI-Polri, Forkopimda Kabupaten Batang, Ketua Persit KCK PD IV/Diponegoro Ibu Sandi Deddy Suryadi beserta perwakilan pengurus, tokoh masyarakat, agama, pemuda, Ormas dan para pelajar.

Ning S

The post Pangdam IV/Diponegoro Tutup Program Bakti TNI TMMD Hadirkan Kebahagiaan Bagi Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam peresmian tersebut Pangdam hadir di titik lokasi pembangunan fasilitas air bersih di Dusun Kemloko, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Hadir juga Danrem 073/Mkt, Aster Kasdam unsur Forkopimda Kabupaten Semarang, aparat desa dan masyarakat.

Diketahui, program TNI AD Manunggal Air ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat di daerah-daerah yang mengalami kesulitan air, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kapendam IV/Diponegoro, Letkol Inf Andy Soelistyo mengungkapkan, Pangdam IV/Diponegoro sangat mengapresiasi inisiatif Kasad dalam mewujudkan program ini. Kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber air yang telah disediakan. Beliau juga mengapresiasi kerja keras seluruh prajurit dan berbagai pihak yang terlibat dalam program ini.

“Program TNI AD Manunggal Air ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan air bersih. Kami Kodam IV/Diponegoro siap mendukung penuh program ini demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kapendam, Rabu (31/7/2024).

Selain peresmian titik sumber air, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemberian bantuan sembako kepada warga.

Ning S

The post Program TNI AD Manunggal Air Hadir untuk Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

VIRUS covid-19 yang masuk di Indonesia pada sekitar bulan Maret 2020 mulai meningkat sehingga statusnya menjadi pandemi di berbagai negara. Keberadaan virus ini di Indonesia dari yang mulai 1 daerah meningkat menjadi seluruh wilayah. Adanya pandemi ini, mengharuskan pemerintah memberlakukan banyak kebijakan untuk menekan angka pertumbuhan virus ini. Contohnya social distancing, lock down, pembatasan sosial berskala besar dan lainnya.

Pemberlakuan kebijakan ini mengakibatkan banyak sektor-sektor terkena dampaknya. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, pariwisata, manufaktur, transportasi, pangan dan lain-lain. Salah satu dampak yang dirasakan para rakyat adalah pada bidang ekonomi. Tidak sedikit perusahaan yang mulai kehilangan pendapatan dan bangkrut.

Dalam usaha menangani keterpurukan ini pula, banyak perusahaan yang mengambil kebijakan, yaitu pemutusan hubungan kerja, pemotongan gaji, atau bahkan gulung tikar. Dampak dari kebijakan tersebut membuat pendapatan para karyawan berkurang atau hilang. Padahal banyak  yang bergantung hidup dari gaji tersebut. Dampak negatif lainnya adalah munculnya berbagai kejahatan (tindak pidana) yang timbul akibat kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya. Seperti: perampokan, pencurian, penjambretan, pembegalan, prostitusi, penjualan organ tubuh secara illegal, tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)  dan sebagainya.

Peran yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ekonomi seperti ini sudah banyak, contohnya pembagian bantuan sosial, bantuan kuota pendidikan dan lainnya. Namun sayangnya, kebijakan pemerintah yang baik ini tidak sepenuhnya sampai pada masyarakat.  Disinyalir terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power, abuse of economic power).

Lihat saja kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Masyarakat mempertanyakan empati para pengambil kebijakan terhadap derita yang sedang dialami rakyat. Dampak pandemi dengan banyaknya rakyat yang kehilangan pekerjaan alias di-PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) nampaknya dinilai tidak cukup membuat penglihatan para pejabat terbuka mata hatinya. Angka miliaran rupiah pun menggelontor ke dalam rekening pribadi mereka yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Sebuah ironi  di tengah pandemi covid-19 yang menghadang. Dilema di tengah bangsa yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang sejatinya menjadi pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali para pemimpin bangsa. Patutkah ini terjadi?

“Penjahat Berkerah Putih” (White Collar Crime)

Sepintas jadi teringat istilah “penjahat berkerah putih” ini ketika kuliah mata kuliah Kriminologi 25 tahun silam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dosen pengampu mata kuliah Prof. Dr. I.S. Susanto memperkenalkan istilah ini di kala itu. Istilah yang belum familiar di era Orde Baru.

Beliau menjelaskan tipe-tipe penjahat konvensional yang sudah kerap dikenal di masyarakat dengan tipikal fisik dan bentuk kejahatan yang dilakukan. Pembunuh dengan tipikal fisiknya yang bertubuh kekar, bentuk rahang yang kaku, sorot mata tajam dan berbagai bentuk fisik lainnya.

Lain halnya dengan “penjahat berkerah putih” yang biasanya dilakukan oleh kalangan “berdasi” yang memiliki jenjang intelektual mumpuni, jabatan dan kekuasan yang dimiliki. Akan tetapi kejahatan yang mereka lakukan memiliki efek luar biasa merugikan bagi perekonomian sebuah negara. Bahkan negara dapat dikatakan bangkrut atau kolaps akibat perilaku korup yang dilakukan oleh para koruptor, penjahat berkerah putih yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Sebagaimana jargon terkenal pernah diungkap oleh Lord Acton yakni,”Power tends to corrupt, absolute power corruption absolutely.”

Trend “kejahatan berkerah putih’ ini pun semakin menarik untuk dikaji dalam tataran ilmu perundang-undangan. Sehingga pada tahun 1999 muncul produk perundang-undangan guna menekan tindak pidana korupsi. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan ini sangat merugikan negara. Bantuan yang seharusnya untuk orang yang membutuhkan, malah menguntungan orang yang berkecukupan. Inilah contoh dari definisi yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Para petinggi negara yang seharusnya melindungi dan membantu rakyatnya malah disinyalir memberi kesengsaraan bagi rakyatnnya.

Apabila  merujuk pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 52, Pasal 55, dan Pasal 79 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  serta Pasal 8 jo Pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (“UU Wabah Penyakit Menular 1984”), dinyatakan secara jelas hal-hal apa saja yang menjadi hak warga yang wajib dipenuhi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi terkait saat terjadinya wabah penyakit menular, situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dan berada dalam situasi Karantina Wilayah maupun Karantina Rumah maupun dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang meliputi:

1. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
2. Hak mendapatkan kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya;
3. Hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;
4. Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak oleh Pemerintah, yang mana pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait;
5. Bagi setiap orang yang datang dari negara dan/atau wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, ia berhak mendapatkan pelayanan dari Pejabat Karantina Kesehatan yang meliputi: (1) Penapisan; (2) Kartu Kewaspadaan Kesehatan; (3) Informasi tentang tata cara pencegahan dan pengobatan wabah; (4) Pengambilan spesimen/sampel; (5) Rujukan; dan (6) Isolasi;
6. Hak mendapatkan ganti rugi akibat mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh upaya penanggulangan wabah;
7. Hak mendapatkan informasi Kekarantinaan Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk dan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Tersirat tetapi jelas, bahwa perilaku korupsi bantuan sosial (bansos) ini melanggar hak-hak dasar warga saat situasi wabah terjadi. Sehinggga  jelas siapakah yang memperoleh keuntungan di balik pandemi ini? Siapakah yang semakin menderita di balik kucuran dana bansos yang seharusnya diterima oleh rakyat? Apakah rakyat yang tetap dibebani dengan beraneka pajak ini akan semakin buntung dan merundung kekecewaan?

Solusi Berdasarkan Kajian Keislaman

Kajian Hukum Islam memberikan pelajaran bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela. Hal ini terkandung dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang memberi petunjuk larangan melakukan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. QS. An-Nisa Ayat 29

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

2. QS. Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقۡطَعُوۡۤا اَيۡدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَـكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

3. QS. Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَاۡكُلُوۡٓا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَتُدۡلُوۡا بِهَآ اِلَى الۡحُـکَّامِ لِتَاۡکُلُوۡا فَرِيۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَاَنۡـتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

4. QS. Al-Anfal Ayat 27:

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ وَتَخُوۡنُوۡۤا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡـتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Empat ayat Al-Quran di atas memang tidak menyebutkan kata korupsi, tetapi secara nilai yang terkandung melarang untuk melakukan itu, tidak boleh mencuri uang rakyat, menerima uang dengan cara yang batil dan tidak amanah dalam menjalankan amanat yang sudah dipercayakan. (Penulis: Dr. Ira Alia Maerani, M.H., dosen Universitas Islam Sultan Agung (Unissula); Diva Umi Hanik, mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang)

Suarabaru.ID

The post Bansos untuk Rakyat, Siapa Untung dan Buntung appeared first on SuaraBaru.id.