Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Ketua Agus Supriyono, SH, didampingi Hakim Anggota, Jhon Ricardo, SH, M. Budi Dharma, SH, MH dan Panitera Pengganti, Gunawan SH ini dengan agenda pembacaan putusan.

Sementara itu hadir Jaksa Penuntut Umum, M. Fahmi Rosadi, SH, MH, Agung Bowo Laksono, Dedy Fajar, SH, dan Issandi Hakim, SH, MH.

Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Abdullah yang merupakan salah satu Caleg di Kabupaten Purworejo ini melibatkan anak di bawah umur (berkampanye), dengan dakwaan Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam sidang, Hakim Ketua Agus Supriyono menyatakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan Muhammad Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana kampanye pemilu yang mengikutsertakan anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih.

“Memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana kampanye pemilu dengan mengikutsertakan anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih,” kata Hakim Ketua Agus Supriyono.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan kurungan pidana selama 3 bulan, dan denda sebesar Rp. 6.000.000 subsider 3 bulan, serta biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Mujiono dan Muhammad Sholeh menyatakan pikir-pikir.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Purworejo memberikan waktu kepada terdakwa selama 3 hari sejak dibacakan putusan, untuk menyatakan sikapnya.

Sebelumnya diberitakan, satu calon legislatif (caleg) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga, berkaitan dengan adanya konten kampanye yang melibatkan anak di bawah umur dan di-upload di akun media sosial pribadinya.

Konten kampanye dalam video berdurasi 20 detik itu di-upload di akun TikTok @kangabdullah72. Dalam video tersebut terlihat dua pelajar yang mengenakan seragam pramuka, yang salah satunya mengajak warga untuk memilih seorang caleg dari Partai NasDem, sedangkan pelajar di belakangnya ikut mengacungkan jari telunjuk.

Ning S

The post Diputus Bersalah, Terdakwa Kasus Pelanggaran Pemilu di Purworejo Menyatakan Pikir-Pikir appeared first on SuaraBaru.id.

Putusan ini dibacakan pada sidang Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pada Jum’at (10/3/2023).

“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Pimpinan Majelis Pemeriksa yang juga Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin saat membacakan putusan.

Putusan ini dikeluarkan Bawaslu Jawa Tengah setelah melakukan sidang beberapa kali untuk menangani laporan dugaan pelanggaran administrasi. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh salah satu bakal calon DPD Jawa Tengah atas nama Nur Rohman.

Nur Rohman mendalilkan beberapa hal. Misalnya, Nur Rohman merasa memenuhi syarat verfikasi administrasi sehingga harus diikutkan dalam tahapan pencalonan anggota DPD. Selain itu, pelapor merasa ada perbedaan perlakukan dengan bakal calon lain. Ada tujuh item dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor.

Selanjutnya Bawaslu Jawa Tengah segera menangani laporan tersebut. Sidang pun digelar dengan berbagai agenda, seperti penyampaikan laporan, jawaban terlapor (KPU Jawa Tengah), pemeriksaan saksi dan kesimpulan pelapor dan terlapor.

Dengan mempertimbangkan berbagai bukti dan saksi, Bawaslu Jawa Tengah menyatakan bahwa KPU Jawa Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Dalam sidang putusan dengan Majelis Muhammad Amin dan Muhammad Rofiuddin, Bawaslu Jawa Tengah menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan.

Selain itu, terlapor melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap data dukungan yang disampaikan oleh pelapor, baik pada tahapan awal maupun perbaikan dukungan.

Dalam sidang kali ini hadir para pihak, yakni Nur Rohman selaku pelapor serta ketua dan para anggota KPU Jawa Tengah selaku terlapor.

“Atas putusan ini, bagi pihak yang belum menerima dapat mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan,” kata Muhammad Amin.

Ning Suparningsih

The post Putusan Bawaslu, KPU Jateng Tak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.