Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menyambut baik keputusan MK yang memperkuat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, yang mencakup SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan keadilan pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.

“Kami mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Ini adalah langkah nyata dalam menekan angka putus sekolah di Kudus, terutama akibat persoalan ekonomi,” ujar Mardijanto, Kamis (29/5/2025).

Lebih lanjut, Mardijanto menilai putusan MK ini sebagai terobosan progresif untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Namun, ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Terkait pembiayaan operasional sekolah swasta, Mardijanto menegaskan bahwa itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas agar pembebasan biaya di sekolah swasta dapat diterapkan secara adil dan merata.

“Selama ini, banyak sekolah swasta yang mematok biaya tinggi, bahkan terkesan menjadi ajang gengsi. Akibatnya, siswa dari keluarga kurang mampu menjadi korban ketimpangan akses pendidikan,” tambahnya.

Ia menyoroti fenomena di mana orang tua seringkali lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena alasan prestise, meskipun harus membayar mahal. Padahal, bagi keluarga miskin, pilihan tersebut kerap tidak tersedia karena keterbatasan ekonomi.

Mardijanto menilai, kebijakan penggratisan SD dan SMP swasta ini akan menghapus kesenjangan dan menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Putusan MK ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebelumnya, Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas hanya mengatur pembebasan biaya pendidikan untuk sekolah negeri saja.

Dengan keputusan baru ini, pendidikan dasar di sekolah swasta pun harus digratiskan, sejalan dengan prinsip wajib belajar 9 tahun.

“Kami berharap, setelah putusan ini, semua anak Indonesia—tanpa terkecuali—dapat memperoleh pendidikan dasar yang layak dan berkualitas, tanpa terbebani biaya,” pungkas Mardijanto.

Ali Bustomi

The post Komisi D DPRD Kudus Dukung Putusan MK Gratiskan SD dan SMP Swasta appeared first on SuaraBaru.id.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jateng, Sosiawan mendukung penuh putusan MK dalam perkara nomor 136/PUU-XXII/2024. Di mana MK mengabulkan gugatan terkait penegakan sanksi netralitas bagi ASN dan anggota TNI/Polri dalam Pilkada 2024.

“Ini menjadi bekal atau menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ini (netralitas ASN dan TNI/Polri),” ujarnya dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jateng yang Berkualitas’. di Kabupaten Semarang, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, selama ini Bawaslu Jateng dan Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu, terutama terkait pejabat negara yang terlibat dalam politik praktis.

“Terus terang ini menjadi sebagian dari jawaban yang selama ini sulit bagi Bawaslu, untuk memproses terkait netralitas ASN, TNI Polri, termasuk Kades, untuk pemilihannya pada masa Pilkada ini,” ungkap Sosiawan.

Dengan adanya putusan MK terbaru ini, maka ada hukum kuat yang bisa menjerat ASN, TNI/Polri, dan kepala desa dengan pidana. Karena selama ini sanksi yang didapat hanya berupa administrasi dan teguran.

“Mudah-mudahan justru keputusan MK baru itu memberikan kekuatan bagi kami dan bisa memberikan efek jera,” kata Sosiawan.

Ia mengingatkan kepada seluruh pegawai ASN, personel TNI/Polri, dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu paslon Pilkada.

“Itu yang sesungguhnya kami harapkan supaya ASN, TNI/Polri, terutama para kades betul-betul memahami sanksinya, bukan hanya sanksi administratif, tetapi ada sanksi pidana yang kemarin diputuskan oleh MK,” imbuhnya.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Dukung Putusan MK Soal Sanksi Pidana ASN Pelanggar Netralitas appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Relawan Balane Mase Tegal Raya, Dewi Ulfiyah menyatakan ungkapan terimakasih kepada warga masyarakat Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. “Apa yang menjadi ikhtiar kami selama 10 hari ini berkat doa dari masyarakat Allah mengabulkan,” kata Dewi.

Dewi mengapresiasi atas putusan MK yang mengabulkan gugatan 40 tahun dan atau yang pernah menjadi pemimpin daerah, untuk menjadi syarat calon presiden dan wakil presiden. “Bolone Mase Tegal Raya menitipkan harapan besar terhadap Mas Gibran untuk menjadi pemimpin nasional,” terang Dewi.

Dijelaskan, selama ini relawan Bolone Mase Tegal Raya sudah terbentuk koordinator Kecamatan, Kelurahan/Desa. Langkah selanjutnya akan membentuk relawan tingkat RW dan RT.

Untuk target kata Dewi sebanyak-banyaknya karena dari perjalanan melakukan roadshow Balane Mase di Tegal Raya antusias warga masyarakat sangat besar. Dan menitipkan harapannya terhadap Mas Gibran untuk bisa ikut dalam kontestasi politik menjadi capres maupun cawapres di 2024 mendatang.

Dengan MK yang telah mengabulkan gugatan soal syarat capres dan cawapres yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, Dewi menilai Mas Gibran memiliki peluang.

MK pada Senin (16/10/2023) lalu memutuskan mengabulkan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden capres dan cawapres yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A.

MK menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dengan begitu usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga pasal 169 huruf q selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

MK menjelaskan alasan menerima sebagian gugatan ini karena batas usia capres/cawapres tidak diatur resmi dalam UUD 1945. Hakim MK Manahan MP Sitompul menyebut MK dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan open legal policy kerap berpendirian bahwa legal policy dapat saja dikesampingkan. Ini bisa terjadi apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Sutrisno

The post Relawan Bolone Mase Tegal Raya Tasyakuran Hasil Putusan MK appeared first on SuaraBaru.id.