Menurut Kholid, pembangunan sarana dan prasarana yang diusulkannya merupakan bagian dari fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak luas di masyarakat. Di antara usulan yang disampaikan pada pertemuan kali keduanya dengan menteri PUPR ini terdapat usulan peningkatan kualitas jalan di 13 ruas jalan strategis di Kabupaten Tegal.

Oleh Menteri PUPR, usulan peningkatan kualitas jalan tersebut diminta dibuat skala prioritas sehingga disepakati ada empat ruas jalan yang akan diajukan perbaikannya melalui Kementerian PUPR.

“Ada 13 ruas jalan yang kami ajukan usulan perbaikannya ke Pak Menteri. Namun dari jumlah tersebut ada empat yang kita prioritaskan untuk diajukan,” ungkap Kholid.

Keempat ruas jalan tersebut yang pertama adalah ruas jalan Yomani-Guci. Kedua adalah ruas jalan di Balamoa yang mencakup ruas Balamoa-Kemantran, Balamoa-Bader, Balamoa-Rancawiru-Pangkah-Bogares, dan Balamoa-Banjaran. Ketiga adalah ruas Jalan Lingkar Kota Slawi atau Jalingkos dan yang keempat ruas jalan Pagerbarang-Jatibarang.

Selain itu juga terdapat usulan lain di luar prasarana jalan, yaitu revitalisasi Pasar Adiwerna atau Pasar Bawang dan pembangunan Bendung Danawarih berikut daerah irigasi Kaligung atau DI Gung yang dapat mengairi lahan pertanian di lima kecamatan.

“Dulu Pak Menteri pernah menjanjikan akan membangun Bendung Danawarih yang bisa mengairi (sawah) lima kecamatan. InsyaAllah prioritas usulan yang kami sampaikan akan ditindaklanjuti segera oleh pak Menteri PUPR dan bisa segera terwujud,” ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo yang ikut hadir mendampingi Wabup Kholid. Menurutnya, Menteri PUPR pernah berkunjung meninjau dan mensosialisasikan rencana pembangunan Bendung Danawarih pada bulan Februari 2025 lalu.

Bahkan Kementerian PUPR sudah menetapkan anggaran sebesar Rp84 miliar untuk pembangunannya di tahun ini namun batal karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran pada kementerian penyedia infrastruktur tersebut.

“Mudah-mudahan lewat pertemuan ini, rencana pembangunan Bendung Danawarih dan DI Gung bisa dilanjutkan dan direalisasikan tahun ini juga,” kata Teguh saat ditemui usai pertemuannya dengan Menteri PUPR dan Ketua MPR RI.

Selain itu, Teguh menambahkan pihaknya perlu mengusulkan kembali perbaikan ruas jalan Pagerbarang-Jatibarang sebagai daftar prioritas mengingat ruas tersebut sebelumnya telah masuk daftar Instrukti Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD 2024 dengan nilai anggaran Rp 17 miliar.

“Ruas Pagerbarang-Jatibarang sebenarnya sudah masuk list IJD tahun 2024 lalu tapi gagal dilaksanakan. Maka lewat pak menteri PUPR kita ajukan kembali tahun ini dengan anggaran Rp18 miliar,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tegal Faried Wajdy mengungkapkan hal yang kurang lebih sama terjadi pada usulan Revitalisasi Pasar Adiwerna atau Pasar Bawang. Usulan revitalisasi pasar tersebut sudah menjadi pembahasan desk Musrenbang Nasional 2024 dan sudah diakomodir, tinggal pengawalannya di Kementerian PUPR.

“Usulan perbaikan atau revitalisasi Pasar Adiwerna ini kita ajukan nilainya Rp40 miliar dan ini sudah diakomodir di Musrenbangnas 2024 lalu. Tinggal pengawalannya di Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ini termasuk yang bisa direalisasikan tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku tuan rumah pertemuan antara Wabup Kholid dengan Menteri PUPR menambahkan usulan pembanguan Jembatan Kalibakung untuk menambah kapasitas atau daya tampung jalan untuk minimalisir terjadinya kemacetan saat arus puncak liburan.

Merespon tawaran Menteri PUPR terkait rencana pembangunan 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2025 ini, Wabup Kholid menyambut positif gagasan tersebut dan berharap Kabupaten Tegal menjadi salah satu pilot project-nya.

Menurutnya keberadaan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan mengingat pendirian sekolah ini dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan konsep boarding school dan berbiaya gratis. Untuk ini, Kholid pun meminta Kepala Dinas PUPR menyiapkan lahan yang disyaratkan seluas 5-10 hektare untuk pembangunannya.

Menanggapi ini, Teguh mengatakan pihaknya akan menyiapkan lahan milik Pemkab Tegal untuk diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Alternatif tanah yang diusulkan merupakan tanah milik Kantor Kelurahan Kagok seluas 6,9 hektare di Jalingkos yang dulunya merupakan tanah eks bengkok desa.

Sutrisno

The post Bertemu Menteri PUPR, Wabup Tegal Usulkan Enam Proyek Strategis appeared first on SuaraBaru.id.

Kunker tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi fasilitas pengolahan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF) di Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Fasilitas pengolahan sampah perkotaan menjadi RDF dengan kapasitas 160 ton per hari di Cilacap ini merupakan fasilitas RDF yang pertama di Indonesia dan telah diresmikan pada 21 Juli 2020 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Produk RDF dari pengolahan sampah di fasilitas RDF Jeruklegi dimanfaatkan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Pabrik Cilacap, yang merupakan anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti sebagian bahar bakar fosil atau batu bara.

Fasilitas RDF Jeruklegi dibangun di atas lahan seluas satu hektar melalui kolaborasi antara SBI, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Pemerintah Kerajaan Denmark. Kini, selain sebagai off-taker RDF, SBI juga ditunjuk sebagai operator fasilitas RDF tersebut.

Pada tahun 2020, sampah perkotaan di Cilacap yang telah diolah mencapai 21.965 ton dan menghasilkan 7.668 ton RDF. Jumlah ini terus meningkat di tahun berikutnya, di mana pada tahun 2021 mencapai 44.581 ton sampah yang dikelola dan menghasilkan 20.168 ton RDF.

Pada tahun 2022, fasilitas Jeruklegi mengolah 47.837 ton sampah yang dikelola menjadi 26.578 ton RDF. Sedangkan pada tahun 2023, RDF yang telah digunakan sebagai bahan bakar alternatif di Pabrik SBI di Cilacap mencapai sekitar 15 ribu ton.

The post Presiden Jokowi Kunjungi Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar, Pertama di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Kesepakatan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga Kota Tegal, khususnya warga yang berpenghasilan rendah atau MBR.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan bahwa kebutuhan rumah di Kota Tegal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR masih relatif tinggi.

“Untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut, dengan kondisi keterbatasan lahan di Kota Tegal, perlu diterapkan suatu kebijakan penyediaan perumahan yang dapat memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat menyewa ataupun memiliki hunian di Kota Tegal,” ucap Wali Kota Tegal.

Wali Kota juga menjelaskan salah satu program penyediaan perumahan di Kota Tegal adalah dengan penyediaan Rumah Susun sederhana sewa atau Rusunawa.

“Pembangunan Rusunawa ini merupakan program kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Tegal dalam rangka penyediaan perumahan bagi MBR, melalui penyediaan dalam bentuk rumah susun yang dapat disewa selama waktu tertentu, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” jelas Wali Kota yang didampingi oleh Kepala Dinas pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, Eko Setiawan.

Dedy Yon juga menyampaikan salah satu kerjasama Pemerintah Kota Tegal dengan Kementerian PUPR adalah dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh skala kawasan Segmen Siwatu dengan sumber dana dari World Bank (LOAN) Berlokasi di Kelurahan Tegalsari dengan pekerjaan penataan permukiman warga di sepanjang bantaran Sungai Siwatu dengan membangun jalan Promenade selebar 3 meter.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan dari bulan Desember tahun 2020 hingga November 2021.

“Sebagai tindak lanjut dari pekerjaan penataan Kawasan Kumuh Segmen Siwatu Kelurahan Tegalsari, kami berharap agar dapat dilanjutkan penataan sungai Siwatu dengan pembangunan ruang terbuka hijau dan Floating Market yang dapat menciptakan destinasi wisata baru di Kota Tegal dan meningkatkan perekonomian warga sekitar,” harap Wali Kota.

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, Dian Irawati berjanji akan menyampaikan ke Dirjen dan sebisa mungkin diteruskan ke Kementerian PUPR.

“Sebisa mungkin akan kami sampaikan ke Dirjen. Dirjen juga akan kami ajak melihat langsung penataan Kawasan Siwatu dan Floating Market, kami juga akan sampaikan ke Bapak Menteri,” ucap Dian Irawati.

Nino Moebi

The post Pemkot dan Kemen PUPR Tandatangani MoU Satrep appeared first on SuaraBaru.id.

Gubernur NTB ZulkieflimansyahPembangunan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara 1 (BPPPW NT1), berkenaan dengan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Lombok di NTB.

Ini disampaikan saat gubernur silaturahmi ke Balai PPW, PPPW, P2JK, BJN IX, dan BWS NTB I, Wilayah NTB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Mataram.

Silaturahmi perdana Gubernur tersebut didampingi asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPR NTB, Kadisqq Pariwisata NTB, Kadis Permukiman, Kadis LHK, Kadis Pertanian, Kadis Pariwisata, serta Karo Humas NTB.

“Homestay yang telah dibangun ini harus dipersiapkan sebaik mungkin,” kata gubernur.

Kepala BPPPW NT1, Rini Dyah Mawarti menjelaskan, 398 homestay telah siap ditempati dan disewakan. Termasuk oleh para tamu Moto-GP nanti.

Dari jumlah itu, 300 homestay di antaranya berada di Lombok Tengah tepatnya di daerah Kuta, Gerupuk, Sukadana, dan Selong Belanak.

Sisanya, 98 tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Tiga Gili Tramena Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Dijelaskan Rini, pembangunan homestay ini merupakan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Lombok di NTB.

Pada 2020, di NTB telah diprogramkan peningkatan kualitas rumah sebanyak 5.115 unit pada program rumah swadaya, atau dikenal dengan bedah rumah.

Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR membangun sekitar 915 unit pondok wisata (home stay) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Jumlah hunian wisata tersebut tersebar di Lombok Utara dan Lombok Tengah dengan pola reguler dan sarhunta (homestay).

“Jadi rumah warga yang tidak layak huni kami bangunkan dengan standard homestay. Di mana pemiliknya harus memanfaatkan separuh rumahnya untuk dijadikan sebagai homestay,” terangnya.

Rini berharap homestay yang telah dibangun bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat.

Untuk pengelolaan lebih lanjut pihak BPPPW RT1 telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Penyewaannya sendiri sudah mulai dijalankan oleh beberapa pemilik rumah. Bahkan, turis Jerman telah mulai menempati homestay tersebut, kata Rini.

Kepala Dinas PUPR NTB, Syahdan menambahkan, pemanfaatan rumah warga sebagai homestay akan dibarengi sosialisasi dan pelatihan bagi warga pemilik rumah.

Agar masyarakat bisa menjalankan fungsi homestay dengan profesional dan memiliki manajemen pengelolaan dan pelayanan yang baik.

Butuh manajemen yang baik terkait fungsi homestay kepada masyarakat, kata dia, seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

“Artinya, mereka harus mau mengkomersialkan separuh rumahnya untuk kebutuhan pariwisata. Ini harus menjadi perhatian Pemda,” tandasnya.

Claudia SB

The post PUPR NTB Siapkan 300 Homestay untuk Tamu MotoGP appeared first on SuaraBaru.id.

Dua saksi tersebut yakni Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono.

“Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo/Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain Leonardo, KPK juga telah menetapkan mantan Anggota BPK RI Rizal Djalil (RD) sebagai tersangka.

Dalam pengembangan kasus proyek SPAM, KPK telah menetapkan Rizal dan Leonardo sebagai tersangka pada 25 September 2019. Keduanya kemudian ditahan pada 3 Desember 2020.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa pada Oktober 2016, BPK RI melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK RI tertanggal 21 Oktober 2016. Surat ditandatangani oleh tersangka Rizal dalam kapasitas sebagai anggota IV BPK RI saat itu.

Surat tugas adalah untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi air limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

Awalnya, diduga temuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebesar Rp18 miliar, namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar.

Sebelumnya, Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut, yaitu sebesar Rp2,3 miliar.

Tersangka Rizal diduga pernah memanggil Direktur SPAM ke kantornya, kemudian menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM. Selanjutnya perwakilan Rizal datang ke Direktur SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.

Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama. Dalam perusahaan ini, tersangka Leonardo berposisi sebagai Komisaris Utama. Sebelumnya, sekitar tahun 2015/2016 tersangka Leonardo diperkenalkan kepada Rizal di Bali oleh seorang perantara.

Leonardo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR. Melalui seorang perantara, Leanordo menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain. Seperti dilansir dari Siberindo.co

Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga, yaitu sejumlah 100 ribu dolar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar Singapura atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Claudia SB

The post KPK Panggil Saksi Penyelidikan Kasus SPAM di PUPR appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo saat mengikuti kegiatan tanam pohon dalam rangka Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-75, Sabtu (5/12), di Bendungan Logung.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana M. Adek Rizaldi, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus Arief Budi Siswanto, dan undangan lainnya.

“Sangat diperlukan. Apalagi, wilayah Logung masih banyak hutan gundul. Beberapa warga juga cukup resah. Maka, adanya kegiatan ini sangat baik,” ujarnya.

Plt Bupati menambahkan, gundulnya kawasan Bendungan Logung bisa menimbulkan dampak lainnya. Misalnya, apabila terjadi abrasi maka sungai yang dialiri air dari Logung akan mengalami sedimentasi. Apalagi, saat ini memasuki musim hujan.

“Jika tidak ada tanaman penahan, maka sungai di bawah akan mengalami pendangkalan. Ini bisa jadi memicu bencana banjir,” imbuhnya.

Selain itu, Plt Bupati juga mengajak BBWS Pemali Juana dan instansi terkait untuk menguatkan sinergitas. Hal tersebut tak lain karena ada beberapa kewenangan yang tak bisa dilaksanakan oleh satu instansi saja. Maka, adanya sinergitas antar sektoral pembangunan agar Kudus lebih cantik bisa diwujudkan.

“Jangan sampai ada ego sektoral. Kita harus sama-sama. Apalagi, BBWS Pemali Juana ini punya kewenangan soal sungai-sungai besar di Kudus dan Logung. Maka, ayo kita bersinergi,” pungkasnya.

Usai sambutan, Plt Bupati Kudus bersama Kepala BBWS Pemali Juana, Plt. Kepala Dinas PUPR Kudus, dan pejabat lainnya mengikuti arahan Menteri PUPR secara virtual. Setelah itu Plt Bupati Kudus dan pejabat lainnya melaksanakan tanam pohon di wilayah greenbelt Bendungan Logung. Durian MK dan matoa adalah varietas tanaman yang ditanam.

Tm-Ab

The post Hari Bhakti PU, Plt Bupati Kudus Tanam Pohon di Bendungan Logung appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (5/12/2020).

Empat major projects Kementerian PUPR itu bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan NTT.

Kedua, dukungan pengembangan Kawasan Industri. Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar.

Selain itu, lanjut Menteri PUPR, penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.

“Kita akan manfaatkan lahan 165.000 hektare di kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165.000 hektare tersebut, kondisi irigasi yang baik 28.000 hektare dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon,” kata Menteri Basuki.

Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumut, lahan Food Estate seluas 60.000 ha dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasi menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri. Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Fokus selanjutnya adalah dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 hektare dan KI Subang seluas 1.600 hektare.

Menteri Basuki mengatakan, pengembangan KI ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah, seperti jalan, air, sanitasi dan perumahan sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.

Kemudian, Kementerian PUPR juga akan terus melanjutkan dukungan lima DPSP yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan lima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, tetapi karena Pandemi COVID-19 target penyelesaian menjadi pertengahan 2021.

“Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR menganggarkan Rp13 triliun untuk program PKT di seluruh Indonesia sebagai mitigasi Pandemi COVID-19. Program PKT ini mampu membuka sekitar 700 ribu lapangan pekerjaan.

Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat Pandemi Covid-19.Seperti dilansir dari Siberindo.co

“Arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri,” ujar Menteri Basuki.

Claudia SB

The post PUPR Siapkan Empat Proyek Prioritas untuk Buka Lapangan Pekerjaan 2021 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian lolosnya Heru Subiyantoko tersebut termaktub dalam pengumuman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kudus Nomor 33/PANSEL-JPT/IX/2020. Pengumuman tersebut memuat nama peserta seleksi yang lolos dalam Asessment.

Dalam pengumuman tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani Ketua Pansel yang juga Sekretaris Daerah Kudus, Samani Intakoris tersebut, menyebutkan hasil tes Asessment berdasarkan nilai tertinggi secara berurutan adalah Heru Subiyantoko, disusul Sulistyowati dan yang terakhir Arief Budi Siswanto.

Ketua Pansel sekaligus Sekda Kudus, Samani Intakoris saat dikonfirmasi menyampaikan peserta yang lolos tes Asessment tersebut selanjutnya akan menjalani tahapan seleksi berikutnya. Tahapan tersebut adalah penulisan makalah, presentasi dan wawancara.

“Tahapan tersebut akan dilaksanakan pada 7 dan 8 September 2020 mendatang,”ujar Samani.

Sebagaimana diketahui, pemkab menggelar lelang jabatan untuk calon Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus tahun 2020.

Proses ini merupakan merupakan kebijakan dari Plt Bupati Kudus HM Hartopo yang menganulir proses seleksi yang sama di tahun 2019. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya kasus OTT KPK atas Bupati nonaktif HM Tamzil atas dugaan gratifisikasi jual beli jabatan.

Baca Juga: Heru Subiyantoko Didiskualifikasi sebagai Calon Kadinas PUPR Kudus

Dalam lelang jabatan calon Kadinas PUPR Kudus tahun 2020 ini, dari tiga peserta yang mendaftar, dua nama yakni Heru Subiyantoko dan Arief Budi Siswanto merupakan peserta lelang tahun 2019 silam. Hanya Sulistyowati saja, yang baru ikut lelang jabatan tahun ini.

Gunakan Hasil Asessment 2019

Namun, di tengah perjalanan seleksi, saat tes Asessment yang digelar 7 Juli 2020 di Polda Jateng, tercatat satu peserta yakni Heru Subiyantoko tidak hadir.

Meski tidak hadir dalam tes tersebut,  Samani menyebutkan Heru tetap dianggap lolos sebagai peserta lelang jabatan. Hal ini merujuk surat dari Wakil Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B-2238/KASN/8/2020 tertanggal 6 Agustus 2020.

“Berdasarkan surat tersebut, ada rekomendasi dari KASN untuk pak Heru Subiyantoko bisa memakai hasil Asessment tahun 2019 lalu,”ujar Samani.

Dikatakan Samani, nilai yang digunakan sebagai dasar peringkat kelolosan peserta tersebut, juga menggunakan hasil tes sebelumnya.”Iya, soalnya indikatornya juga sama,”tandas Samani.

Tm-Ab

The post Heru Subiyantoko Tetap Lolos dalam Lelang Jabatan Kadinas PUPR appeared first on SuaraBaru.id.