Audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif antara tenaga PPPK-PW, DPRD, dan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi para pegawai, mulai dari kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, hingga harapan adanya regulasi yang memberikan kepastian jenjang karier di masa mendatang.

Ratusan tenaga PPPK-PW yang saat ini menjalankan tugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan harapan agar pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap keberadaan mereka yang selama ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik. Mereka berharap adanya kejelasan kebijakan terkait status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Sekretaris Aliansi PPPK-PW DPD Kota Pekalongan, Wahyu Widoyo, menyampaikan bahwa para tenaga PPPK-PW berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan kepastian regulasi yang berpihak kepada mereka.

“Aspirasi utama kami adalah kejelasan status, perlindungan kerja, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya dalam forum audiensi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, H Masykur, menegaskan bahwa DPRD memahami kegelisahan dan harapan yang dirasakan para tenaga PPPK-PW. Menurutnya, keberadaan PPPK-PW memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan layak mendapatkan perhatian dan pengawalan bersama.

“Kami mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tantangan cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai,”ucapnya.

Meski demikian, H Masykur memastikan DPRD Kota Pekalongan tidak akan tinggal diam. Komisi A bersama unsur DPRD lainnya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan PPPK-PW agar tidak merugikan para pegawai yang telah mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

“DPRD memiliki komitmen untuk terus mengawal kebijakan terkait PPPK paruh waktu. Kami akan berupaya mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah, termasuk membahas kebutuhan anggaran dengan Badan Anggaran agar keberadaan PPPK-PW tetap terjaga dan tidak terjadi pengurangan tenaga yang justru dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Menurut Masykur, audiensi tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para PPPK-PW dalam mencari formulasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan kesejahteraan pegawai.

“Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan PPPK-PW juga menyampaikan sejumlah harapan terkait pemenuhan hak-hak pegawai, seperti pemberian gaji ke-13, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, serta adanya kepastian regulasi yang membuka peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu,”bebernya.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari DPRD Kota Pekalongan. Para anggota dewan menilai bahwa kesejahteraan pegawai merupakan faktor penting dalam menjaga motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“DPRD juga berkomitmen untuk turut memperjuangkan aspirasi PPPK-PW hingga ke tingkat pemerintah pusat. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mendorong percepatan kejelasan regulasi terkait PPPK paruh waktu agar para pegawai memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas di masa mendatang,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperhatikan kesejahteraan PPPK-PW sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

“Saat ini besaran penghasilan PPPK-PW masih bervariasi karena mengikuti penghasilan yang diterima ketika mereka masih berstatus tenaga non-ASN. Namun demikian, Pemkot terus melakukan evaluasi dan kajian untuk mencari peluang peningkatan kesejahteraan secara bertahap,” terang Didik, sapaan akrabnya.

Didik menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan juga menunjukkan keberpihakan terhadap tenaga PPPK-PW melalui kebijakan tidak membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang saat ini sudah tersedia di masing-masing OPD.

“Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan PPPK paruh waktu yang telah bertugas di berbagai perangkat daerah. Mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, Didik menegaskan bahwa Pemkot Pekalongan masih melakukan kajian secara mendalam. Berbagai aspek menjadi pertimbangan, termasuk kebutuhan formasi yang muncul akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Pada tahun ini terdapat tiga PPPK penuh waktu yang memasuki masa purna tugas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang akan diperhitungkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ke depan,”katanya.

Ia menilai, audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kebersamaan. Baik DPRD, pemerintah daerah, maupun perwakilan PPPK-PW sepakat bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menemukan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan ke depan akan lahir kebijakan yang semakin berpihak pada kesejahteraan tenaga PPPK-PW sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Pekalongan,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD dan Pemkot Pekalongan Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika, mengungkapkan bahwa setiap desa atau kelurahan sejatinya diminta menugaskan hingga tiga PPPK untuk membantu operasional KDMP. Namun, kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk memenuhi jumlah tersebut.

“Untuk sementara belum bisa tiga orang per desa. Dari total 123 desa/kelurahan, baru terbentuk 79 KDMP. Maka tahap awal ini kami usulkan satu PPPK untuk satu KDMP,” ujarnya.

Inventarisasi PPPK Sudah Berjalan

BKPSDM Kudus saat ini telah mulai melakukan inventarisasi nama-nama PPPK dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan ditugaskan ke KDMP. Usulan tersebut bahkan sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), meski hingga kini belum ada arahan lanjutan.

Menurut Tulus, belum optimalnya operasional KDMP di Kudus menjadi salah satu alasan belum turunnya instruksi teknis lebih lanjut. “Mungkin karena KDMP di Kudus belum sepenuhnya berjalan,” katanya.

PPPK Paruh Waktu hingga Full Time Disiapkan

Dalam skema ini, PPPK yang ditugaskan nantinya berasal dari dua kategori, yakni PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Mereka akan mengisi tiga jabatan yang tersedia di struktur KDMP.

Meski demikian, tidak semua PPPK bisa ditugaskan. BKPSDM menetapkan sejumlah kriteria, di antaranya minimal berpendidikan D3 serta bukan berasal dari tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan.

Selain itu, faktor domisili juga menjadi pertimbangan penting agar penempatan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal PPPK yang bersangkutan.

Potensi Resistensi dan Skema Penggajian

Tulus tidak menampik adanya potensi resistensi dari PPPK maupun OPD asal akibat kebijakan ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat.

“Kemungkinan resistensi itu ada, baik dari PPPK maupun OPD. Tapi ini kebijakan pusat, jadi daerah harus melaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait skema penggajian PPPK yang ditugaskan di KDMP, hingga kini masih belum jelas apakah akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dialihkan ke koperasi.

Pengaturan Tugas di OPD

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema pengaturan ulang tugas di OPD yang ditinggalkan oleh PPPK yang akan ditugaskan ke KDMP. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ada pengalihan personel.

Dengan langkah ini, Pemkab Kudus berharap operasional Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Ali Bustomi

The post Puluhan PPPK Kudus Bakal Dipindahtugaskan ke Koperasi Desa Merah Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur proporsi belanja pegawai pemerintah daerah.

Sam’ani menegaskan, kondisi belanja pegawai di Kabupaten Kudus saat ini masih berada dalam batas aman, yakni di bawah ambang 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.

Bahkan, rencana rekrutmen sekitar 400 calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2026 dipastikan tidak akan membebani anggaran secara berlebihan.

“Insyaallah untuk PPPK dan PPPK paruh waktu di Kudus masih aman, tidak ada pemutusan kontrak,” ujarnya saat membuka orientasi PPPK di Gedung Tennis Indoor, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, keberadaan PPPK maupun rektrutmen CASN yang baru tidak akan menambah beban belanja pegawai secara signifikan. Pasalnya, setiap tahun ada banyak ASN yang akan pensiun.

“Tahun ini ada sekitar 400 an ASN yang akan memasuki masa pensiun,”tandasnya.

Dengan kondisi tersebut, jumlah pegawai yang ada saat ini, ditambah rekrutmen CASN 2026, tetap berada dalam komposisi ideal sesuai ketentuan.

Orientasi PPPK 2026 Resmi Digelar

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kudus juga menggelar Orientasi PPPK Tahun 2026 di Lapangan Tennis Indoor Angga Sasana Krida.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan integritas ASN.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa orientasi PPPK merupakan kewajiban bagi ASN sebagai bekal awal menjalankan tugas.

Bupati menyebutkan seluruh PPPK yang menjalani orientasi wajib menunjukkan Kinerja profesional, Pelayanan publik yang prima serta

Para peserta orientasi diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Setelah orientasi ini, ASN diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Tak Perlu Khawatir! Bupati Sam’ani Pastikan PPPK Kudus Aman dari Pemutusan Kontrak appeared first on SuaraBaru.id.

The post Usai Demo di Jakarta, Honorer Non-Data Base Brebes Berpotensi Diangkat ASN PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional, Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahap I Formasi Tahun 2024 tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada PPPK yang telah resmi mendapatkan SK.

“Sebagai Walikota Tegal, saya mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah menerima SK pengangkatan pada hari ini. Saya yakin bahwa anda sekalian adalah pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, yang siap mengabdi untuk kemajuan Kota Tegal,” kata Dedy Yon Suprioyono.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menjelaskan bahwa untuk saat ini memang belum ada mekanisme yang khusus mengatur mengenai mutasi, sehingga PPPK tidak dapat dimutasi secara sembarangan. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi demi menjaga keberlanjutan sistem kerja dan memastikan bahwa setiap pegawai dapat bekerja sesuai dengan ketentuan kontraknya.

“Dengan pengalaman yang telah dimiliki, diharapkan para PPPK ini dapat langsung menyesuaikan diri dan bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Dedy Yon Supriyono.

Plh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tegal, yang juga Sekretaris BKPSDM Kota Tegal Lelys Siswinarti pada acara penyerahan SK tersebut melaporkan bahwa total 615 orang PPPK Tahap I Formasi 2024 terbagi di dua tempat, yakni di Ruang Adipura 250 orang dan di Pendopo Ki Gede Sebayu melalui streaming sejumlah 365 orang.

Sesuai amanat Undang-undang No 20 tahun 2023 Pasal 66 menyebutkan bahwa penataan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan sebelum akhir tahun 2024.  Jumlah Non ASN Pemerintah Kota Tegal sebanyak 2.571 orang, tercatat 987 masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan berkesempatan mengikuti seleksi pengadaan PPPK tahap I, bagi yang memenuhi persyaratan.

Dari 1.629 kebutuhan  formasi PPPK yang diusulkan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah dilaksanakan seleksi PPPK tahap I, dengan proses seleksi 1) jumlah pelamar 655 orang yang keseluruhan merupakan tenaga Non ASN di Pemerintah Kota Tegal, 2) peserta yang lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi sejumlah 650 orang dan 3) peserta yang lulus seleksi kompetensi sebanyak 617 orang.

Dari 617 peserta yang lulus seleksi kompetensi, terdapat dua orang calon PPPK tenaga teknis yang mengundurkan diri karena alasan tertentu, sehingga yang diproses usul Nomor Induk PPPK sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan sejumlah 615 orang, dengan rincian : Tenaga Kesehatan lima orang, Guru 51 orang, Tenaga Teknis 559 orang, yang terdiri dari jabatan fungsional  50 orang dan pelaksana 509 orang.

Selanjutnya dari 615 orang PPPK yang pada Jumat (16/5) menandatangani perjanjian kerja dan menerima  SK pengangkatan PPPK, sebanyak 106 orang PPPK menduduki jabatan fungsional yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, dengan rincian Tenaga Kesehatan lima orang, Guru 51 orang dan Tenaga Teknis 50 orang.

Lelys Siswinarti menyampaikan untuk membekali para PPPK sebelum mulai melaksanakan tugas, BKPSDM Kota Tegal akan menyelenggarakan kegiatan pembekalan yang direncanakan pada tanggal 27 Mei 2025 dengan materi tentang Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian dan jaminan perlindungan ASN.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas termasuk untuk perekaman data presensi pegawai, seluruh PPPK diwajibkan melaksanakan orientasi di unit kerja penempatan masing-masing mulai tanggal 27-28 Mei 2025.

Para PPPK akan mulai melaksanakan tugas di unit kerja penempatan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dan sekaligus akan menerima gaji pertama sebagai ASN. selanjutnya pembinaan dan pengembangan kompetensi PPPK kami serahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah terkait.

Lelys menambahkan bahwa seleksi kompetensi PPPK Tahap II akan diikuti oleh 1.169 peserta yang tersebar di tujuh titik lokasi. Peserta terbanyak di titik lokasi  University Training Center (UTC) Hotel Semarang sejumlah 1.093 peserta pada tanggal 20-21 Mei 2025 mendatang.

Sutrisno

The post Walikota Tegal Lantik 615 PPPK Tahap I Formasi Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Secara nasional, seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 diikuti oleh sebanyak 1.192 peserta dengan total kebutuhan sejumlah 135 formasi.

Seleksi ini merupakan upaya mengukur kompetensi peserta meliputi beberapa materi. Antara lain materi seleksi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Materi seleksi kompetensi manajerial ini untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Sementara itu materi seleksi kompetensi sosial kultural untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II ini merupakan bagian dari upaya Kemenkum untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik yang dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo melalui Pejabat Fungsional Analis SDM, Meivita Dewi mengatakan, jika pelaksanaan seleksi P3K berjalan lancar tanpa kendala.

“Dengan persiapan yang matang, Seleksi Kompetensi PPPK Kemenkumham 2024 untuk wilayah Jateng dapat berjalan lancar dan semoga para peserta membawa hasil optimal,” ujar Meivita Dewi Widyastuti, tim panitia daerah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Melaksanakan Seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Aliansi Calon PPPK Tahap 1 Tahun 2024 Kota Tegal Kamandhanu menyampaikan, ini tentunya menjadi angin segar bagi teman-teman calon PPPK tahap 1 Tahun 2024 Kota Tegal. Sebab sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh BKPSDM Kota Tegal, bahwa untuk pengusulan NI-PPPK akan dilaksanakan April 2025, penyerahan SK PPPK pada Mei 2025 dan penggajian mulai 1 Juni 2025.

“BKPSDM tinggal melaksanakan sesuai yang sudah disampaikan kepada teman-teman calon PPPK melalui grup telegram. Ini tentunya menjadi harapan semua calon PPPK tahap 1 Kota Tegal,” kata Kamandhanu, Selasa (18/03/2025).

Bahkan seperti yang disampaikan Kepala BKPSDM Kota Tegal sudah siap seluruhnya. “Baik dari sisi penganggaran dan lainnya sebagainya, sehingga menurut kami sebagai calon PPPK sudah tidak ada masalah lagi, tinggal pelaksanaannya saja,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Tegal Slamet Wahyono sebelumnya saat menerima audensi Aliansi Calon PPPK Tahap 1 Tahun 2024 Kota Tegal menyampaikan akan tetap memproses sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan kepada para calon PPPK. Yakni untuk pengusulan NI-PPPK pada April mendatang.

Sementara terkait SK yang seharusnya bisa diserahkan bulan Mei, pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian ataupun BKN. Sebab untuk Pertimbangan Teknis (Pertek) yang mendasari dikeluarkannya SK merupakan kewenangan BKN.

Terkait pengangkatan CPNS maupun PPPK kata Slamet sudah terskema, baik dari sisi anggaran dan lain sebagainya. Bahkan sesuai jadwal yakni Mei akan dilakukan penyerahan SK, dan per 1 Juni sudah penggajian untuk PPPK Tahap 1. Pihaknya meminta calon PPPK tahap 1 Kota Tegal untuk tetap bersabar, dan tidak mudah terprovokasi.

Sutrisno

The post Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK, Angin Segar Bagi Aliansi Calon PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun Pemkab Tegal Tegal menyediakan 300 formasi CPNS antara lain 280 formasi tenaga teknis dan 20 formasi untuk tenaga kesehatan. Informasi ini disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal Yohanes Rafael Hongi Kaha saat menjadi narasumber acara Podcast Humas Pemkab Tegal Loken di studio mini Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tegal, Rabu (21/08/2024).

Rafael menuturkan setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS sepanjang memenuhi persyaratan berlaku. Jenis kebutuhan pada pengadaan PNS Pekab Tegal Tahun 2024 terdiri dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus.

“Selain formasi umum, kami juga membuka enam formasi khusus bagi penyandang disabilitas atau dua persen dari total pengadaan CPNS Pemkab Tegal,” kata Rafael.

Dirinya mengingatkan calon pelamar diminta aktif mencari informasi dari sumber yang tepercaya seperti laman dan media sosial resmi milik pemerintah. Selain itu harus mencermati detail setiap persyaratan pendaftaran, formasi dan kualifikasi jabatan formasi yang tersedia.

Calon pelamar juga diminta mencermati peraturan terkait pengadaan ASN tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.

Rafael juga meminta masyarakat mewaspadai aksi penipuan penerimaan CPNS. Penipuan ini bisa dalam bentuk bujuk rayu ‘titip-menitip’ lewat oknum atau orang dalam hingga memberikan janji untuk memasukkan seseorang sebagai PNS di Pemkab Tegal.

“Calon pelamar harus berhati-hati mengingat tahun-tahun sebelumnya banyak korban penipuan yang mengatasnamakan ASN, kami di BKPSDM maupun instansi lainnya dengan iming-iming lolos CPNS tanpa belajar,” ucapnya.

Hal yang perlu diingat, proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman penerimaan CPNS ini gratis tanpa dipungut biaya.

Terkait persyaratan yang harus dipenuhi pelamar CPNS, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Tegal Tri Priyo Laksono menuturkan secara umum mensyaratkan batas usia pelamar saat mendaftar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Khusus bagi pelamar CPNS yang akan mendaftar jabatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, serta peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor, batas usia maksimalnya 40 tahun. Selain usia, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi adalah IPK minimal 3.00.

“Pastikan dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Jangan sampai salah mengunggah dokumen, dan dokumen yang di scan (pindai) harus dokumen asli, bukan fotokopian atau legalisiran bisa menggugurkan kepesertaan di seleksi administrasi awal. Selain itu, hasil scan dokumen juga harus utuh, tidak ada bagian yang terpotong,” jelasnya.

Ditanya pemandu acara soal penggunaan surat keterangan lulus bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dari kampusnya tapi belum mengantongi ijazah, Priyo menegaskan tidak bisa digunakan.

Pada seleksi CPNS 2024 ini, terdapat ketentuan baru mengenai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pelamar atau pendaftar akan diberikan opsi untuk mengikuti tes SKD atau menggunakan hasil SKD CPNS tahun 2023 yang saat itu untuk pemenuhan CASN kementerian. Apabila opsi kedua yang dipilih, maka peserta dapat menggunakan nilai dalam sertifikat SKD lama tanpa tes ulang.

Adapun sertifikat SKD ini dapat diunduh di laman https://sertificat.bkn.go.id/.

Jika peserta memilih menggunakan nilai SKD lama, maka nilai dalam sertifikat itulah yang akan dipakai. Nilai peserta tidak akan berubah, sekalipun mereka mengikuti tes SKD lagi dan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila peserta memilih opsi pertama dengan mengikuti tes lagi, maka nilai yang diperoleh dalam tes SKD tahun lalu akan gugur.

“Jadi tidak ada skema nilai tertinggi, pilihannya peserta ikut SKD lagi atau tidak ikut SKD,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pelamar CPNS 2024 tidak diperbolehkan mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Jika nomor induk kependudukan NIK-nya sudah digunakan untuk membuat akun pendaftaran seleksi CPNS maka sudah tidak bisa digunakan untuk mendaftar seleksi calon PPPK yang mana untuk lingkup Pemkab Tegal, seleksi calon PPPK dibatasi khusus bagi tenaga non ASN.

Bagi PPPK yang ingin mendaftar seleksi CPNS 2024, imbuh Priyo, disyaratkan sudah harus memenuhi masa perjanjian kerja minimal satu tahun dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB).

“Bagi PPPK yang sudah bekerja satu tahun dan sudah dapat izin persetujuan dari PPK atau PyB, kalau ingin melamar CPNS tidak perlu berhenti dari PPPK,” ucapnya.

Sutrisno

The post Pemkab Tegal Buka 300 Formasi CPNS 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kerjasama ini merupakan wujud sinergi yang terus berkembang antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kemudahan bagi para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang dalam memanfaatkan produk-produk perbankan unggulan Bank Jateng.

H Muhammad Miftah, S Ag , MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat timbal balik (simbiosis mutualisme) bagi Bank Jateng dan Kemenag Kabupaten Magelang.

“Semoga dengan adanya kerjasama ini, Bank Jateng dapat lebih mudah menjangkau para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang, dan di sisi lain, para ASN dan PPPK juga dapat memperoleh kemudahan akses terhadap produk-produk perbankan Bank Jateng,” ujar H Muhammad Miftah.

Sementara itu, Windarti Puspito Ningrum, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang, menegaskan komitmen Bank Jateng untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para ASN dan PPPK.

“Bank Jateng siap melayani dengan sepenuh hati para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang. Fasilitas kredit ini dapat diakses melalui seluruh jaringan kantor Bank Jateng yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang,” tutur Windarti.

Penandatanganan kerjasama ini membuka akses bagi para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang untuk menikmati beberapa fasilitas kredit Bank Jateng, seperti Kredit Personal Loan (PLO), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang, dan sekaligus mendorong kemajuan perekonomian di wilayah Magelang.

Claudia

The post Bank Jateng dan Kemenag Kabupaten Magelang Berkolaborasi Fasilitasi Kredit untuk ASN dan PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

Rincian kuota di Pemprov Jateng untuk CASN 2024, formasi CPNS sebanyak 265 dan PPPK sebanyak 4.181.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen nantinya akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari panselnas.

Dia berharap perekrutan ini menambah kinerja Pemprov Jateng karena mendapatkan suntikan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Dengan pembukaan seleksi CASN/CPNS harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng. Dan dengan adanya (formasi) PPPK dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga Non ASN di Pemprov Jateng,” katanya Selasa 7 Mei 2024.

Rahmah menjelaskan, saat ini jumlah pegawai ASN di Pemprov Jateng adalah 48.002 orang.

Dari jumlah itu sekitar 14.349 orang adalah tenaga non ASN, sehingga kekurangan pegawai menurut peta jabatan sejumlah 34.793 orang, dari kondisi ideal pegawai sebanyak 99.676 orang.

Lalu, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non ASN sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)? Rahmah menjawab, hal itu akan menerapkan sistem NIP paruh waktu dan NIP penuh waktu.

“Dari sekitar 14 ribu Non ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos PPPK (rekrutmen 2024) akan mendapat NIP penuh, sisanya NIP paruh waktu, pada masanya ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju,” jelas Rahmah.

Rahmah mengimbau, para calon pelamar ASN baik PNS atau PPPK mengupdate informasi terkait rekrutmen CASN 2024, melalui kanal resmi. Pemprov Jawa Tengah menyediakan hotline Whatsapp di Helpdesk CASN +62812-960-0029, dan laman resmi bkd.jatengprov.go.id.

“Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CASN 2024 jangan percaya akan adanya hoax atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri. Hanya ikuti informasi melalui kanal resmi,” kata dia.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Punya Kuota CASN 4.446, Begini Rincian Jumlah PNS dan PPPK appeared first on SuaraBaru.id.