Melalui Posko Penanganan Covid-19 yang berada di desa atau kelurahan, petugas gabungan dari Polres, TNI Kodim 0721/Blora bersama Pemkab dan Pemerintah Desa setempat dengan dibantu instansi terkait, melakukan berbagai kegiatan.

Seperti yang dilakukan Polsek Ngawen bersama Koramil dan Satpol PP, mereka melaksanakan patroli di pasar dan Terminal Ngawen, untuk penegakkan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Posko PPKM Mikro Kelurahan Jepon Disupervisi Polda Jateng

”Sesuai dengan petunjuk dari Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama SIK tentang Program PPKM Mikro untuk menekan covid-19, kami akan terus bersinergi untuk menyukseskan program ini,” beber Kapolsek Ngawen, AKP Sunarto SH.

Petugas gabungan itu memantau aktivitas warga di wilayah Kelurahan Ngawen dan sekitar Pasar Ngawen. Kepada warga yang belum memakai masker, petugas kemudian memberikan masker gratis.

”Kami tak bosan-bosannya untuk mengingatkan warga. Kali ini kita bawa poster ajakan 5M, dan kita sampaikan imbauan protokol kesehatan dengan pengeras suara,” tandas Perwira Polri yang hobi olahraga sepeda ini.

Wahono-Riyan

The post Sukseskan PPKM Mikro, Aparat Gabungan di Blora Tingkatkan Patroli appeared first on SuaraBaru.id.

Ada pun posko yang dicek yakni, Posko PPKM Berbasis Mikro di Kelurahan Jepon. Tim supervisi itu dipimpin AKP Dani Buyung, didampingi Kasat Bimas Polres Blora, AKP Sudarto.

Serda Samud menerangkan, tim dari Polda melaksanakan pengecekan Posko PPKM Berbasis Mikro di wilayah setempat, untuk memastikan semua programnya dijalankan dengan baik. Sehingga upaya penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19 dapat mencakup semua aspek.

BACA JUGA: 20 Bulan Buron, Pelaku Illegal Logging Ditangkap Satreskrim Polres Blora

”Tim telah melaksanakan tugas untuk mengecek Posko PPKM di wilayah setempat dengan membawa instrumen yang harus dipenuhi, supaya posko bisa berjalan dengan baik,” terang Babinsa Jepon itu.

Di tempat yang berbeda, Danramil 02 Jepon, Kapten Inf Surana menjelaskan, perangkat pendukung Posko PPKM Berbasis Mikro harus siap bersinergi. Dia pun menyebutkan, kesiapan ruang posko itu di antaranya, adanya gudang, ruang isolasi, alat pengukur suhu badan, sarung tangan, hand sanitizer, fasilitas cuci tangan, baju alat pelindung diri, masker, dan papan panel data yang siap digunakan.

”Ini semua dilakukan, agar kegiatan yang berhubungan dengan Posko PPKM berjalan lancar, baik itu yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik. Pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana posko pun harus disiapkan dan dilakukan dengan terencana,” tukasnya.

Wahono-Riyan

The post Posko PPKM Mikro Kelurahan Jepon Disupervisi Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dr Yulianto Prabowo, mengatakan, dukungan logistik kesehatan tidak hanya bersumber dari Pemprov Jateng. Pemerintah pusat, kabupaten atau kota hingga pemerintah desa juga bisa berperan dalam pemberlakuan PPKM Mikro.

“Banyak dukungan logistik dari pemerintah pusat provinsi, kabupaten atau kota. Pemerintah desa juga bisa menganggarkan 8 persen dari Dana Desa. Jadi dari sumber anggaran cukup banyak, bisa dipakailah karena pandemi ini prioritas. Hari ini mengajukan kebutuhan anggaran tersebut,” katanya usai mengikuti rapat penanganan covid-19, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, selain dukungan logistik kesehatan Pemprov Jateng juga membekali teknis pelacakan (tracing) kepada satgas “Jogo Tonggo” atau pemerintah desa. Itu mengingat, keterbatasan petugas dari puskesmas. Dikatakannya, pelatihan tersebut bisa dilakukan melalui daring,

“Bisa dibantu dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, satgas Jogo Tonggo, kita bekali teknis bagaimana tracing, bagaimana mencegah infeksi, pembekalan logistik rapid tes antigen, kemudian Alat pelindung diri,” katanya.

Yulianto menjelaskan, nantinya di setiap wilayah prioritas baik di zona merah dan zona oranye akan memiliki setidaknya tiga tim tracing. Satu tim tracing idealnya nanti akan memiliki tiga anggota tracer.

Sebelumnya, dalam rapat penanganan Covid-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihak Pemprov Jateng telah melakukan klasifikasi zonasi daerah se-Jateng berdasarkan risikonya.

“Kalau lihat peta zonasi kabupaten atau kota dengan risiko tinggi ada 5, risiko sedang ada 30. Sementara Peta zonasi kecamatan risiko tinggi 25, risiko sedang 475, risiko rendah 58, sedangkan 18 tidak ditemukan kasus. Kalau peta zonasi kelurahan atau desa, risiko tinggi 158, sedang 2.468, risiko rendah 1.275 dan tidak ada kasus 4.671,” katanya.

Untuk wilayah yang masuk zona merah dan orange, Gubernur menjelaskan, nantinya setiap lokasi agar menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri.

“Puskesmas ditambah Babinsa, Bhabinkamtibmas akan galakkan bantuan tracer, peralatan didukung setidaknya ada rapid test antigen yang nanti akan di taruh di sana. Teknisnya akan dibicarakan,” katanya.

Hery Priyono-wied

The post Jelang PPKM Mikro Pemprov Jateng Siapkan Dukungan Logistik Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Sesuai arahan Mendagri, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro sesuai mulai dilakukan 9 Febuari hingga 22 Febuari mendatang. Tak hanya sampai di desa, zonasi penyebaran akan dipetakan hingga tingkat lingkungan terkecil yakni RT-RW.

“Tengah kami petakan, nanti yang memang berzona merah tentu akan lebih ditekankan lagi pengawasannya,” ucap Hartopo ketika dijumpai awak media, Senin (8/2).

Hartopo menyebutkan, PPKM skala mikro yang diinstruksikan Mendagri, implementasinya sebenarnya sudah dilakukan selama ini yakni dengan  penerapan jogo tonggo. Sehingga masing-masing Satgas Covid-19 desa hingga tingkat RT, benar-benar menjalankan proses pengawasan pada warganya.

“Ketua RT inilah yang akan memimpin pengawasan Satgas jogo tonggo tersebut,” lanjut dia.

Untuk kegiatan-kegiatan seperti hajatan hingga mobilitas di tingkat RT juga akan lebih diperketat lagi. Hartopo mengatakan, bisa jadi desa yang berstatus zona merah tidak diperkenankan untuk menggelar hajatan.

“Jika memang nanti masuk zona merah sendiri tidak boleh, memang harus ditiadakan, semacam ada lockdown lokal,” tegas dia.

Atas adanya pemberlakuan PPKM Mikro ini, pihaknya berharap bisa kembali menurunkan angka penularan corona di Kabupaten Kudus. Terlebih, pada PPKM tahap pertama, Kabupaten Kudus mengalami angka penurunan kasus.

Baca Juga:

Gerindra; Kebijakan Ganjar Persulit Penanganan Korban Banjir

Covid-19 di Kudus Tembus 5.002 Kasus

Diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan diterapkan mulai Selasa (9/2/2021) hingga 22 Februari 2021. Hal ini tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Instruksi Mendagri ini berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Nantinya, PPKM berskala mikro melakukan pembatasan di tingkat lokal. Di mana pemberlakukannya mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan.

Tm-Ab

The post Pemkab Kudus akan Lockdown Desa Zona Merah appeared first on SuaraBaru.id.