Aksi dilakukan di Jakarta, bertepatan dengan momen peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

PP IP menuntut pembatalan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang dinilai mengancam kedaulatan energi bangsa melalui dominasi pihak swasta.

​Andy Wijaya, Sekjen PP IP, mengatakan terus menyoroti ketimpangan alokasi investasi dalam draf RUPTL mendatang.

Dia bilang, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, dari total peluang investasi pembangkit senilai Rp2.133,7 triliun, sebesar 73% atau setara Rp1.566,1 triliun dialokasikan untuk partisipasi IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

“Sementara itu, PT PLN hanya diberi ruang sebesar Rp567,6 triliun,” katanya.

​Kedaulatan Rakyat Vs Kepentingan Oligarki

​Andy Wijaya mengatakan, PP IP menggarisbawahi narasi transisi energi “hijau” yang diusung. Hal itu jangan sampai menjadi kedok bagi para oligarki untuk mengendalikan hajat hidup orang banyak.

​”Kami mendambakan energi bersih, namun realitanya proyek ‘hijau’ saat ini diduga hanya menguntungkan investor melalui kontrak jangka panjang. Sementara rakyat tetap dibebani harga yang tidak menentu,” katanya.

Dikatakannya, perubahan fungsi listrik dari “pelayanan publik” menjadi “komoditas komersial” dianggap sebagai ancaman nyata bagi konstitusi.

​untuk itu, kata dia, tuntutan utama Manifesto May Day 2026 bertajuk “Menjaga Nyala Kedaulatan di Tangan Rakyat”, PP IP dan GEKANAS mendesak pemerintah untuk;

1. Hentikan Privatisasi Energi: Kembalikan penguasaan kelistrikan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 agar negara berkuasa penuh demi menjamin harga murah bagi rakyat.

2. Kaji Ulang Alokasi EBT: Memastikan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) diprioritaskan melalui BUMN, bukan diserahkan secara dominan kepada swasta yang berorientasi laba.

3. Listrik Murah sebagai Hak Rakyat: Menolak komersialisasi listrik dan menuntut agar listrik tetap dipandang sebagai hak dasar, bukan kemewahan.

Lebih lanjut Andy mengatakan, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang bekerja di garis depan operasional pembangkit, PP IP berkomitmen untuk terus berjuang melawan upaya pelemahan peran negara di sektor energi.

Organisasi menekankan tidak akan membiarkan kedaulatan energi runtuh dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan.

​”Jangan biarkan transisi energi menjadi transaksi oligarki. Pastikan negara tetap berkuasa, agar listrik tetap menyala murah di setiap sudut negeri,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Hari Buruh, Gugat Dominasi Swasta Berkedok Transisi Hijau di Sektor Energi appeared first on SuaraBaru.id.

Sekira 50 orang dari perwakilan seluruh Unit Kerja PP IP mengikuti aksi tersebut, di mana bergabung dengan Serikat Buruh dan Aliansi lainnya.

Melalui Ketua Umum PP IP Dwi Hantoro, dan Sekjen PP-IP Andy Wijaya mengatakan dari ada keberanian dan kegigihan para pekerja dalam mencapai impian.

“Maka kami mengajak untuk bersama-sama menghargai kerja keras dan dedikasi para pekerja di seluruh dunia,” kata dia.

Dengan semangat Hari Buruh, PP-IP juga menyuarakan isu terkait implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) pada sektor ketenagalistrikan, di mana di dalamnya terkait keberlangsungan pada ekonomi hijau.

Di mana pada sektor ini harus tetap sesuai konstitusi yaitu dikuasai oleh negara.

“Dan menolak privatisasi kelistrikan demi harga listrik yang terjangkau serta aman bagi lingkungan dan masyarakat,” ucapnya.

Listrik, kata dia, saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

“Sehingga pengawalan Just Energy Transition Partnership wajib mejadi bentuk baru perjuangan buruh,” kata dia tegas.

Selain mengikuti aksi tersebut PP-IP juga memasang spanduk peringatan Bari Buruh di seluruh unit kerja di seluruh Indonesia.

Diaz Aza

The post Hari Buruh, Serikat Pekerja PLN Indonesia Power Suarakan Ekonomi Hijau dan Tolak Privatisasi Kelistrikan appeared first on SuaraBaru.id.