“Dari pada kami berpihak ke salah satu Pasangan Calon (Paslon), kami memilih deklarasi untuk memberantas politik uang,” kata Sutopo usai deklarasi kantornya Perum Grand Lumintu Jalan KS Tubun 12 Kelurahan Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Minggu (20/10/2024).

Topo menyampaikan, demi terwujudnya pemilihan Wali Kota Kota Tegal 2024 yang berintegritas. “Kami yang tergabung dalam wadah Gerakan Anti Money Politics atau Geram menyatakan sikap, menolak politik uang dalam pelaksanaan Pilwalkot Kota Tegal 2024 yang akan di laksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang,” tegas Topo.

Geram memberi dukungan kepada penyelenggara Pilwalkot 2024 agar terwujud pemilihan yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam waktu dekat kata Topo Geram akan membantu memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang sesuai dengan ketentuan dan sangsi yang berlaku dalam pelaksanaan Pilwalkot Tegal 2024.

Menurut Topo politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji suap menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih atau menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pilwalkot melalui pemberian uang, barang atau jasa supaya preferensi suara pemilih dapat berubah.

Praktik politik uang mempengaruhi akal sehat dan hati nurani yang ujungnya mengebiri fungsi keadilan. “Money Politic menyebabkan biaya tinggi bagi peserta pemilu yang berdampak pada tergerusnya moral dan menguatnya hasrat korup bagi pelaku,” ujarnya.

Lebih lanjut Topo mengatakan, money politics yang dilakukan calon pemimpin berdampak luas dalam pembangunan kesejahteraan dan akan mengalami banyak ketimpangan. “Karena yang semestinya kekuasaan diberikan melalui trust, kepercayaan namun telah dibeli dengan uang, barang, dan jasa,” ucapnya.

Topo menegaskan, politik uang mencederai demokrasi yang sedang dibangun dan berdampak buruk secara luas dalam kehidupan masyarakat.

Sedikitnya ada 35 orang yang telah bergabung di Geram Kota Tegal. Mereka tersebar di 4

Kecamatan dan 27 Kelurahan di Kota Tegal yang siap mengawasi jalannya Pilkada.

Sutrisno

The post Jelang Pilkada Kota Tegal  Pengacara Sutopo Deklarasi Gerakan Anti Money Politics appeared first on SuaraBaru.id.

DEMAK (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dan semua elemen ikhtiar maksimal menekan politik uang.

Asisten l Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Taufik Rifai, mengatakan agenda demokrasi terdekat ada pemilihan Bupati Demak dan Gubernur Jawa Tengah, 27 November mendatang.

Dia mencontohkan, Demak baru melangsungkan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini dan tahun lalu.

“Pengamatan kami, semuanya tidak ada yang steril (dari politik uang). Akan tetapi, kita tidak boleh pesimis. Lakukan sesuatu untuk supaya steril pilkada (pemilihan kepala daerah). Baik pilkades, pilbup, pilgub,” kata dia saat Expo Sarasehan Ngawasi dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024, di Panggung Kesenian Timbiring Jogo Indah, Demak, Sabtu 5 Oktober 2024 malam.

Taufik Rifai mencontohkan, politik uang di USA terakhir terjadi pada tahun 1.800 an. Itupun, kata dia, hanya di dua negara bagian.

“Tentu tidak apple to apple membandingkan dengan Indonesia. USA sudah berdaulat 300 tahun. Di sana kalau memberi sesuatu malah dipoyoki,” kata dia.

Sementara di Demak khususnya, dia bercerita, pilkades saja ada calon yang habis Rp4 miliar. Bahkan, ada terjadi memberi uang di depan tempat pemungutan suara (TPS)

Dia ingin masyarakat sadar, bila suara mereka sebetulnya dibeli sangat murah. Misalnya, dapat amplop politik uang Rp50 ribu.

“Ya berarti suara kita dibeli Rp30 per hari selama lima tahun ke delan. Kok murah sekali harga kita hari ini, dan dampaknya kebijakan lima tahun ke depan,” katanya.

Dia meminta Bawaslu harus sadar betul dengan kebiasaan politik uang. Walaupun berat, kata Taufik Rifai, harus ikhtiar maksimal menghadapi gelombang politik uang seperti itu.

Bawaslu, stakeholder lain, dan masyarakat harus saling mengingatkan untuk menyukseskan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

“Kita harus bermimpi semoga politik uang hari ini akan menadi cerita yang lucu di masa depan. Kesadaran kita semoga sudah tinggi. Semoga kualitas pemimpin kita juga akan lebih bagus,” ujarnya.

Libatkan Seniman dan Hikayat Rakyat

Lebih jauh dalam kegiatan Expo Sarasehan Ngawasi Dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 tersebut dikemas dengan mengusung tema ‘Folklore Pintu Bledeg Masjud Agung Demak’.

Edukasi pemilih cerdas yang dihadiri Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta elemen lain, melibatkan penampilan pesan-pesan dari para seniman.

Di antarnya penampilan dari Tari kontemporer, Musik Tradisional, Teater Rakyat, dan Tari Suko-Pari Suko.

Ketua Bawaslu Kab Demak, Ulin Nuha, melalui gelaran itu ingum menyampaikan pesan pada masyarakat khususnya Demak,  bahwa akan ada gawe.

“27 November 2024, akan kembali memilih calon kepala daerah. Siapapun yang terpilih ujungnya memsejahterakan warga Demak, dan Jateng.

Komisioner Bawaslu Jateng, Nur Kholiq, mengatakan, pentas seni yang keren itu puncaknya yakni pesan pengawasan pemilu anti politik uang,

“Sebagai Ikhtiar mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu. Acara selain jadi hiburan untuk mengenal kearifan lokal, sekaligus terima sosialisasi partisipatif   Pilkada di Jateng yang berintegritas dan bermartabat,” kata dia.

Adapun kegiatan sarasehan tersebut, hanya dilaksanakan di 15 kab/kota dari 35 wilayah total di Jawa Tengah. Demak menjadi salah satunya.

“Waktu itu disayembarakan, yang menentukan variabelnya, kreatifitas kegiatan yang diajukan. Tema Pintu Bledeg, ini hikayat rakyat Demak. Kami (Bawaslu Jateng) penasaran.

Dia bilang, Bawaslu Jateng dan Demak punya keinginan juga melestarikan kesenian lokal.

“Melalui seni itu, berharap pesan-pesan pengawasan pemilu bisa disampaikan ke khalayak,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Saat Bawaslu Demak Diminta Ikhtiar Maksimal Tekan Politik Uang, Pemkab: Suara Kok Dibeli Rp30 per Hari appeared first on SuaraBaru.id.

The post Awas, Waspadai Kemunculan Politik Uang dan Ujaran Kebencian appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh menyampaikan, untuk meminimalisasi pelanggaran pada pemilu, pihaknya memiliki program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang bahaya politik uang pada proses pemilu, melalui pencanangan desa antipolitik uang itu.

Menurut dia, politik uang bisa merusak tatanan demokrasi dan menjadikan biaya politik semakin tinggi. Selanjutnya, bisa mendorong perilaku korupsi calon pemimpin.

BACA JUGA: Bupati Kendal Imbau Seluruh ASN Lakukan Tadarus Alquran Selama Ramadan

Ditambahkan Khoirul, dengan menggaungkan program desa antipolitik uang, diharapkan akan tercipta pemimpin-peminpin yang jujur. Dirinya yakin, dengan program desa antipolitik uang, masyarakat dapat tersadarkan akan adanya bahaya politik uang.

”Aktor politik uang bisa ditekan eksistensinya, saat gerakan masyarakat bisa terus digalakkan,” jelas dia, saat ditemui di kantornya, Rabu (14/4/2021).

Dijelaskan pula, dipilihnya kedua desa itu sebagai desa antipolitik uang, karena kebetulan di Desa Kedondong dan Desa Mojosimo akan ada Pergantian Antarwaktu (PAW) kepala desa.

”Ini sesuatu yang tidak direncanakan, namun ada respon yang baik dari masyarakatnya untuk ikut menjaga program desa antipolitik uang, yang dilaksanakan Bawaslu. Nantinya, pada proses PAW kepala desa, masyarakat bisa memilih calon kepala desa yang benar-benar terbaik di antara orang baik itu,” pungkasnya.

Riyan

The post Kedondong dan Mojosimo di Kabupaten Demak Dijadikan Desa Antipolitik Uang, Apa Alasannya? appeared first on SuaraBaru.id.