Putusan itu menyatakan, Surat Keputusan Kades Asemrudung Nomor: 960/X/2023 yang memberhentikan Suraji secara tidak hormat dari jabatan Sekdes, dinyatakan tidak sah dan harus dicabut.

Meski sudah dua kali diselenggarakan sidang pengawasan, pihak tergugat, yakni Kades Wito, belum juga menunjukkan itikad untuk menjalankan amar putusan itu. Hal ini mendorong PTUN Semarang, mengirimkan surat teguran langsung kepada Kepala Desa.

BACA JUGA: Banjir di Kota Purwodadi, 1.068 KK Terdampak Luapan Sungai Lusi

Karena tidak ditanggapi, Ketua PTUN kemudian bersurat kepada Bupati Grobogan pada 9 Mei 2025, meminta agar kepala daerah segera memerintahkan Kades Asemrudung untuk mematuhi putusan hukum itu.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermades Grobogan, Herman Kusdharyanto menyampaikan, pihaknya saat ini sedang memproses surat perintah dari Bupati Grobogan, untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan.

”Bupati akan segera mengingatkan kembali pada Kepala Desa Asemrudung, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

BACA JUGA: PGRI Menggelar Konfercab, Memilih Pengurus Baru

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan aparat desa terhadap hukum, sekaligus menguji ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan keputusan pengadilan.

Terlebih, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang telah diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kades Asemrudung, Wito, terkait alasan belum dilaksanakannya putusan PTUN itu.

Tya Wiedya

The post Bupati Diminta Bertindak, Kepala Desa Asemrudung Belum Jalankan Putusan PTUN Terkait Sekdes Suraji appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mengatakan, polemik ini akan berdampak pada kinerja Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah. Imbasnya, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat jadi terganggu.

“Tentu ini akan menghambat terwujudnya perlindungan hukum, kepastian hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat,” tutur Tejo, saat bertemu perwakilan anggota MKN Wilayah Jawa Tengah dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Tengah, di ruang Bima Kantor Wilayah, Senin (23/10/2023).

“Saat ini banyak sekali permohonan pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum yang masih belum bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai gambaran, MKN Wilayah beranggotakan 7 orang dari 3 unsur, 2 orang dari Birokrat atau pemerintah, 2 orang dari akademisi dan 3 orang dari unsur notaris.

Diketahui, unsur notaris dalam tubuh MKN Wilayah merupakan rekomendasi dari Pengwil INI. Dan, sengketa kepengurusan di INI Jawa Tengah, berimplikasi belum terpenuhi keanggotaan MKN Wilayah Jawa Tengah dari unsur notaris.

“Jadi susah ya. Karena kalo rapat belum memenuhi kuorum terus. Padahal ini juga untuk kepentingan para notaris dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait konflik tersebut, Kakanwil berharap anggota MKNW, MPW dan MPD tetap menjaga netralitas. “Kita berharap, polemik ini bisa segera berakhir. Supaya MKN bisa bekerja secara profesional. Supaya objektivitas dan penegakan hukum bisa terwujud,” imbuhnya.

Forum itu juga membahas tentang rencana pelantikan notaris serta evaluasi permasalahan notaris yang telah dan belum ditindaklanjuti.

Kakanwil berharap MKNW, MPW dan MPD di wilayah Jawa Tengah tetap berintegritas, solid dan kompak

Hadir dalam pertemuan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara serta kesekretariatan MKN dan MPW Jawa Tengah.

Ning S

The post Kakanwil Kumham Jateng Berharap Anggota MKNW, MPW dan MPD Jaga Netralitas appeared first on SuaraBaru.id.