Penghargaan tersebut menjadi capaian penting sekaligus bentuk pengakuan atas komitmen Bhimasena Power dalam membangun kompetensi SDM unggul dan berdaya saing di sektor ketenagalistrikan nasional. Sebagai informasi, Penghargaan Subroto merupakan apresiasi tertinggi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah diselenggarakan sejak 2017.

Ajang ini diberikan kepada para pemangku kepentingan yang berkontribusi bagi kemajuan sektor energi dan sumber daya mineral. Tahun ini, penghargaan juga menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80 serta mendukung agenda strategis pemerintah dalam penguatan hilirisasi dan transisi energi.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya penguatan SDM dan inovasi dalam mempercepat transformasi menuju energi bersih.

“Pembangunan sektor energi nasional diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi dan transisi energi. Pemerintah mendorong reaktivasi sumur migas idle, pembangunan infrastruktur gas, serta pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi menuju Net Zero Emission,” jelasnya.

Bhimasena Power dinilai sebagai perusahaan paling patuh dalam pemenuhan regulasi sertifikasi tenaga teknis bidang ketenagalistrikan. Nominasi perusahaan ini diajukan oleh PPSDM KEBTKE lembaga sertifikasi kompetensi ESDM yang bekerja sama dengan Bhimasena Power dalam program pelatihan dan sertifikasi tenaga teknis.

“Perusahaan juga mendapat apresiasi sebagai perusahaan terbaik yang berhasil melakukan sertifikasi penuh terhadap seluruh tenaga teknis internalnya, sehingga menjadi contoh penerapan standar kompetensi di sektor energi,” terangnya.

Sebagai penyedia tenaga listrik, Bhimasena Power menempatkan pengembangan SDM sebagai pilar utama dalam operasionalnya. Perusahaan menjalankan berbagai program peningkatan kompetensi teknis, pelatihan kepemimpinan, hingga penerapan budaya keselamatan kelas dunia untuk mendukung keandalan dan keamanan operasional PLTU Batang.

“Selain fokus pada pengembangan internal, Bhimasena Power juga aktif menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) berbasis peningkatan kapasitas masyarakat. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan dukungan pendidikan di sekitar wilayah operasional Perusahaan,” tegasnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer Bhimasena Power, Naofumi Yasuda menyampaikan, bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan sektor energi Indonesia,” ujar dia.

Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen Bhimasena Power dalam mendukung target nasional menciptakan sektor energi yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Nur Muktiadi

The post Bhimasena Power Batang Raih Penghargaan Subroto 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Penilaian yang dilakukan kepada 104 perusahaan yang mengikuti ajang yang kompetitif ini meliputi tahapan penilaian dokumen, presentasi program dan verifikasi ke area program CSR.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut tiga program CSR PT Bhimasena Power Indonesia berhasil memperoleh penghargaan, yaitu Program Daerah Aliran Sungai (DAS) Lestari dan Keanekaragaman Hayati yang meraih kategori Silver, Program Pengembangan Koperasi yang juga meraih kategori Silver, dan Program Lahan Pengganti bagi petani di sekitar PLTU Batang yang meraih kategori Bronze.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengapresiasi kepada korporasi-korporasi milik negara maupun swasta yang sudah ikut serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan desa-desa di Indonesia.

“Desa hari ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, yang mana Desa di sebut dalam Asta Cita ke-6 dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya.

Presiden Direktur PT Bhimasena Power Indonesia Takahide Hori sangat mengapresiasi kinerja perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai program hingga perusahaan dapat terus meningkatkan kontribusi kepada masyarakat di Kabupaten Batang.

“Melalui Program Daerah Aliran Sungai (DAS) Lestari dan Keanekaragaman Hayati, kami telah berupaya memulihkan dan menjaga ekosistem yang ada di hulu serta pesisir untuk menanggulangi potensi tanah longsor dan abrasi pantai dengan menanam ribuan spesies pohon multifungsi, puluhan ribu mangrove, dan ribuan pohon pelindung, pemasangan rumah ikan buatan dan terumbu karang buatan,” terangnya.

Hasilnya, tidak hanya meningkatkan hasil perikanan masyarakat, tetapi juga meningkatkan penyerapan emisi gas rumah kaca di wilayah PLTU Batang.

“Selain itu, program pengembangan koperasi dan program lahan pengganti yang kami implementasikan juga telah memberikan dampak positif bagi penerima manfaat,” tandasnya.

Ia berharap, seluruh upaya ini dapat mewujudkan kemandirian masyarakat di Kabupaten Batang.

Nur Muktiadi

The post PLTU Batang Kembali Raih 3 Penghargaan CSR dan PDB Awards 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini digelar pada 27 hingga 29 Agustus 2025 di Jalan Veteran Batang, menjadi ajang bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jejaring pemasaran.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), BPI menghadirkan tiga UMKM binaan yang merupakan mantan pekerja PLTU Batang pada masa konstruksi. Mereka kini bertransformasi menjadi pengusaha mandiri di bidang ekonomi kreatif.

Ketiganya adalah Abdul Rozak dengan usaha pembuatan sofa, Abdul Latif dengan usaha furnitur, serta Tarno Widodo yang menggeluti kerajinan wayang kulit dan miniatur mainan. Produk-produk tersebut mendapat kesempatan dipamerkan langsung kepada masyarakat.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyampaikan apresiasinya, kehadiran BPI dalam Festival Ekraf Batang menjadi bukti nyata peran perusahaan dalam mendampingi UMKM lokal.

“Saya sangat mengapresiasi kehadiran BPI pada acara ini, yang terus mendampingi UMKM dalam menumbuhkan ekonomi kreatif,” katanya saat ditemui usai acara Parade Senja di Pantai Jodo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jumat (29/8/2025) malam.

Ia juga yakin, ekonomi kreatif tidak akan pernah lekang oleh zaman dan akan terus berkembang di masa depan. Yang terpenting, kita semua tetap kreatif dan berinovasi.

“Selain menampilkan produk UMKM, stan BPI juga menghadirkan foto booth yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Banyak warga yang singgah untuk berfoto sekaligus melihat lebih dekat bagaimana PLTU Batang mendukung pemberdayaan Masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager Stakeholder Relation PT Bhimasena Power Indonesia Aryamir H. Sulasmoro menegaskan, bahwa dukungan BPI dalam Festival Ekraf Batang 2025 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus mendorong kemajuan ekonomi kreatif masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan ekonomi kreatif di masyarakat, khususnya masyarakat sekitar PLTU Batang serta mantan pekerja di fase konstruksi yang kini beralih menjadi pelaku UMKM,” terangnya.

Melalui partisipasi dalam pameran ini, kami berharap mereka bisa semakin percaya diri, memperluas pasar, dan menunjukkan bahwa mampu bersaing dengan produk lain di tingkat lokal maupun nasional.

“Pameran produk, BPI juga membuka lomba foto yang mendapat antusiasme pengunjung. Hal ini tidak hanya mempromosikan PLTU Batang, tetapi juga menambah semarak kegiatan Festival Ekraf Batang,” ungkapnya.

Abdul Rozak, salah satu UMKM binaan CSR BPI, kesempatan ini menjadi titik balik perjalanan hidupnya. Sebelumnya ia bekerja di PLTU Batang sebagai tukang kayu. Berkat pelatihan dan pendampingan dari BPI, kini ia berhasil mengembangkan usaha pembuatan sofa.

“Dulu saya bekerja di PLTU, dan memiliki pengalaman sebagai tukang kayu. Berkat pelatihan serta dukungan dari BPI, saya bisa memulai usaha pembuatan sofa,” ujar dia.

Kini hasilnya bisa dipamerkan di ajang ini, bahkan mulai mendapat pembeli dari luar daerah. Ini membuat saya semakin semangat untuk mengembangkan usaha. Ia berharap, UMKM binaan dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

Nur Muktiadi

The post Dukung Ekonomi Kreatif, PLTU Batang Adakan Festival Ekraf 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

“Diskusi JETP sejauh ini masih berfokus pada pensiun dini PLTU saja, belum terlihat elemen akselerasi energi terbarukannya. Hal ini perlu menjadi catatan, khususnya untuk mengakselerasi pengembangan energi surya yang diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung pembangkitan listrik dalam pencapaian NZE, mengingat potensinya yang besar di Indonesia, keekonomiannya yang semakin kompetitif dan konstruksinya yang relatif singkat,” ujar Daniel Kurniawan, Peneliti, Spesialis Teknologi Fotovoltaik dan Material, Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam acara Bincang Energi Surya “Teknologi, Kebijakan dan Tantangan Energi Surya dalam Mendukung Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Net Zero Emission (NZE) pada Kamis (9/3/2023).

Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengejar berbagai target tersebut dengan kebijakan yang mendukung akselerasi energi surya dan pemanfaatan PLTS atap baik skala komersial & industri maupun residential.

Ia menyayangkan ketika public hearing yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait revisi Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021, pemerintah justru ingin meniadakan skema net metering untuk sektor residensial, yang akan menurunkan keekonomian dan ketertarikan pelanggan untuk memasang PLTS atap.

“Pemerintah seharusnya tidak menghapus dukungan kebijakan untuk masyarakat dalam mengadopsi PLTS atap, khususnya untuk sektor rumah tangga dan sektor usaha kecil, di tahap adopsi yang masih sangat awal ini. Sebaliknya, dukungan kebijakan harus ditingkatkan untuk mendorong adopsi hingga ke tahap pasar yang matang,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Widya Adi Nugroho, Sub Koordinator Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Namun hingga 2022 baru mencapai sekitar 12,3%.

Ia mengatakan, pemanfaatan pembangkit listrik energi baru terbarukan diutamakan sesuai perencanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Berdasarkan RUPTL 2021-2030, energi surya akan bertambah 4,6 GW di 2030. Surya akan menjadi tulang punggung ketenagalistrikan Indonesia mencapai 461 GW pada 2060. Selain itu, tren harga PLTS semakin turun dan kompetitif. Begitu juga komponen pendukungnya seperti baterai sehingga peluang pengembangannya semakin terbuka,” ungkap Widya.

Namun demikian, terdapat tantangan pengembangan PLTS, salah satunya ruangan pembangkitan listrik masih penuh sehingga memerlukan partisipasi masyarakat sebagai konsumen dan produsen untuk memanfaatkan energi terbarukan, melalui energi surya. Selain itu, kondisi intermitensi yang perlu dijaga oleh sistem, baik itu dengan pembangkit cadangan yang bisa mengkompensasi PLTS serta juga berkaitan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

The post Peran Energi Surya dalam Mendukung Pencapaian NZE dan JETP appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik implementasi perdagangan karbon ini sebagai sebuah langkah maju, dengan catatan perlunya pengetatan batas atas emisi di masa depan. Selain itu, hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.

Perdagangan karbon akhirnya diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.

“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%-40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam rilis tertulisnya, Kamis (2/3/2023).

IESR memandang dengan adanya penentuan pembatasan kuota bagi PLTU ini akan meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha terhadap emisi yang dihasilkan dan mengatur operasional PLTU secara lebih efisien.

Perdagangan karbon ini menurutnya juga mengatur tentang penggantian atau pembelian karbon (carbon offset) jika unit pembangkit menghasilkan emisi melebihi dari Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU). Pembangkit ini harus membeli emisi dari unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah PTBAE-PU dan atau membeli Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK).

“Untuk meningkatkan integritas mekanisme offset dan dampak penurunan emisi secara nyata dengan menggunakan instrumen SPE, pemerintah harus memastikan standar aktivitas penurunan emisi yang bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Disarankan agar SPE diutamakan berasal dari pembangkit energi terbarukan, untuk menyelaraskan instrumen ini dengan upaya transisi energi untuk mencapai NZE 2060 atau lebih awal. Instrumen SPE ini bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat membangun pembangkit energi terbarukan,” terang Fabby.

IESR mengusulkan agar SPE dilakukan untuk mengakselerasi instalasi PLTS atap oleh konsumen. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap dan diekspor ke jaringan bisa menjadi SPE, dan dipakai untuk offset karbon. Pendapatan dari penjualan SPE dapat meningkatkan daya tarik konsumen untuk memasang PLTS atap.

Bagi pelaku usaha yang lalai mengikuti perdagangan karbon dengan tidak menyampaikan rencana monitoring emisi GRK dan revisi laporan emisi GRK maka akan diberikan peringatan tertulis dari Menteri ESDM dan diberikan alokasi PTBAE-PU untuk perdagangan karbon berikutnya sebesar 75%.

“Adanya sanksi pembatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang melanggar aturan merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah berkomitmen perdagangan karbon sebagai instrumen untuk mengurangi emisi. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan pemantauan yang ketat,” jelas Farah Vianda selaku Koordinator Proyek Pembiayaan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau IESR .

Pemerintah telah menetapkan nilai PTBAE-PU kepada 99 unit PLTU batubara dari 42 perusahaan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon, dengan total kapasitas terpasang mencapai 33.569 MW. Nilai karbon yang diperdagangkan antar unit PLTU di dalam negeri harganya diperkirakan mulai dari US$ 2 hingga US$ 18 per ton.

“Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai harga karbon dapat segera diterbitkan untuk memberi kepastian aktivitas perdagangan karbon. Diharapkan harga karbon yang diterapkan tidak terlalu jauh dari rata-rata harga global,” kata Farah.

Menurutnya, pengawasan publik terhadap pelaksanaan perdagangan karbon juga perlu dibangun. Upaya masuknya mekanisme perdagangan karbon dalam perdagangan bursa, yang saat ini sedang dikaji oleh Bursa Efek Indonesia, akan membuat harga karbon semakin kompetitif dan mempromosikan transparansi, sehingga dapat menarik investor dan mengarusutamakan prinsip pembiayaan berkelanjutan.

Ning Suparningsih

The post Implementasi Perdagangan Karbon Perlu Diikuti Pengetatan Batas atas Emisi appeared first on SuaraBaru.id.

Berbeda jauh dengan batubara yang produksinya naik 3% dari target mencapai 687 juta ton pada 2022, capaian bauran energi terbarukan di energi primer dan pembangkitan listrik naik hanya sekitar 0,1% dan 0,45% secara berurutan dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, investasi di sektor energi terbarukan pun masih jauh dari target.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang bahwa perkembangan ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk segera merombak strateginya dalam mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada 2025, dan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Bauran energi terbarukan di pembangkitan listrik tercatat sebesar 14,5% dengan kapasitas energi terbarukan yang terpasang sebesar 12.542 MW. Kapasitas terpasang ini melebihi target 2022, namun masih jauh dari target minimal 24 GW di 2025. Rendahnya bauran energi terbarukan di pembangkitan listrik merefleksikan capaian bauran energi terbarukan di energi primer yang hanya mencapai 12,3% (data sementara KESDM) pada 2022.

“Ketertinggalan pembangunan energi terbarukan di sektor kelistrikan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan ada kekeliruan dan minimnya terobosan dalam strategi pengembangan energi terbarukan. Sejak 2019, kapasitas pembangkit energi terbarukan hanya tumbuh 2 GW, hanya 25% dari kapasitas yang diperlukan untuk mencapai target 23%, sesuai amanat PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pengembangan energi terbarukan tersandera dengan dilanjutkannya pembangunan PLTU di program 35 GW, padahal target pertumbuhan permintaan listrik tidak tercapai, dan keengganan PLN untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dengan dalih over capacity,” ungkap Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa melalui rilisnya, Kamis (2/2/2023).

Dikatakan, pemanfaatan energi surya secara masif dan gotong royong seharusnya menjadi langkah strategis pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan. Tahun 2021, PLTS atap menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target 3,6 GW hingga 2025 tapi terganjal oleh keengganan PLN menerapkan Permen ESDM No. 26/2021.

Dari target kapasitas terpasang energi surya 893 MW di 2022, yang tercapai hanya 270 MW. Bukannya lebih ambisius, di 2023, pemerintah justru menurunkan target pegembangan energi surya hingga separuhnya dari 2022 menjadi 430 MW. Ketegasan dan kejelasan aturan yang mendorong adopsi PLTS sudah selayaknya pemerintah tunjukkan.

“Perkembangan energi terbarukan, khususnya PLTS atap terhadang kepentingan PLN untuk mengejar pertumbuhan penjualan listrik untuk menyerap kelebihan pasokan. Rencana didieselisasi 500 MW PLTD hingga 2024 juga terkendala oleh proses lelang PLN dan minimnya minat investor sehingga realisasinya masih belum ada. Oleh karenanya, pemerintah harus mencari terobosan untuk mengakselerasi PLTS atap. Diperlukan dukungan langsung dari Presiden Jokowi dalam bentuk perintah tegas kepada PLN untuk mengakselerasi perkembangan energi terbarukan dengan sisa dua tahun ini, mengejar 10 GW target di RUPTL dan mengintegrasikan PLTS atap untuk mencapai target PSN,” lanjut Fabby.

Menurutnya, pemerintah perlu menyegerakan pelaksanaan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, terutama dengan merilis peta jalan penghentian pengoperasian PLTU batubara dan penyusunan rencana investasi yang dimaktubkan dalam kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP).

Fabby menambahkan, dari hasil kajian IESR, ada potensi 4,5 GW kapasitas PLTU yang bisa dipensiunkan sebelum 2025, dan tambahan 3 GW dari daftar proyek PLTU di RUPTL 2021-2030 yang punya kemungkinan dibatalkan. Pengakhiran operasi PLTU tua dan tidak efisien sebelum 2025 memungkinkan masuknya energi terbarukan yang lebih besar.

“Kontras dengan janji pemerintah untuk mengurangi PLTU batubara sebelum 2030, produksi batubara justru ditargetkan menjadi 695 juta ton tahun ini. Kenaikan produksi ini berasal dari peningkatan kebutuhan domestik/DMO yang naik menjadi 177 juta ton. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan ini adalah permintaan domestik yang berasal dari pembangkitan listrik, termasuk PLTU captive dan PLTU yang terintegrasi dengan kawasan industri (PPU) di luar sistem PLN. Kenaikan permintaan ini menjadi jalan terjal bagi pemerintah untuk mencapai target emisi puncak sektor kelistrikan 290 juta ton CO2 di 2030, seperti yang disepakati di JETP,” terang Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR.

Pemerintah merencanakan untuk menerapkan B35 pada Februari 2023 dengan alokasi kebutuhan biodiesel sebesar 13 juta kl. Sementara, untuk meningkatkan 40% rasio pencampuran biodiesel diperkirakan membutuhkan produksi 15 juta kl biodiesel. IESR berpandangan Indonesia bahkan bisa mengimplementasikan B40 di akhir 2023.

“Kapasitas produksi biodiesel saat ini sudah mencapai 17,5 juta kl dan akan meningkat terus mendekati angka 19,5 juta kl di akhir 2023 seiring dengan pertambahan beberapa pabrik baru. Jadi, produksi biodiesel bisa dioptimalkan untuk peningkatan campuran biodiesel menjadi B35, bahkan hingga B40. Apalagi jika harga minyak dunia masih cenderung tinggi seperti saat ini. Namun, harus tetap menyeimbangkan keberlanjutan dari produksi CPO-nya,” jelas Deon.

IESR memandang pemerintah harus lebih berani dalam memimpin proses transisi energi dan melaksanakan janji dalam Bali Compact, hasil presidensi Indonesia pada G20 2022, dan menunjukkan pengaruhnya dalam kepemimpinan di ASEAN tahun ini untuk menarik lebih banyak investasi di sektor energi terbarukan. Capaian investasi energi terbarukan yang hanya di angka 1,6 miliar USD tergolong kecil.

“Political will untuk pengembangan energi terbarukan perlu ditingkatkan dan didukung dengan kekonsistenan regulasi (seperti regulasi PLTS atap) yang memberikan dukungan lebih pada energi terbarukan dibandingkan energi fosil. Sebagai contoh political will ini dapat berkaca dari target pengembangan energi terbarukan pemerintah yang malah turun di tahun ini dibanding sebelumnya. Selain itu, seperti perkembangan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih memberikan dukungan pada energi fosil sehingga tidak memberikan sinyal yang jelas ke pasar. Kepercayaan investor dalam berinvestasi ke energi terbarukan di Indonesia perlu dibangun karena merupakan prasyarat mutlak untuk menarik investasi,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Pemerintah Perlu Rombak Strategi untuk Kejar Bauran Energi Terbarukan 23% di 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk mewujudkan hal itu, maka Polres Batang Polda Jawa Tengah melalui Satuan Pembina Masyarakat (Satbinmas) memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Satpam Nawakara PLTU Batang, Minggu (3/1/21).

Dalam pelaksanaan latihan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Mereka dilatih baris berbaris dan pendalaman tongkat serta borgol.

Menurut Kanitbinkamsa Satbinmas Polres Batang Ipda Reno Akhir Santoso, latihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan perorangan personel Satpam yang mempunyai tugas untuk melakukan tindakan awal dalam mengamankan objek pengamanan.

“Ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki Satpam dan kami berharap setiap anggota Satpam harus memiliki keterampilan dalam baris berbaris, tongkat dan borgol,” katanya.

Ia juga menjelaskan, pelatihan Satpam sudah menjadi program tetap Polres Batang sehingga Satpam sebagai pengemban tugas fungsi Polisi terbatas dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Harapannya, ketrampilan mereka makin mahir sehingga bisa digunakan untuk membantu menjaga keamanan di perusahaan tersebut saat mereka melaksanakan tugas, dan yang pasti tugas-tugas mereka itu juga membantu petugas polisi dilapangan,” bebernya.

Tampak dalam latihan seluruh anggota Satpam dengan penuh disiplin dan semangat mengikuti seluruh gerakan demi gerakan yang diarahkan oleh pelatih.

Nur Muktiadi

The post Satbinmas Polres Batang Bina dan Latih Satpam PLTU appeared first on SuaraBaru.id.