“Tidak ada yang salah. Memprioritaskan PKL Alun-alun bagi warga ber-KTP Kudus adalah langkah yang tepat,” ujar Masan, Rabu (30/4/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas. Dengan status KTP Kudus, Pemkab memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai program bantuan guna meningkatkan kesejahteraan para PKL.

“Dengan kepemimpinan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, sudah disiapkan banyak program yang menyasar masyarakat kecil, termasuk PKL. Salah satunya adalah program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yang juga mencakup PKL,” terangnya.

Program-program bantuan tersebut, lanjut Masan, hanya bisa diakses oleh PKL yang ber-KTP Kudus. Oleh karena itu, bagi pedagang yang sudah lama berjualan namun belum memiliki KTP Kudus, diimbau untuk segera melakukan perpindahan administrasi agar bisa menikmati fasilitas yang tersedia.

Terkait respons negatif netizen terhadap video Wabup Bellinda, Masan menilai hal tersebut wajar dan bergantung pada cara masing-masing individu memahami informasi.

“Apa yang disampaikan dalam video itu tidak ada yang salah. Kalau ada tanggapan negatif, itu soal persepsi saja,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, pernyataan Wabup Bellinda tidak pernah menyebutkan adanya larangan bagi PKL ber-KTP luar Kudus untuk berjualan.

“Yang jelas, tidak ada larangan bagi PKL ber-KTP non-Kudus untuk tetap berjualan di Kudus,” katanya.

Namun demikian, PKL dari luar Kudus tidak bisa mengakses program-program bantuan yang disiapkan Pemkab Kudus.

“Kalau misalnya ada bantuan gerobak gratis, ya jangan iri. Karena syarat penerima bantuan memang harus warga Kudus,” tukasnya..

Masan juga mengapresiasi Wabup Bellinda yang sering mengunggah video lewat media sosial instagram maupun tiktok. Karena era saat ini, media sosial menjadi sarana efektif untuk menyapa langsung ke masyarakat.

Sebagaimana diketahui, video Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang membahas prioritas PKL Alun-alun Kudus viral di media sosial dan sempat menuai beragam komentar. Dalam video yang diunggah di akun resmi Bellinda tersebut, ia menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan PKL ber-KTP Kudus dalam penataan Alun-alun Kudus.

Ali Bustomi

The post Ketua DPRD Kudus Tegaskan Tak Ada yang Salah dalam Video Viral Wabup Bellinda Soal PKL Alun-alun appeared first on SuaraBaru.id.

Video tersebut diunggah pada Kamis (24/4). Dalam video tersebut nampak Bellinda berjalan dari pendapa menuju areal Alun-alun Simpang Tujuh Kudus dan menyambangi para PKL yang berjualan.

Dalam caption video, disebutkan bahwa apa yang dilakukan Bellinda tersebut menindaklanjuti keluhan warga di akun tiktoknya yang mengatakan banyak PKL di Alun-alun yang bukan warga Kudus.

Di video tersebut, Bellinda mendatangi beberapa PKL dan menanyakan KTP nya. Saat mendapati ada PKL yang bukan warga Kudus, Bellinda meminta yang bersangkutan untuk pindah KTP Kudus.

“Di sini (Alun-alun) saya prioritaskan untuk warga Kudus,”kata Bellinda.

Dalam video tersebut, Bellinda juga menyampaikan PKL Alun-alun Kudus juga ada paguyubannya yang mana yang tidak ber KTP Kudus tidak bisa menjadi anggota.

Bahkan Bellinda menyatakan sudah meminta Dinas Perdagangan untuk melakukan penertiban. Dia minta dalam waktu satu minggu, penertiban sudah harus dilakukan

Unggahan video Wabup Bellinda tersebut sontaj menuai reaksi. Salah satu komentar kritis datang dari akun @viergaesha23 yang mempertanyakan, “Apakabar orang2 kudus yg berjualan di luar kudus..? Apakah perlu diperlakukan sama kyk gtt?”

Komentar tersebut mendapat dukungan dari warganet lain. Akun @noni.6651 menyindir, “Emang dasar yang dagang di trotoar itu di larang karena mengganggu, jadi kalau mau ngelarang ya di larang aja, nggak usah pake embel-embel akamsi.”

Kritik juga muncul karena kebijakan ini dianggap berpotensi diskriminatif dan tidak menyentuh akar persoalan, seperti penataan ruang kota dan fasilitas usaha kecil. Sebagian netizen meminta agar Pemkab Kudus fokus pada penataan lokasi dagang dan peningkatan fasilitas bagi semua pedagang tanpa melihat asal domisili.

Di sisi lain, ada juga yang berkomentar positif dan mendukung kebijakan Bellinda. Salah satunya dari akun @lutfipermitasari yang mengatakan “Saya orang Kudus pengin jualan aja ngurus di Dinas Perdagangan aja sampe 6 bulan. Katanya nunggu ada tempat kosong”.

Hingga kini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Bellinda terkait implementasi rencana tersebut. Warga menantikan penjelasan lebih lanjut, terutama soal bagaimana kebijakan ini akan diterapkan secara adil tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

Ali Bustomi

The post Larang PKL Non-KTP Kudus Jualan, Wabup Bellinda Birton Tuai Kritik Netizen appeared first on SuaraBaru.id.