Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengembalikan dana sebesar Rp6,7 miliar pada 10 April 2025 lalu. Dana tersebut merupakan anggaran yang tidak terpakai selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Ada Rp6,7 miliar yang tidak terserap dan sudah kami kembalikan ke kas daerah,” jelas Amir, Jumat (3/5/2025).

Senada, Ketua Bawaslu Kudus, Wahibul Minan, juga mengonfirmasi pengembalian dana hibah Pilkada. Total yang dikembalikan oleh Bawaslu sebesar Rp620 juta, yang disetorkan pada 8 April 2025.

“Dana yang dikembalikan termasuk alokasi untuk putaran kedua dan sejumlah pos anggaran lain yang tidak terpakai,” terangnya.

Secara total, sisa dana hibah Pilkada 2024 yang dikembalikan oleh KPU dan Bawaslu Kudus mencapai Rp7,4 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa pengembalian tersebut sudah sesuai ketentuan. KPU menerima total anggaran Rp33,7 miliar, sementara Bawaslu mengelola Rp8,7 miliar. Dari kedua lembaga tersebut, seluruh sisa dana telah dikembalikan ke kas daerah.

“Dana yang dikembalikan akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024, dan akan dimanfaatkan kembali dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kudus,” jelas Djati.

Tak hanya Penyelenggara, dana hibah untuk pengamanan Pilkada yang disalurkan kepada TNI dan Polri juga telah dievaluasi. Polres Kudus yang menerima Rp3 miliar mengembalikan sisa dana sebesar Rp125 juta. Sedangkan Kodim 0722/Kudus yang mendapat alokasi Rp1,15 miliar melaporkan seluruh anggaran telah terserap tanpa sisa.

Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan bahwa proses pengelolaan anggaran Pilkada 2024 dilakukan secara akuntabel dan transparan. Pengembalian dana tersebut tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan ruang fiskal tambahan bagi pembangunan daerah di tahun mendatang.

Ali Bustomi

The post Dana Pilkada Kudus Rp7,4 Miliar Dikembalikan ke Kas Daerah, Ini Alasannya! appeared first on SuaraBaru.id.

“Setelah ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2024, kami segera melakukan pembahasannya pada 6-9 Agustus 2024,” kata Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyowati usai rapat paripurna DPRD Kudus dengan agenda penandatanganan KUA-PPAS APBD Perubahan 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Kudus, baru-baru ini

Ia berharap bisa mengebut menyelesaikan pembahasannya dan pengesahannya sebelum masa akhir periode DPRD. Selain itu, kata dia, KUA-PPAS tahun 2025 juga akan dibahas yang dijadwalkan pada 12-15 Agustus 2024.

Erna mengatakan, percepatan pembahasan APBD Perubahan 2024 dilakukan agar pelaksanaan pembangunan daerah bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Sebab, jika menungggu anggota dewan yang baru dilantik, tentu membutuhkan waktu karena mereka harus membentuk alat kelengkapan dewan terlebih dulu.

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengungkapkan pada APBD Perubahan 2024 memang ada kebutuhan yang sangat mendesak, mulai dari pembayaran rekening listrik LPJU, serta pembelian alat berat untuk penanganan sampah di TPA.

Selain itu, kata dia, ada kebutuhan untuk masyarakat, karena ketika menemui masyarakat, termasuk ketika berkunjung ke pasar, sekolah, dan pesantren juga menampung banyak masukan dari masyarakat bawah agar bisa diusulkan lewat APBD Perubahan 2024.

“Termasuk untuk renovasi stadion Wergu Wetan Kudus juga diusulkan lewat APBD Perubahan 2024,” ujarnya.

Untuk kebutuhan anggarannya, kata dia, memang belum diputuskan karena masih dalam proses diskusi, mengingat harus mempertimbangkan waktu yang pendek dan timeline atau linimasa pekerjaan.

Sementara proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD murni 2024.

Proyeksi pendapatan APBD Perubahan 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,91 persen. Jika pada APBD murni 2024 tercatat sebesar Rp2,04 triliun, maka untuk APBD Perubahan 2024 naik sebesar Rp182,26 miliar atau 8,91 persen menjadi Rp2,23 triliun.

Untuk pendapatan asli daerah (PAD), ada kenaikan sebesar Rp68,87 miliar atau 15,70 persen menjadi Rp507,4 miliar dari sebelumnya Rp438,53 miliar.

Sementara, salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kudus, Rochim Sutopo menyebutkan proses pembahasan APBD Perubahan 2024 ini akan dilakukan secara hati-hati mengingat mendekati agenda politik berupa pelaksanaan Pilkada 2024.

Banggar akan mencermati jangan sampai anggaran yang ada menjadi ajang politisasi salah satu kontenstan tertentu.

”Kami akan sebijaksana mungkin dan seadil mungkin untuk menganggarkan anggaran daerah ini. pro kontra jelas, namun kami akan memprioritaskan kegiatan masyarakat yang paling bermanfaat,” tekannya.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kabupaten Kudus Percepat Pembahasan APBD Perubahan 2024 appeared first on SuaraBaru.id.