Berlangsung di Ruang Arjuna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, memimpin langsung Tim Pemeriksa yang terdiri dari beberapa intansi terkait. Antara lain Ditjen Imigrasi, Kementerian Agama, Polda Jateng, Ditjen Pajak, Dinpermadesdukcapil Jateng, dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Verifikasi substantif ini menyangkut permohonan pewarganegaraan atas nama Park Jae Hyun asal Korea Selatan dan Mazen Esam Abdulalem Mohammed asal Yaman. Park sendiri telah tinggal di Indonesia selama 7 tahun dan berdomisili di Pati, sedangkan Mazen telah menetap selama 5 tahun di Semarang.

Pemeriksaan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-134 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan, yang menekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan administratif maupun substantif.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin pada kesempatan tersebut menekankan klarifikasi permohonan ini harus dilakukan dengan jelas sesuai dengan prosedur.

“Agar nantinya tidak terjadi hal yang membuat proses pewarganegaraan ini dilakukan berulang kali,” ujarnya.

Satu per satu anggota tim verifikasi menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing pemohon pewarganegaraan seputar latar belakangnya. Seperti mengapa berkeinginan menjadi WNI, kelancaran berbahasa Indonesia, pengetahuan tentang Indonesia, hingga kewajiban-kewajiban lain seperti pajak.

Pemeriksaan substantif berlansung dengan lancar dan hanya terdapat beberapa data atau dokumen yang perlu diperbaiki dan diperbaharui. Di akhir kegiatan, Tjasdirin berpesan kepada kedua pemohon naturalisasi agar WNA yang menjadi WNI dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan masyarakat di sekitarnya. Terlebih mengingat pekerjaan Park sebagai pengusaha di bidang industri logam juga mesin dan Mazen sebagai investor bisnis.

Proses pewarganegaraan sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan orang asing menjadi WNI dengan memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana diatur undang-undang. Melalui prosedur yang transparan dan tertib, pemerintah memastikan bahwa setiap permohonan diputuskan dengan penuh kehati-hatian demi kepentingan bangsa dan negara.

Ning S

The post WNA Asal Korea Selatan dan Yaman Jalani Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum di Indonesia pada Rabu (12/11). Kegiatan dibuka oleh Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang, yang dalam arahannya menekankan, proses pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Pewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang untuk menjadi Warga Negara Indonesia, namun pengabulannya tetap merupakan hak prerogatif pemerintah yang berdaulat setelah melalui pemenuhan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Hantor.

Sementara itu, Direktur Tata Negara, Dulyono, menyampaikan arahan terbaru dari Menteri Hukum terkait proses kewarganegaraan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Revisi UU Nomor 12 Tahun 2006.

“RUU tersebut diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum dan penyederhanaan proses pewarganegaraan di masa mendatang,” kata Dulyono.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo mengharapkan Kanwil Kemenkum Jateng dapat berkontribusi dalam pelayanan pewarganegaraan. “Kanwil Kemenkum Jateng telah beberapa kali melaksanakan proses pewarganegaraan, yang telah disetujui oleh pusat, ” terangnya.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab mengenai pelaksanaan layanan pewarganegaraan di daerah, termasuk upaya untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Wilayah dan pusat dalam memastikan layanan berjalan tertib, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Monitoring Pelaksanaan Tertib Proses Layanan Pewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Bertempat di ruang rapat Arjuna, kegiatan verifikasi ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Heni Susila Wardoyo dan dihadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, serta jajarannya.

Kedua WNA yang diverifikasi masing-masing berasal dari Perancis dan Denmark. Keduanya saat ini sama-sama menetap di Kabupaten Jepara.

Dipandu oleh Kabid AHU, satu per satu anggota tim verifikasi melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing pemohon pewarganegaraan seputar latar belakangnya.

Pada kesempatan tersebut Kakanwil juga melempar pertanyaan kepada pemohon terkait pemahaman mereka mengenai setiap sila di dalam Pancasila.

“Saya pikir pemahaman tentang Indonesia sudah cukup baik. Nanti kita akan rapat untuk menindaklanjuti apakah saudara lolos verifikasi atau tidak,” kata Heni.

Pewarganegaraan merupakan mekanisme yang memungkinkan orang asing untuk menjadi WNI melalui prosedur yang telah ditetapkan, seperti permohonan atau berdasarkan perjanjian khusus.

Proses ini melibatkan persyaratan hukum tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang kewarganegaraan negara.

Di Indonesia sendiri, pewarganegaraan akrab dengan istilah naturalisasi yang kerap digunakan saat seorang pemain sepakbola asing keturunan Indonesia menjadi WNI untuk bergabung membela Timnas Garuda.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Verifikasi Pewarganegaraan WNA Perancis dan Denmark appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, menegaskan, jaminan terhadap status kewarganegaraan adalah hak fundamental yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap instansi yang terlibat dalam layanan ini harus memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi yang berlaku.

“Sosialisasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antara instansi pusat dan daerah agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, regulasi yang menjadi dasar kegiatan ini mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Ia menekankan bahwa pelayanan kewarganegaraan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu.

“Status kewarganegaraan adalah hak dasar yang harus dipastikan oleh negara. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar masyarakat mendapatkan informasi dan layanan yang terbaik,” ujar Tjasdirin.

Ia mengungkapkan, hingga 12 Maret 2025, layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Jawa Tengah telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 130 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 125 juta berasal dari layanan pewarganegaraan, sementara Rp 5 juta berasal dari layanan status kewarganegaraan.

Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Dulyono saat memberikan keynote speech menegaskan, negara memberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan dan dilindungi secara penuh oleh perundang-undangan.

“Negara tidak membiarkan warga negara tidak memiliki kewarganegaraan. Indonesia menganut asas ius sanguinis. Adapula kewarganegaraan ganda terbatas untuk melindungi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG),” tuturnya.

Sementara itu Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Rezka menjelaskan berbagai Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan yang ada pada Ditjen Administrasi Hukum Umum. Antara lain layanan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi ABG, layanan permohonan kehilangan kewarganegaraan RI, dan penegasan status kewarganegaraan RI.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah beserta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Sosialisasikan Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Dorong Sinergi Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.