Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, yang didampingi Sekum Drs KH Mihyidin MAg, Ketua Komisi Fatwa Dr KH Fadlolan Musyaffa Lc MA, Sekretaris Komisi Fatwa Prof Dr KH Izzuddin MAg, kepada sejumlah awak media, Kamis (5/3/2026).

Dijelaskan KH Darodji, munculnya Nisab Zakat Penghasilan dan Profesi ini, setelah fatwa MUI No 3 Tahun 2003, yang menggunakan standar emas 85 gram, memerlukan pengkajian ulang. Hal itu disebabkan, harganya yang melonjak tinggi dan berpotensi fluktuatif. Selain itu, saat ini emas tidak lagi menjadi alat tukar murni.

BACA JUGA: Tim Wasev Mabesad Tinjau TMMD di Somagede, Serahkan Bantuan Kaki Palsu

MUI Jateng menilai, selama ini pelaksanaan zakat penghasilan dan profesi, dalam pengentasan kemiskinan cukup efektif dan kontributif, karenanya perlu ditingkatkan.

Permasalahannya, akhir-akhir ini masyarakat banyak yang bertanya kepada MUI Jateng, yang meminta MUI mengeluarkan fatwa, berkaitan standar Nisab Zakat Penghasilan dan Profesi, terkait harga emas yang melonjak tinggi.

Berdasarkan hal itu MUI Jateng memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nisab Zakat Penghasilan dan Profesi, disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

BACA JUGA: Angkutan Lebaran 2026, PT DLU Operasikan 5 Armada Kapal Rute Semarang – Kalimantan

Fatwa ini menegaskan, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan syarat telah mencapai nisab senilai 40 ekor domba per tahun, atau 520 kg beras per bulan. Zakat penghasilan dan profesi itu dapat dikeluarkan pada saat menerima. Sedangkan kadar zakat penghasilan dan profesi sebesar 2,5 persen.

Adapun yang dimaksud dengan penghasilan dan profesi yakni, pendapatan rutin seperti gaji pegawai, pejabat negara, dan pendapatan profesi seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, wartawan, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan halal lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa, Dr KH Fadlolan Musyaffa menambahkan, sebelum menetapkan fatwa, pihaknya terlebih dulu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), pada 23 Februari 2026, kemudian dilanjutkan pada 3 Maret 2026.

Riyan

The post MUI Jateng Keluarkan Fatwa Nisab Zakat Profesi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam hal ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Brebes melaksanakan Bimbingan teknis (Bimtek) Penerima Bantuan Hibah kepada para kelompok peternak di Command Center Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (16/9/2025).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh Ismu Subroto menyampaikan tujuan hibah sangat beragam, namun umumnya adalah untuk membantu sesama dan menunjang pembangunan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap para penerima hibah dapat menggunakan dana hibah dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian para penerima hibah dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan peternakan yang dilakukan,” ucap Ismu.

Anggota DPRD Brebes Fauzan Rasyid menyampaikan, bantuan dana hibah ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para kelompok peternak di Kabupaten Brebes, sehingga nantinya program hibah yang ada dapat terus berlanjut dan berdampak kepada peningkatan perekonomian kelompok peternak.

“Semoga dengan adanya hibah ini menjadikan sektor peternakan Kabupaten Brebes menjadi lebih beres sesuai program Bupati dan Wakil Bupati Brebes,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Usaha Peternak Dayu Linggalana melaporkan, tahun 2025 DPKH Brebes menyalurkan hibah uang kepada 29 Kelompok Tani Ternak (KTT), terdiri atas 28 kelompok penerima hibah bantuan uang dan 1 kelompok penerima hibah uang sarana prasarana, dengan total anggaran sebesar Rp860 juta, dengan komposisi hibah bantuan uang senilai Rp810 juta dan hibah uang sarana prasarana senilai Rp 50 juta.

“Sasaran penerima 29 KTT yang tersebar di 11 kecamatan yakni Brebes, Wanasari, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Losari, Kersana, Banjarharjo, Salem, Bantarkawung, dan Paguyangan. Adapun komoditas ternak yang dibelanjakan meliputi domba (27 kelompok), kambing (1 kelompok), dan sapi (1 kelompok),” terangnya.

Dayu berharap, bimtek mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola usaha peternakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, menjadi sarana pertukaran pengalaman dan berbagi ilmu antara peternak dengan narasumber/pemateri, sehingga terbangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang bermanfaat bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Brebes.

Turut hadir, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham RI Dian Purwanti, perwakilan Kepala BPKAD Kabupaten Brebes serta para peserta bimtek dari kalangan kelompok peternak Kabupaten Brebes.

Nur Muktiadi

The post Majukan Peternakan, Pemkab Brebes Gelontorkan Dana Hibah appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah Lapas Terbuka Kendal, kini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwodadi mulai mempersiapkan lahan baru yang akan digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan, Jumat (1/11/2024).

Langkah ini merupakan upaya memberdayakan warga binaan, sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketersediaan pangan.

Lapas Purwodadi akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu area untuk pertanian dan area peternakan. Di area pertanian, berbagai jenis tanaman pangan akan dibudidayakan, termasuk sayuran, buah-buahan, dan tanaman pokok lainnya yang memiliki nilai gizi tinggi dan potensi pasar yang baik.

Sementara itu di area peternakan, rencananya akan diisi dengan budidaya ternak kecil seperti ayam, kambing, dan ikan. Budidaya ternak ini diharapkan dapat menjadi sumber protein tambahan dan memberikan manfaat ekonomi, baik bagi Lapas maupun warga binaan yang terlibat dalam pengelolaannya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kalapas Purwodadi, Deny Fajariyanto menjelaskan, persiapan lahan baru ini dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan keterampilan bagi warga binaan serta program ketahanan pangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan Lapas sebagai tempat rehabilitasi yang tidak hanya memperbaiki perilaku warga binaan, tetapi juga memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi mereka,” ujarnya.

Dikatakan bahwa keberadaan lahan produktif di Lapas-Lapas Jateng dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan nasional.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Dorong Lapas Purwodadi Siapkan Lahan Baru untuk Pertanian dan Peternakan appeared first on SuaraBaru.id.