Kegiatan tersebut dimulai sejak Senin (2/6/2025). Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy menyampaikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan peserta didik selama di Polres Semarang.

“Para peserta didik yang melaksanakan kegiatan di Polres Semarang ini, akan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya baksos, diskusi hingga penelitian di sejumlah instansi pemerintahan,” ungkap Ratna, Rabu (4/6/2025).

Bakti sosial dilaksanakan para peserta Sespimen Dikreg 65 dengan mengunjungi Kelurahan Lerep. Disana para peserta juga melaksanakan diskusi kepada warga, berkaitan dengan masukan serta saran terkait Harkamtibmas di wilayah Lerep.

“Di hari pertama kami lakukan diskusi bersama warga Kelurahan Lerep terkait Harkamtibmas. Ini sebagai peningkatan kompetensi dinamika tugas Kepolisian berdasar situasi di Kelurahan Lerep. Kami juga memberikan baksos kepada warga,” kata Perwira Pendamping, Kombes Pol. Purnama.

Sementara itu dihadapan para peserta didik, Ratna menyampaikan, Polres Semarang mendukung penuh program ketahanan pangan. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan panen raya jagung kuartal II, di perkebunan PTPN I Ngobo Kecamatan Bergas.

“Sebagai motor penggerak ketahanan pangan, Polres Semarang telah melaksanakan panen raya jagung kuartal II. Ini semua merupakan kerja sama dan sinergitas yang baik antar instansi di wilayah Kabupaten Semarang,” tambah Ratna.

Ratna berharap dengan kegiatan KKP ini, tidak hanya melalui teori namun mempraktikkan langsung ditengah masyarakat. Sehingga membentuk pemimpin-pemimpin Polri yang presisi, berkarakter dan mempunyai kompetensi dalam mengemban tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ning S

The post 9 Peserta Didik Sespimen Polri Melaksanakan Kuliah Kerja Profesi di Polres Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, pemerintah selain menyediakan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang baik di setiap sekolah, juga harus memperhatikan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Pengembangan pendidikan kedepannya harus memperhatikan karakteristik individu siswa. Untuk itu, perlu adanya penambahan jumlah guru pendamping khusus (GPK) di sekolah- sekolah reguler yang bisa mempelajari dan memahami karakteristik semua peserta didiknya, termasuk yang berkebutuhan khusus,” katanya, Sabtu (30/12/2023).

Anang menjelaskan, kemampuan pedagogik dari guru pendamping khusus di sekolah ini sangat penting perannya  agar semua peserta didik bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas atau difabel tak hanya yang normal saja.

“Jangan sampai anak- anak yang sebenarnya bisa bersekolah di sekolah reguler atau sekolah inklusi, tapi malah disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB), padahal hal ini bisa mempengaruhi secara psikologis anak. Kan nantinya anak-anak juga berbaur dengan masyarakat lainnya,” katanya.

Menurut Anang, Pemerintah kota Semarang, seharusnya mulai menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yakni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan Penataan Ruang (Distaru) dengan membuat jalur khusus untuk tuna netra, maupun toilet khusus penyandang disabilitas di sekolah.

“Sekarang masih belum optimal, belum lagi ke tempat umum lainnya seperti masjid dan perkantoran. Tidak bisa diakses seluruhnya dengan baik,” katanya.

Pemkot harus memperhatikan peserta didik berkebutuhan khusus, agar punya kesempatan yang sama di masa depan mendapatkan pendidikan baik, dan akhirnya bisa mandiri.

“Termasuk, pemberian kuota bagi mereka untuk nantinya bisa berkarir di perusahaan, atau di pemerintahan,” ujarnya.

Sehingga dewan mendorong adanya sekolah inklusi agar bisa memenuhi pelayanan pendidikan bagi semua peserta didiknya. Termasuk lembaga assesment bagi anak berkebutuhan khusus, yang digratiskan pemerintah.

“Sehingga setelah lulus assesment yang dibiayai pemerintah tersebut mereka bisa diterima di sekolah reguler, inklusi atau SLB,” katanya.

Sementara, Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas pendidikan kota Semarang, Fajriah, menjelaskan, peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah reguler adalah kewenangan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Maupun pemenuhan sarana dan prasarana di sekolahnya disesuaikan dengan keinklusifan.

“Sekarang ada sekitar 200 peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Paling banyak yang punya keterbatasan lambat belajar, ini secara fisik tidak kasat mata. Berbeda dengan penyandang disabilitas seperti tuna daksa atau cacat fisik yang harus butuh kursi roda dipenuhi, maupun jalur jalan khusus pun juga penuhi. Kemudian disiapkan toilet sekolah khusus disabilitas. Karena tunadaksa tidak banyak sehingga dipenuhi dulu,” katanya.

Terkait penyediaan guru pedagogik, lanjut dia, memang idealnya di sekolah inklusi ada guru kelas, guru mata pelajaran (mapel) dan guru damping (shadow teacher). Namun, saat ini guru pendamping khusus (GPK) di kota Semarang dari pelatihan Kemendikbud berjumlah 15 guru.

“Lalu, ada tambahan sebanyak 80 GPK lagi usai kegiatan Bimtek Kurikulum Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Bulan Desember ini oleh Disdik Kota Semarang, sehingga sekarang menjadi 95 GPK. Mereka juga dibekali materi dari alumni Kemendikbud,” katanya.

Diharapkan, dengan makin banyaknya GPK sekolah menjadi lebih siap menerima PDBK dan bisa memberikan layanan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Di Kota Semarang sendiri ada sebanyak 58 sekolah inklusi tingkat SMP.

“Sedangkan kalau untuk siswa autis diharuskan ada guru damping, namun dilihat dulu perilakunya. Kami nanti berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk proses pembelajaran, kurikulum dan assesmentnya sesuai aturan inklusi,” katanya.

Apalagi di kota Semarang saat ini telah terdapat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dibawah Disdik yang didalamnya terdapat psikolog untuk memberikan asesmen dan pendampingan PDBK inklusi permanen dan temporer. Sehingga sangat membantu asesmen PDBK sesuai jenis keinklusifan mereka

Hery Priyono

The post Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Didorong Dapat Layanan Pendidikan yang Terbaik appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, supaya mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, berkarakter baik, dan penuh tanggung jawab.

Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebijakan universal.

Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menyatakan, “…pertanggunggjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya.

Artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya, serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. (Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cekatan kelima, 2013, halaman 469).

Jadi, budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam melakukan budaya positif tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Budaya positif membuat anak memahami dan mengerti dalam melakukan perbaikan tanpa paksaan dari manapun.

Sedangkan Deal Peterson (1999) mendefinisikan, budaya sekolah merupakan tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu lama oleh guru, murid, orangtua dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai macam krisis dan pencapaian.

Contoh budaya sekolah yang sudah diterapkan di sekolah adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun, apel pagi, bahkan kegiatan ajang pencarian bakat melalui kegiatan apresiasi siswa.

Tentunya dalam menerapkan budaya positif sekolah harus memperhatikan kodrat anak, terutama kodrat alam dan kodrat zaman yang harus berpihak kepada peserta didik. Budaya berdoa sebelum dan sesudah selesai pelajaran, bahkan ada sekolah yang sudah menerapkan sholat dzuhur berjamaah dan pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Kegiatan pembiasaan tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan profil pelajar pancasila dimensi beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Kegiatan ini harus secara “Continue” dilaksanakan disekolah.

Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan penting. Guru harus dapat memahami budaya positif yang dilakukan peserta didik, baik di kelas maupun di sekolah. Selain itu pemahaman akan budaya positif juga diperlukan, karena guru sebagai pamong yang diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter.

Menurut Perpres No 87 tahun 2017 mengeluarkan peraturan tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan lokal dan budi pekerti.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa karakter adalah nilai yang sudah tertanam dan melekat pada diri peserta didik dan merupakan identitas. Oleh karena itu karakter tidak bisa terbentuk secara tiba-tiba dan membutuhkan proses yang lama.

Adapun cara menumbuhkan budaya positif disekolah antara lain:

1. Membuat kesepakatan kelas dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab

2. Membangun komunikasi dengan orangtua peserta didik, untuk mendapatkan informasi tentang penerapan budaya positif di rumah

3. Membangun kerja sama kepada rekan sejawat dan orangtua dalam bentuk kontrol, sebagai konsistensi budaya positif yang telah dilakukan peserta didik

4. Melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan sekolah, yang bertujuan untuk mengembangkan budaya positif, seperti apel pagi, senam sehat, sholat berjamaah, apresiasi siswa dan kegiatan lainnya

Mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, agar terbentuk dan tertanam nilai-nilai karakter profil pelajar pancasila, sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Penulis: Sri Wahyuningsih, S,Pd
Guru SDN Sendangmulyo 02
Korsatpen Tembalang Kota Semarang

The post Budaya Positif Sekolah Bentuk Karakter Peserta Didik appeared first on SuaraBaru.id.