Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan, Polda Jateng terus meningkatkan pelayanan, khususnya dalam membangun trust kepada publik.

Dikatakan bahwa data laporan Ombudsman RI Jateng tahun 2022 menerima 188 laporan masyarakat.

Substansi maladministrasi yang dilaporkan paling banyak berturut-turut meliputi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, dan tidak memberikan pelayanan.

Tiga urutan terbanyak dilaporkan di Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah yakni substansi pendidikan sebanyak 70 laporan masyarakat. Kedua, terkait pedesaan sebanyak 20 laporan. Ketiga terkait pelayanan Kepolisian sebanyak 16 laporan.

“Biasanya kan Polda Jateng peringkat pertama, ini menurun, dan terbanyak Pemerintah Provinsi Jateng yang paling banyak diadukan,” terangnya, Sabtu (14/1/2023).

Disebutkan bahwa penurunan aduan laporan masyarakat di Polda Jateng lantaran Polri memang membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan seluas-luasnya terhadap layanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

“Semua laporan ditindaklanjuti dengan respon yang baik. Irwasda setiap kami dilapori selalu responsif lalu segera meneruskan ke unit terkait seperti Reskrim, Lantas, dan lainnya hingga ada penyelesaian,” tsmbahnya.

Meski aduan menurun, pihaknya meminta Polda Jateng untuk terus berbenah. Sebab, dari laporan yang sudah masuk mayoritas masih berkutat soal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Berikutnya, SP3 atau surat pemberhentian yang diterbitkan oleh penyidik dari pihak kepolisian untuk menghentikan pengusutan suatu kasus. “Polisi harus menjaga kepercayaan masyarakat setiap laporan harus ditindaklanjuti secara cepat,” tandasnya.

Menurutnya, Polda Jateng juga bergerak cepat dalam memberikan layanan ke masyarakat selepas Polri meluncurkan layanan call center 110 secara gratis.

“Layanan Call Center 110 ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat membutuhkan kehadiran Polisi,” tuturnya.

Selain layanan 110, Polri juga membuka informasi dan masukan dari masyarakat melalui program Jumat Curhat, untuk mendekatkan diri pada masyarakat, di mana program ini mengharapkan Polisi mendengar, melihat dan bertindak.

“Itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini, selain Polisi selalu Hadir untuk menolong dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman: Layanan Pengaduan Masyarakat di Polda Jateng Membaik appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida menyampaikan, pemantauan pelayanan publik bersama ini sebagai wujud implementasi nota kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Ketua Ombudsman RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Jawa Tengah tentang sinergi pengawasan pelayanan publik, sehingga dalam rencana kerja kami di wilayah Jawa Tengah bersinergi dengan Inspektorat dan Biro Organisasi Sekda Jawa Tengah,” ujar Farida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).

Dikatakan, Samsat salah satu unit pelayanan yang mendapatkan perhatian dari Ombudsman RI Jawa Tengah karena salah satu unit penyelenggara pelayanan publik yang sering diadukan masyarakat.

“Unit pelayanan pajak daerah juga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kami bersama-sama berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas,” ujarnya.

Diketahui, Samsat terdiri dari 3 instansi yang memberikan layanan satu atap yakni Polri, Pemerintah Provinsi dan Jasa Raharja.

Pada kegiatan pemantauan pelayanan publik di Samsat Kota Pekalongan, tim Ombudsman Jateng fokus menyoroti ruang lingkup layanan Samsat yang meliputi pelayanan cek fisik, pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ.

“Tim Inspektorat dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan untuk pelayanan aparatur Unit Pelayanan Pajak Daerah. Selain itu, tim gabungan juga memastikan bahwa sarana prasarana di Samsat Kota Pekalongan telah sesuai dengan standar pelayanan,” tambahnya.

Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah juga memberikan perhatian terkait standar informasi tarif pelayanan. “Jika pelayanan gratis, maka wajib dipublikasikan bahwa layanan gratis/tidak dipungut biaya (Rp.0), sesuai aturan bahwa proses pelayanan pada cek fisik kendaraan gratis,” tukasnya

Siti Farida menambahkan, temuan-temuan yang terkait dengan pemenuhan standar pelayanan publik dari tim gabungan telah disampaikan secara langsung kepada pejabat terkait.

Dia berharap bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, terlebih masyarakat datang ke Samsat adalah untuk membayar pajak daerah.

“Pemantauan bersama ini sebagai langkah awal yang baik untuk kami lakukan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai wujud sinergi pengawasan pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng Bersama Sekda Provinsi Lakukan Pemantauan Samsat Kota Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.