“Tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Untuk implementasinya, Kemenkumham menginisiasi rancangan Stranas BHAM yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 26 September 2023 lalu,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada peluncuran Stranas BHAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin (6/11/2023).

Yasonna menjelaskan, Stranas BHAM berisi panduan-panduan yang riil dan detail bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan Bisnis dan HAM dalam dunia usaha.

Ia mengungkapkan, peluncuran Stranas BHAM merupakan awal dari jalan panjang pemerintah memajukan penghormatan HAM dalam konteks dunia bisnis. Saat ini, Kemenkumham tengah menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM tentang mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah BHAM.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan P2HAM

“Setelah peluncuran Stranas BHAM, Kemenkumham langsung menyusun peraturan turunannya agar gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah bisa segera bergerak. Gugus tugas ini yang mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas HAM,” ucap Yasonna.

Yasonna meminta Gugus Tugas Nasional dan Daerah untuk menciptakan alur komunikasi yang efektif, karena Gugus Tugas Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan BHAM di wilayahnya kepada Gugus Tugas Nasional.

Dalam peluncuran Stranas BHAM, hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengukuhkan Gugus Tugas Nasional BHAM. Mahfud berharap Gugus Tugas Daerah BHAM segera dibentuk, menyusul dikukuhkannya Gugus Tugas Nasional.

“Kemenkumham agar menyampaikan kepada Gubernur supaya mengakselerasi Gugus Tugas Daerah. Mekanisme kerjanya akan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM,” tutur Mahfud.

BACA JUGA: Kemenkum HAM RI Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tipikor

Mahfud menyatakan, Stranas BHAM menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan dunia bisnis yang ramah HAM. Ia menilai penghormatan HAM akan meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia di level global.

“Dokumen Stranas BHAM disusun dengan prinsip non diskriminatif, kesetaraan, partisipasi, akuntabel, dan keterbukaan. Perpres ini meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM sehingga menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global,” ujarnya.

Mahfud mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia.

Bersamaan dengan agenda peluncuran Perpres No. 60 Tahun 2023, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada 11 satuan kerja Kemenkumham yang meraih nilai tertinggi dalam implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan peluncuran aplikasi SIPHAM.

Ning S

The post Pemerintah Luncurkan Perpres tentang Stranas Bisnis dan HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Pembuatan peraturan itu diharapkan melibatkan peran civil society dan kelompok perempuan, sebagaimana pembuatan Pergub Jateng nomor 35 tahun 2022.

”Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Tapi intinya, bagaimana mencegah kekerasan, mencegah gerakan-gerakan radikalisasi,” kata Ganjar, usai menjadi keynote speech dalam acara Kenduri Perdamaian dengan tema ‘Cegah Terorisme Jateng Gayeng’, di Kampung Percik, Salatiga, Selasa (28/3/2022).

BACA JUGA: Gagalkan Aksi Perang Sarung, Polsek Muntilan Amankan Sembilan Pelajar

Dijelaskannya, Pergub Jateng nomor 35 tahun 2022 dibuat, setelah melalui pembahasan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan perempuan. Pergub tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jateng itu, kemudian mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.

”Tadi yang mendapatkan apresiasi adalah, ini dibuat dengan melibatkan peran civil society. Ini dibuat dengan partisipasi kelompok perempuan, sehingga gender mainstream-nya tampak begitu. Kalau semua mau melakukan, nanti saya minta saja seluruh kabupaten/kota membuat semacam ini,” jelasnya.

Peraturan itu merupakan implementasi lanjutan dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PPE).

BACA JUGA: Badiklat Kumham Jateng Gelar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran APBN

Ganjar berharap, dari adanya Pergub itu, pencegahan tindakan radikal bisa dilakukan dengan cara yang lebih halus. Misalnya, melalui cara yang berbudaya, dengan melibatkan masyarakat dan kelompok perempuan.

Keterlibatan masyarakat itu termasuk menggandeng eks napiter. Para eks napiter itu akan memberikan edukasi dan pemahaman, tentang pola penyebaran faham radikal, serta bagaimana mencegah atau menangkalnya.

”Dengan cara itu, Insya Allah pencegahan tindakan radikal bisa dilakukan dengan lebih soft. Maka tadi kami bawa narasumber yang andal, mantan teroris. Dan dia menceritakan hal-hal yang penting,” ujar Ganjar.

Dipesankan juga, kepada para orang tua, agar berhati-hati untuk mengawasi anak. Karena mereka bisa saja berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang lain. Gubernur ingin, Pergub ini bisa menginspirasi yang lain, untuk mau juga melakukan hal yang sama.

Riyan

The post Ekstremisme Bisa Berafiliasi dengan Gerakan Lain appeared first on SuaraBaru.id.