Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk kerja sama pemanfaatan hasil pengelolaan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Direktur Manufacturing SBI, Soni Asrul Sani dan Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo S.H, M.Ed. Penandatangan juga disaksikan oleh Lilik Unggul Raharjo, Direktur Utama SBI, Asisten Administrasi Umum, Wasesa dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta, Senin (25/3/2024).

“Kerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya,” kata Direktur Utama SBI, Lilik Unggul Raharjo.

Sebelumnya, SBI telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan berbagai daerah yang sudah beroperasi, seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, DKI Jakarta, Sleman, dan pengelola sampah di Bali. Serta beberapa daerah lain yang masih dalam tahap MoU seperti Pemprov Aceh, Kabupaten Temanggung, Magelang, Bantul dan Wonosobo

Lilik menambahkan, kerja sama ini juga membantu SBI dalam peningkatan pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk mencapai target penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan kontribusi SBI sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular.

Pemanfaatan bahan bakar alternatif sebagai substitusi sebagian batu bara dalam proses produksi semen di SBI, dikelola oleh unit bisnis pengelolaan limbah bernama Nathabumi, yang bergerak dalam bidang penyediaan solusi pengelolaan limbah dan sampah ramah lingkungan.

Pj Walikota, Singgih Raharjo menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah utamanya di Kota Yogyakarta. “Kerja sama dengan SBI adalah langkah tepat karena pengalamannya dalam pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar alternatif. Kami berharap, kerja sama ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, dan hasilnya pun bermanfaat untuk perusahaan semen seperti SBI,” ujar Singgih.

Pengolahan sampah menjadi RDF akan di fokuskan di TPS3R Nitikan, Kranon dan Karangmiri. Dengan potensi timbunan sampah sebanyak 310 ton perhari, sampah yang akan diolah menjadi RDF mencapai 120 ton per hari, sedangkan sisanya akan ditangani melalui pengurangan sampah melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik dan Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori ala Jogja.

Ning S

The post SBI dan Pemkot Yogyakarta Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Sampah Perkotaan Menjadi RDF appeared first on SuaraBaru.id.

“Banyaknya orang bermigrasi (berpindah) ke kota, berdampak pada masalah di perkotaan, mulai  masalah permukiman, lingkungan, pencemaran air dan udara, serta sampah,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat membuka Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III Apeksi di Hotel Swissbell Surakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Ia berharap, Muskomwil itu mampu melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan organisasi dan pemerintah kota, sehingga berbagai persoalan di perkotaan ditemukan solusinya.

Menurut Sumarno, para wali kota harus dapat berfikir keras mencari solusi untuk menangani persoalan sampah di perkotaan. Sebab, masalah sampah berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Selain itu, masalah pemukiman warga juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab, perpindahan warga dari desa ke kota dengan area  yang relatif lebih sempit juga menjadi tantangan.

Persoalan yang kerap muncul akibat padatnya penduduk itu meliputi drainase, penyediaan sumber air bersih, transportasi yang ramah lingkungan, dan sebagainya.

Sumarno menambahkan, hal lain yang tak kalah penting adalah upaya bersama memajukan ekonomi masyarakat. Selain itu, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai potensi yang ada di kota masing-masing.

Menurut dia, semua potensi yang ada harus dioptimalkan atau minimal dikejar agar masuk menjadi pendapatan asli daerah.

“Mudah-mudahan Muskomwil ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat membawa kemajuan pemerintah kota,” imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa mengatakan, Muskomwil III Apeksi sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman dan gagasan, guna memperkuat sinergi diantara para anggota Apeksi.

Selain itu, sekaligus menjadi landasan yang kokoh untuk membangun kerja sama, sehingga menghasilkan dampak yang positif bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Teguh mengajak semua anggota Apeksi III untuk bersama-sama membina solidaritas dan saling menginspirasi perubahan positif di setiap kota.

Miskomwil III Apeksi diharapkan dapat menghasilkan gagasan terbaik demi kemajuan masing-masing kota, khususnya Komisariat Wilayah III.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Minta Apeksi Solutif Atasi Tantangan Masalah Perkotaan  appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 189.780 anak usia 9-59 bulan atau usia dibawah lima tahun (balita) bisa mendapatkan imunisasi tambahan campak rubella.

“Selama 30 hari kerja kami telah berhasil mencapai 1,8 juta anak untuk mendapatkan imunisasi tambahan. Sedikit lagi kita bisa memenuhi target nasional untuk memastikan terbentuknya kekebalan komunitas yang dibutuhkan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yunita Dyah Suminar, Jumat (16/9/2022).

Yunita menyampaikan, upaya percepatan terus dilakukan setiap harinya, dengan melibatkan lintas sektor, termasuk keterlibatan mitra pemerintah seperti mahasiswa, organisasi masyarakat, serta kelompok relawan lainnya yakni gerakan Pramuka dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah.

Menurutnya, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mensukseskan BIAN didasari imunisasi tambahan, dan upaya melengkapi imunisasi penting lainnya dengan upaya pemenuhan hak dasar anak.

“Hak anak untuk diimunisasi sama pentingnya dengan hak anak untuk mendapatkan identitas,” ungkap Kepala DP3A2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi.

Retno menjelaskan, dengan mendapatkan identitas, anak akan mendapatkan akses layanan dasar yang mereka perlukan bagi tumbuh kembangnya, sedangkan dengan mendapatkan imunisasi lengkap, anak akan tumbuh dengan sehat dan lebih terbuka peluang mencapai potensi-potensi terbaik mereka.

Sementara tingkat kepemilikan akta kelahiran anak di bawah usia 17 tahun di Jawa Tengah telah mencapai angka 96,03% atau di atas rata-rata nasional (88,42%). Sedangkan cakupan imunisasi campak rubella pada masa BIAN tahap kedua dari 1 Agustus ke 15 September 2022 mencapai 91,3%.

Kepala Perwakilan UNICEF untuk Pulau Jawa, Arie Rukmantara mengaku upaya Jawa Tengah dalam melindungi hak anak-anaknya sangat maksimal dan perlu dicontoh. Hak partisipasi anak-anak terlihat nyata dalam Musrenbang dan berbagai acara dialog lainnya dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Jateng.

Dikatakan, hak hidup aman dari kekerasan sudah dimaksimalkan lewat aplikasi jogo konco yang baru diluncurkan pada peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Banyumas pada bulan Juli 2022.

Berdasarkan hasil kajian mid-term review BIAN Fase 2 Jawa Bali di akhir Agustus, diketahui status imunisasi anak yang tinggal di perkotaan Jawa Tengah belum memenuhi target sasaran.

Temuan ini mengindikasikan bahwa isu perkotaan atau urban sudah penting dipertimbangkan dalam mensukseskan kampanye imunisasi. Per 14 September, Demak, Rembang, Kebumen, Grobogan, Klaten, Batang, Kendal, Blora, Wonogiri, Boyolali, Kudus, dan Wonosobo sudah berhasil mengimunisasi 95% balita mereka dengan vaksin campak rubella. Sedangkan Kota Pekalongan, Salatiga, Magelang, Tegal, dan Semarang masih belum sampai target 95% dari sasaran hasil proyeksi Kemenkes RI.

Untuk memahami fenomena ini, Arie merujuk kepada penelitian UNICEF mengenai “Urban Paradox” yang menunjukkan bahwa di beberapa negara anak-anak yang berada dalam kondisi keluarga pra-sejahtera di perkotaan mengalami kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan keluarga pra-sejahtera yang hidup di pedesaan.

Indikator-indikator ini termasuk angka cakupan imunisasi, tingkat pemenuhan akta kelahiran, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

“Memang ada tantangan tapi kami optimis Jateng akan mencapai 95% dengan berbagai percepatan yang dilakukan, misalnya dengan turunnya 4000 mahasiswa Universitas Diponegoro, dalam kerangka Kuliah Kerja Nyata Tematik, 15.618 kader kesehatan Fatayat NU, dan Pemerintah Jawa Tengah punya rekam jejak yang baik dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak dasar mereka,” terang Arie.

Disebutkan bahwa pelayanan imunisasi dasar dan rutin yang disediakan termasuk imunisasi OPV dan IPV untuk mencegah polio, DPT-HB-Hib untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningtis serta imunisasi campak rubella untuk mengeliminasi campak dan mengendalikan congenital rubella syndrome.

Pelayanan vaksinasi ini tersedia di semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya di seluruh Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Imunisasi Anak di Perkotaan Jawa Tengah Belum Memenuhi Target Sasaran appeared first on SuaraBaru.id.