Perhutani KPH Purwodadi memanfaatkan momentum silaturahmi ini dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Grobogan yang berlokasi berdekatan, guna membangun komunikasi yang lebih erat dan sinergi kelembagaan yang semakin solid serta terarah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Perhutani dalam menjawab tantangan pengelolaan kawasan hutan negara yang semakin kompleks, khususnya dari sisi hukum dan perlindungan aset.

BACA JUGA : Halalbihalal Keluarga Pendidikan, Diwarnai Penyampaian Ikrar Permohonan Maaf

Pertemuan berlangsung di ruang Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan yang disambut hangat oleh Kajari Grobogan, Sefran Haryadi dan jajarannya, Rabu (1/4/2026).

Rombongan Perhutani hadir lengkap, terdiri dari Administratur KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH Telawa, KPH Semarang, serta para wakil administratur yang turut mendukung agenda tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Sefran Haryadi, menerima langsung kehadiran jajaran Perhutani dan membuka ruang diskusi terkait penguatan kerja sama di bidang hukum.

Kedua belah pihak memanfaatkan pertemuan ini sebagai forum koordinasi intensif untuk membangun pemahaman bersama dalam menghadapi berbagai potensi persoalan hukum di lapangan.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga dan melindungi aset negara, khususnya kawasan hutan yang memiliki nilai strategis.

Perhutani dan Kejaksaan sepakat bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi sengketa maupun pelanggaran hukum.

Diskusi berkembang pada langkah konkret yang dapat diambil dalam memberikan pendampingan hukum kepada Perhutani sebagai pengelola hutan negara.

Selain itu, penguatan pengamanan aset negara menjadi perhatian utama yang terus didorong melalui koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Menteri Imipas RI Lantik Dirjen Imigrasi dan Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum

Kedua pihak juga membahas rencana pembaruan Nota Kesepahaman atau MoU sebagai dasar hukum kerja sama yang lebih adaptif terhadap dinamika yang ada.

MoU tersebut selama ini menjadi landasan penting dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain yang relevan.

Administratur KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan menegaskan pentingnya koordinasi yang intensif dengan Kejaksaan dalam mendukung tugas Perhutani.

“Perhutani sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang telah terjalin baik dengan Kejaksaan Negeri Grobogan selama ini,” ujar Untoro.

Untoro menyampaikan bahwa koordinasi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam pengamanan aset negara sekaligus penyelesaian persoalan hukum.

“Melalui koordinasi ini kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat,” lanjut Untoro dalam pernyataannya.

Ia juga menilai bahwa pembaruan MoU akan memberikan kejelasan batasan serta ruang lingkup kerja sama antara kedua institusi.

Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan yang menghadapi tantangan semakin kompleks.

Sefran Haryadi menyampaikan kesiapan Kejaksaan Negeri Grobogan dalam mendukung Perhutani di berbagai aspek penegakan hukum.

“Kami menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh jajaran Perhutani Grobogan Raya,” ungkap Sefran.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan, termasuk sengketa aset yang melibatkan Perhutani.

“Kejaksaan Negeri Grobogan siap menjalin kerja sama serta memberikan pendampingan hukum apabila terdapat permasalahan,” tambahnya.

Hubungan yang telah terjalin selama ini dinilai menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan secara profesional dan akuntabel.

BACA JUGA : Usai Dilantik, Dilantik 156 PNS Brebes Salurkan Bantuan untuk Warga Sridadi

Perhutani KPH Purwodadi melalui silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri Grobogan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi kepastian hukum dan pengamanan aset negara.

Perhutani KPH Purwodadi bersama Kejaksaan Negeri Grobogan meyakini bahwa silaturahmi yang terbangun akan memperkokoh kolaborasi kelembagaan serta memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat luas.

TYA WIDYA

The post Silaturahmi Perhutani KPH Purwodadi dan Kejaksaan Negeri Grobogan, Perkuat Pengamanan Aset Negara appeared first on SuaraBaru.id.

Penindakan ini dilakukan karena bangunan tersebut berdiri tanpa izin resmi dan berada di lokasi rencana Tanaman Rutin 2026.

Perum Perhutani KPH Purwodadi memastikan bangunan tidak berizin di wilayah BKPH Linduk, Grobogan itu melanggar ketentuan penggunaan kawasan hutan.

BACA JUGA : Hubungan Seks di Bulan Ramadan, Ini Penjelasan Hukumnya yang Wajib Kamu Ketahui

Keberadaannya bahkan sempat diklaim sebagai “Punden Keris Nogo Sosro”, meski tidak tercatat sebagai situs resmi dan tidak memiliki dasar sejarah yang sah.

Persoalan ini bermula saat petugas menemukan bangunan semi permanen di atas lahan garapan pesanggem atas nama Sugiri. Karena Sugiri tengah sakit, pihak lain untuk sementara menggarap lahan tersebut dan kemudian mendirikan bangunan.

Pada awalnya, bangunan itu disebut sebagai tempat penampungan hasil panen. Namun, seiring waktu, muncul klaim bahwa bangunan tersebut merupakan punden. Klaim inilah yang memicu polemik dan menimbulkan keresahan warga sekitar.

Pemerintah desa setempat tidak pernah mencatat lokasi tersebut sebagai situs sejarah. Aparat desa juga tidak pernah mengeluarkan pengakuan resmi terkait keberadaan punden dimaksud.

BACA JUGA : Kapal Nelayan Pacitan Terbalik, ABK-nya Hilang Masih dalam Pencarian 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, setiap pemanfaatan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan wajib mengantongi izin dari pejabat berwenang.

Lantaran bangunan berdiri tanpa izin, Perhutani menempuh langkah penertiban sesuai prosedur. Sebelumnya, petugas telah memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pihak terkait.

Petugas melaksanakan pembongkaran dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan menjaga situasi tetap kondusif.

Proses pembongkaran berlangsung tertib. Tidak terjadi gesekan maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Wakil Administratur/KSKPH Purwodadi, Henry Kristiawan, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga aset negara dan memastikan fungsi kawasan hutan tetap terpelihara.

“Kami telah mengedepankan pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan untuk pembongkaran mandiri. Namun karena tidak dilaksanakan, maka penertiban dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Henry.

Henry menegaskan, kawasan ini masuk dalam rencana Tanaman Rutin tahun 2026 sehingga harus steril dari bangunan tidak berizin.

“Penegakan ini penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum,” tegas Henry.

Ia menambahkan, Perhutani mengutamakan pendekatan humanis dalam setiap penertiban. Namun, kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Desa Lebak, Kasman, menyatakan dukungan penuh atas langkah yang ditempuh Perhutani. Ia memastikan tidak ada dasar historis yang menguatkan klaim punden tersebut.

BACA JUGA : Mengenal ‘Mardi Pancalaku’ dalam Diri Kita: Spiritual Road Trip Menuju Ridha-Nya

“Kami menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan punden dan tidak pernah tercatat sebagai situs sejarah desa. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat, kami mendukung pembongkaran bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan hutan negara,” ujar Kasman.

Dukungan serupa datang dari unsur kepolisian. Aparat memastikan pengamanan berjalan secara profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Bhabinkamtibmas Desa Lebak Polsek Grobogan, Brigadir Yulian Adhi S, menegaskan bahwa pihaknya melakukan pendampingan selama proses berlangsung.

BACA JUGA : Zainal Petir: Jaksa Tidak Bisa Membuktikan Dakwaan, Mohon Majelis Hakim Memutus Bebas Rachmad Gunadi

“Kami melakukan pendampingan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Alhamdulillah seluruh proses pembongkaran berlangsung tertib tanpa gangguan kamtibmas. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan mematuhi aturan yang berlaku,” jelas Brigadir Yulian.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, aparat TNI-Polri, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur itu memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban kawasan hutan.

Perhutani menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan hutan agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Evaluasi internal juga akan dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian di lapangan.

TYA WIDYA

The post Tegas dan Humanis, Perhutani Bongkar Bangunan Tidak Berizin di Kawasan Hutan Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.