Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat angka perceraian di masa Pandemi Covid-19 meningkat.

‘PHK’ di lingkup rumah tangga ini terbanyak didorong masalah ekonomi.

Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Zakaria Ansori, SHI, MH melalui Panitera Gozi Bafadhal, S.Ag, MA mengatakan, hingga akhir tahun ini pihaknya mencatat permohonan perceraian mencapai 534 perkara.

“Berdasarkan laporan tahunan 2020, kita sudah data semua totalnya 534 yang memohon perceraian tahun 2020, dengan rincian cerai gugat 443 perkara, cerai talak 131 perkara,” kata Gozi, Senin (4/1/2021)

Jumlah kasus perceraian di Tanjung Jabung Barat tersebut memiliki korelasi dengan situasi yang secara global menimpa setiap orang.

Faktor penyebabnya bisa ketidakcocokan suami istri, suami tidak bertanggung jawab, KDRT, dan sebagian perselingkuhan.

Tapi landasan semuanya lebih pada faktor perekonomian.

“Yang pasti ekonomi lah yang banyak sebagai faktor perceraian di Tanjabbar,” kata Gozi.

Apakah memang kuat hubungannya dengan pandemi Covid 19? “Sangat bisa jadi,” jawabnya.

Lebih lanjut Gozi mengatakan, yang paling banyak mengajukan permohonan cerai berdasarkan jenis pekerjaan adalah tani dan rumah tangga.

“Tani paling banyak, habis itu rumah tangga, menyusul wiraswasta, PNS, dan nelayan,” ungkapnya.

Gozi menjelaskan dari segi pendidikan yang paling banyak mengajukan perceraian adalah keluarga yang lulusan sekolah dasar.

“Yang paling banyak SD setelah itu SLTA, SLTP, S1, non SD dan terakhir diploma, itu data yang kita terima selama tahun 2020 ini,” tandasnya.

Menurut Gozi, semua perkara tersebut telah dilakukan penasihatan agar penggugat mengurungkan niat untuk bercerai.

Pasangan yang keduanya hadir diproses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun jika mediasi gagal perkara dilanjutkan ke proses persidangan.

Ketua PA Kuala Tungkal Zakaria Ansori, SHI, MH mengatakan, selain mengadili sengketa rumah tangga, tahun 2020 PA Kuala Tungkal juga mengadili perkara lain yang terkait.

Terdapat sengketa perbankan syariah 2 perkara, kewarisan 1 perkara, poligami 1, wali adhal 2 perkara, dan sengketa harta bersama sebanyak 7 perkara, Seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co. 

Sedangkan perkara permohonan berupa penetapan isbat nikah 417 perkara, penatapan ahli waris 12 perkara, perwalian 2 perkara, dan dispensasi menikah di bawah umur ada 230 perkara.

Claudia SB

The post Dampak Pamdemi di Sektor Ekonomi Berimbas Angka Percerian Meningkat appeared first on SuaraBaru.id.

Panitera Pengadilan Agama Subang Dadang Zaenal mengatakan pengajuan gugatan cerai terbanyak dari pasangan muda. Sebagian besar merupakan rumah tangga yang belum berusia panjang.

”Ada cukup banyak ibu muda yang kemudian jadi janda muda setiap harinya, rata-rata 10-15 perempuan di Subang jadi janda. Fenomena ini cukup memprihatinkan karena pasangan suami-istri yang mengajukan permohonan cerai sebenarnya baru berkeluarga,” ujar Dadang Zaenal, Rabu (25/11/2020).

Dia menyebutkan, bila dirata-rata, dalam sebulan ada sekitar 350 hingga 500-an permohonan perceraian yang diajukan pasangan suami-istri. Sebagian besar yang mengajukan permohonan cerai justru dari perempuan.

”Dengan pengajuan perceraian sebanyak itu, yang akhirnya diputus cerai oleh PA Subang bisa mencapai 350-an per bulan. Kita memutus cerai pasangan tersebut karena upaya mediasi untuk mendamaikan pasangan tersebut, sudah tidak mungkin dilakukan,” ujar Dadang Zaenal.

Dengan jumlah permohonan cerai sebanyak itu, Dadang menyebutkan, dalam satu tahun lebih dari 4.200 kasus permohonan cerai yang masuk ke PA Subang.

“Dari Januari hingga pertengahan November 2020 Pengadilan Agama Subang mencatat ada 4.078 perkara di antaranya, 2.886 perkara gugat cerai dan 1.192 perkara cerai talak,” ungkapnya.

Sedangkan alasan permohonan cerai, menurut Dadang Zaenal, paling banyak disebabkan persoalan ekonomi keluarga sebanyak 2.519 kasus yang kemudian berujung pada pertengkaran pasangan suami istri.

”Pertengkaran ini kemudian menyebabkan salah satu pihak meninggalkan kewajiban serta tanggung jawabnya,” katanya.

Sangat memprihatinkan, pasangan suami istri yang mengajukan permohonan cerai adalah pasangan yang masih berusia 24 tahun sampai 35 tahun dengan jumlah anak satu atau dua orang. Banyak di antara mereka, saat memutuskan menikah tidak memikirkan masalah ekonomi yang akan mereka hadapi.

Lebih dari itu, kebanyakan kasus perceraian yang diajukan justru berasal dari masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang dikenal sebagai kantong buruh migran maupun buruh pabrik serta kantong-kantong kemiskinan di Subang seperti diwilayah Subang Utara maupun Selatan.

Claudia SB

The post Angka Kasus Perceraian di Subang Tergolong Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.