Penutupan TMMD ditandai dengan penyerahan hasil TMMD oleh Dansatgas Letkol Czi Yuli Hartanto kepada Plt. Bupati Blora Tri Yuli Setyowati dihadapan Pangdam disaksikan seluruh peserta upacara dan masyarakat.

Pangdam mengatakan, TMMD merupakan kolaborasi lintas sektoral antara TNI dengan komponen bangsa lainnya guna membantu Pemda dalam percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di pedesaan dan daerah terpencil. Hal tersebut sesuai dengan tema “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”.

Dengan berakhirnya TMMD, Pangdam mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras dan maksimal selama satu bulan penuh berhasil menyelesaikan seluruh sasaran fisik dan non fisik di Kabupaten Blora dan Pemalang, serta masing-masing wilayah Kodim untuk TMMD Sengkuyung.

Beberapa hasil TMMD kali ini berupa pembangunan dan penambahan sasaran fisik seperti pembukaan badan jalan, pengaspalan, pembukaan jalan makadam, pembangunan jembatan, pembuatan talud dan pembuatan drainase serta pemasangan kawat bronjong, kemudian untuk sasaran non fisik telah dilaksanakan sosialisasi beberapa materi guna memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Pada TMMD kali ini juga berhasil merealisasikan program unggulan TNI Angkatan Darat, seperti Rehab puluhan Rumah Tidak Layak Huni, Pembuatan sumur bor untuk Air Bersih dan penghijauan dengan menanam bibit pohon.

“Mudah-mudahan pembangunan fisik ini bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, saling membantu, saling menjaga dan memelihara apa yang ada saat ini dimanfaatkan untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

Terpisah, Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Budi Irawan menutup TMMD di Desa Watukumpul, Kecamatan Tambi, Kabupaten Pemalang.

Hadir pada upacara penutupan TMMD di Kabupaten Blora, Danrem 073/MKT Kolonel Inf Ari Prasetya, Aster Kasdam, Kaajendam, Kahubdam, Forkopimda Kab. Blora, Persit KCK Cab XLII Kodim 0721/Blora dan Bhayangkari Polres Blora, tokoh agama, masyarakat, pemuda, ormas dan para pelajar.

Ning S

The post Kolaborasi Lintas Sektoral Wujudkan Percepatan Pembangunan Melalui TMMD Kodam IV/Diponegoro appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Prabu Nusantara Jawa Tengah, Hari P kepada awak media usai kegiatan tasyakuran atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, Minggu (27/10/2024).

Kegiatan ini juga untuk mendukung (supporting system) dalam membantu program percepatan pengentasan kemiskinan.

“Kegiatan ini diharapkan bisa membantu dan mendukung kebijakan dalam program-program Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hari.

DPD Prabu Jawa Tengah sendiri merupakan organisasi yang dibentuk Budiman Sudjatmiko bersama tim-nya. “Kegitan tasyakuran dan pelantikan ini sekaligus dalam rangka konsolidasi mendukung program pengentasan kemiskinan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan yang dikepalai Budiman Sudjatmiko,” ungkap Sekjen Prabu Nusantara, Susetyo Wibowo.

Menurutnya, organisasi Prabu ini fokus mendorong kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Program kita salah satunya meningkatkan pendapatan daerah, nanti ada program-program yang kita turunkan ke daerah-daerah hingga ke desa, salah satunya tentang percepatan pengentasan kemiskinan dengan memberikan pekerjaan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu untuk menyemangati Prabu-Prabu yang ada di daerah, dan juga terkait program-program makan gratis bergizi,” jelasnya.

Usai dilantik sebagai Ketua DPD Prabu Jateng, Bonnie H menyampaikan, pihaknya bersama DPC terlebih dahulu akan mengkaji titik-titik kemiskinan di Jawa Tengah. “Di Jawa Tengah itu angka kemiskinannya seperti apa,” katanya.

Pihaknya akan memprioritaskan salah satunya lapangan kerja. “Kami beberapa kali membaca survey bahwa jumlah pengangguran sedikit meningkat. Semoga dengan kehadiran kami secara organisasi bisa membantu pemerintahan pak Prabowo- Gibran,” tuturnya.

“Jadi prioritas kita hanya di bidang percepatan pengentasan kemiskinan,” tandas Bonnie.

Ning S

The post DPD Prabu Nusantara Jateng Bantu Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, Amir Machmud NS didampingi Wakil Sekretaris Aris Syaefudin menjelaskan beberapa hal menyangkut kemelut tersebut, khususnya hubungan Pengurus Harian PWI Pusat dan Dewan Kehormatan (DK), berkaitan dengan dugaan kasus cash back dan fee dana bantuan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Kementerian BUMN yang mengalir ke sejumlah pengurus.

“Infonya, dana tersebut oleh sejumlah penerima, telah dikembalikan ke kas PWI. Akan tetapi keputusan DK yang meminta agar Ketua Umum PWI Pusat meresafel sejumlah nama masih belum dilaksanakan,” tegas Amir, Rabu (29/5/2024).

Pernyataan sikap PWI Jateng itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pertama, sejak kasus tersebut bergulir, ditangani oleh DK PWI Pusat, dan terpublikasi secara luas; pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapat banyak pertanyaan dari para mitra kerja, baik pemerintah maupun swasta. Dikhawatirkan , kasus tersebut bisa menyebabkan penurunan kepercayaan kepada PWI dalam menyelenggarakan kegiatan bersama.

Kedua, PWI Jawa Tengah khawatir, mekanisme organisasi yang sudah tertata melalui PDPRT dan Kode Perilaku PWI, akan menjadi kehilangan makna dan diabaikan oleh anggota apabila para senior di DK, Dewan Penasihat, dan Pengurus tidak mengikutinya dengan komitmen menegakkan konstitusi organisasi. Hal ini akan terefleksi sebagai sikap anggota terhadap konstitusi organisasi.

Pertanyaan-pertanyaan dari para anggota, calon anggota, dan mitra kerja akan bisa dihadapi dan dijawab oleh para pengurus provinsi/kabupaten/kota apabila berstandar pemahanan kepatuhan kepada PDPRT dan Kode Perilaku secara konsisten dan tepat.

The post PWI Jawa Tengah Dorong Percepatan Penyelesaian Masalah di Pusat demi Marwah Organisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Solo ini berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (6-7/12/2023) yang diikuti sebanyak 200 peserta dari para jurnalis, penggiat media, pranata humas, dan juga perwakilan BKKBN kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Perwakilan BKKBN Jawa Tengah dalam hal ini bergerak cepat dan tepat untuk tuntaskan percepatan penurunan stunting di wilayah Jawa Tengah.

“Perlu diingat untuk media massa  baik cetak maupun elektronik yang setiap hari dikunjungi masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana. Media massa memiliki fungsi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ataupun pembinaan masyarakat,” kata Walikota Surakarta yang diwakili Sekda Kota Surakarta, Budi Murtono pada kegiatan Roadshow.

BKKBN meyakini, dengan sinergi yang baik bersama media, maka proses promosi percepatan penurunan stunting akan lebih cepat, masiv dan sesuai dengan zamannya. Budi Murtono juga menekankan pentingnya pemahaman bersama tentang apa dan bagaimana stunting bagi para insan media.

“Untuk itulah diperlukan peningkatan pengetahuan, penyamaan persepsi dan penguatan komitmen segenap stakeholder komunikasi, baik dari kalangan jurnalis maupun dari pranata humas dan penggiat media, dalam mendukung Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sementara dalam gelaran roadshow juga dilakukan dialog interaktif tentang Sinergitas Pemerintah dan Penggiat Media dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Penguatan Komunikasi Publik, oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, serta Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting, oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

The post Perwakilan BKKBN Jateng Gandeng Media Gelar Roadshow Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada deklarasi Global Coal to Clean Power Transition di Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 26 (KTT COP26) yang mempertimbangkan untuk mengakhiri masa operasional PLTU batubara pada tahun 2040-an, dengan pendanaan internasional dan bantuan teknis, serta mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Institute Essential Services Reform (IESR) memandang tujuan pemerintah ini perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk oleh produsen listrik swasta (Independent Power Producer (IPP) yang saat ini mengoperasikan lebih dari 15 GW PLTU di Indonesia.

“Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mendukung rencana Pemerintah Indonesia dan kebijakannya yang mendorong dekarbonisasi dan transisi energi, dan siap melakukan transformasi agar tetap berkontribusi dalam kelistrikan nasional yang mandiri, semakin ramah lingkungan dan berkelanjutan, demi mendukung target Net Zero Emission Pemerintah Indonesia,” ujar Arthur Simatupang, Ketua Umum APLSI pada kegiatan deklarasi Inisiatif Transisi Energi Berkeadilan oleh Produsen Listrik Swasta Indonesia yang diselenggarakan IESR bekerja sama dengan APLSI seiring dengan penyelenggaraan KTT G20 Indonesia 2022 di Bali, Selasa (15/11/2022).

“APLSI berkeinginan mengoptimalkan peran swasta sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem kelistrikan yang handal berdasarkan transisi energi yang berkeadilan (just energy transition) dengan melakukan diversifikasi investasi pembangkit dari berbagai sumber energi yang bersifat terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia,” jelas Arthur.

Sementara IESR menyebut, transisi energi yang berkeadilan akan berjalan dengan tersedianya ruang lebih luas untuk pengembangan energi terbarukan, diantaranya dengan melakukan pengakhiran masa operasional PLTU lebih cepat.

“Kajian IESR menemukan bahwa untuk konsisten dengan pembatasan kenaikan temperatur 1,5°C, maka seluruh PLTU yang tidak dilengkapi dengan penangkap karbon harus pensiun sebelum 2045. Pada periode 2022-2030, paling tidak 9,2 GW PLTU harus pensiun, di mana 4,2 GW berasal dari listrik swasta, tanpa itu sukar rasanya mencapai NZE,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM menjabarkan peta jalan pengakhiran masa operasional PLTU batubara di Indonesia.

Melalui parannya, Wanhar mengatakan pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mencapai target NZE 2060 diantaranya, memastikan pengakhiran masa pengoperasian PLTU yang dimiliki oleh produsen listrik swasta setelah perjanjian jual beli (PPA) selesai, mengakhiri masa pengoperasian PLTGU setelah berumur 30 tahun. Selanjutnya, mulai tahun 2030 terdapat pembangunan PLTS yang semakin masif, disusul PLTB baik di darat maupun di lepas pantai mulai tahun 2037.

Wanhar menegaskan, ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi dalam melakukan pengakhiran masa operasional PLTU batubara di Indonesia.

“Pensiun PLTU hanya dapat dilakukan saat adanya kepastian keandalan jaringan, dengan substitusi dari pembangkit energi terbarukan dan atau instalasi sistem transmisi, adanya kepastian terlaksananya transisi energi yang adil dengan tidak adanya dampak sosial yang negatif dari pensiun dini, harga pembangkit energi terbarukan yang terjangkau, dan ketersediaan dukungan pembiayaan internasional,” jelas Wanhar.

Berdasarkan kajian “Financing Indonesia’s Coal Phase out” IESR bersama Center for Global Sustainability, Universitas Maryland, untuk memensiunkan 9,2 GW PLTU batubara di 2030, Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan internasional diperlukan untuk memenuhi biaya pensiun PLTU, sekitar USD 4,6 miliar pada 2030.

Mendukung upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan International Partners Group (IPG) untuk mewujudkan rencana investasi dalam rangka mendukung pensiun dini PLTU dan juga teknologi rendah karbon lainnya.

Kerjasama tersebut akan menunjang tercapainya target dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia, antara lain mencapai puncak emisi sektor kelistrikan sebesar 290 juta ton CO2 pada tahun 2030, menyiapkan proyek-proyek PLTU yang harus dipensiunkan lebih awal, serta memastikan capaian bauran energi terbarukan sebesar minimal 34% pada tahun 2030.

“Agar pengakhiran masa operasional PLTU batubara, terutama yang dimiliki oleh IPP, dapat berlangsung dengan prinsip berkeadilan, maka pemerintah harus membentuk komisi nasional atau gugus tugas yang melibatkan lembaga pemerintah terkait pada akhir tahun ini. Tugasnya antara lain menilai secara komprehensif daftar PLTU yang berpotensi untuk segera dipensiunkan, serta melakukan negosiasi ulang dengan Produsen Listrik Swasta,” jelas Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi, IESR.

Deon menambahkan, negosiasi kontrak PLTU antara PLN dan produsen listrik swasta harus dimulai dengan mempertimbangkan potensi biaya tambahan tanpa membahayakan iklim investasi di Indonesia.

Kegiatan Deklarasi Transisi Energi Berkeadilan ini dilakukan bertepatan dengan KTT G20. Hal ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi kepemimpinan Pemerintah Indonesia di G20 yang juga menyoroti transisi energi atau peralihan dari energi yang polutif menuju energi terbarukan sebagai salah satu isu utama.

Kepemimpinan Indonesia dalam melakukan pensiun dini PLTU untuk mengakselerasi transisi energi akan menciptakan preseden baik bagi negara G20 lainnya.

“Semangat untuk akselerasi pengakhiran pengoperasian PLTU melalui deklarasi Produsen Listrik Swasta yang didukung oleh pemerintah dan PLN akan menjadi contoh bagi India, yang akan memegang kepresidenan G20 di 2023 dan menjadi contoh bagi negara ASEAN lainnya dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023,” tandas Fabby Tumiwa.

Ning Suparningsih

The post APLSI Deklarasikan Just Energy Transition, Dukung Percepatan Bauran Energi Ramah Lingkungan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin melakukan audiensi percepatan proses relokasi bersama Bupati Sukoharjo.

Didampingi Kadiv Administrasi Jusman, dan Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Kakanwil menyampaikan pematangan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang telah disetujui oleh Menkumham.

“Kami berharap sertifikasi tanah atas nama Kanwil Kemenkumham Jateng bisa diselesaikan lebih cepat, sehingga tahun 2023 dapat segera dibangun Rutan,” ungkap Yuspahruddin, Kamis (13/10/2022).

Sementara itu Jusman menyarankan agar menyegerakan pematangan aset berdasarkan Pagu Alokasi T.A 2023 yang telah ditetapkan, dengan adanya pematangan lahan dan sarana prasarana lingkungan.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mendukung penuh rencana relokasi tersebut. Ia menekankan perlunya digelar sosialiasi pembangunan Rutan kepada masyarakat Kelurahan Sonorejo.

“Kami mendukung untuk perpindahan Rutan dari Solo ke Sukoharjo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar proses pembangunan berjalan lancar dan tidak ada masalah, kami akan mematangkan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, forkompimcam, para Kades, hingga pemudanya,” ujar Etik.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan tanah hibah sebesar 2,8 Hektar kepada Kemenkumham. Relokasi Rutan ini merupakan salah satu upaya penanganan over kapasitas di Rutan Surakarta yang mencapai 191,6%. Dimana kapasitas hunian untuk 298 orang, saat ini diisi 577 warga binaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Sukoharjo, Widodo, Kepala Dinas PU, Bowo Sutopo Dwi Atmodjo, Kepala Rutan Surakarta, Urip Dharma Yoga, Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widhyarsono serta jajaran.

Ning Suparningsih

The post Kakanwil Jateng Gelar Audiensi Percepatan Proses Relokasi Rutan Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.