Anggota Komisi Yudisial, Abhan Misbah, mengatakan, dunia kampus bisa mengawasi secara langsung proses peradilan. Pun dengan pengawasan hakim di luar proses peradilan.

Hal itu dikatakan akan membantu Komisi Yudisial menguatkan fungsinya. Mulai dari mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan pengawasan perilakunya.

“(Misalnya) sekarang KY sedang seleksi calon hakim agung 14 orang. Kedua, fungsi pengawasan hakim untuk menjaga dan menegakkan kode etik serta perilaku hakim,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Mensinergikan Peran Komisi Yudisial dan Perguruan Tinggi Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Bersih’ di Universitas Semarang (USM), Sabtu 16 Mei 2026.

Abhan bilang, pengawasan terhadap perilaku hakim untuk mewujudkan peradilan bersih dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi KY. Hasilnya jadi rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA).

“Dalam praktiknya, ada beberapa rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti (MA) sesuai harapan kami. Itu menjadi salah satu problematika pengawasan KY,” katanya.

Untuk itulah, dia mengatakan, perlu penguatan kewenangan dan fungsi KY melalui revisi undang-undang terkait Komisi Yudisial.

Libatkan Mahasiswa Hukum

Selain itu, pelibatan perguruan tinggi jurusan hukum dalam pengawasan peradilan. Setidaknya ada dua bentuk kerja sama yang dapat dilakukan bersama fakultas hukum perguruan tinggi.

Pertama, pemantauan persidangan secara utuh dari awal hingga akhir oleh mahasiswa hukum sebagai bagian dari praktik pembelajaran.

“Pemantauan itu penting. Kenapa tidak satu perkara dipantau dari awal sampai akhir, baik perkara perdata, pidana maupun perkara lainnya,” ucap Abhan.

Kedua, yakni eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Abhan, eksaminasi dapat melibatkan akademisi, praktisi, maupun dosen hukum untuk menguji kualitas pertimbangan dan putusan hakim.

“Eksaminasi ini penting dan bisa menjadi laboratorium hukum. Hasilnya nanti bisa menjadi salah satu parameter dalam promosi hakim, tidak hanya melihat rekam jejak perilaku, tetapi juga kualitas putusan hakim,” katanya.

Hasil pemantauan dari perguruan tinggi, kata Abhan, nantinya dapat menjadi rekomendasi yang dilaporkan kepada KY. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik, maka KY akan menindaklanjuti melalui mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik hakim.

Abhan juga menyinggung soal pentingnya transparansi peradilan. Menurutnya, kenaikan kesejahteraan hakim yang signifikan harus diimbangi dengan integritas dan kualitas putusan.

“Tidak boleh lagi ada praktik mafia peradilan ketika gaji hakim sudah naik signifikan hingga 280 persen. Itu harus diimbangi integritas dan kualitas putusan hakim,” katanya.

Selain keterlibatan perguruan tinggi, Abhan juga menyebut profesi lain bisa terlibat dalam pengawasan. Salah satunya advokat yang juga memiliki peran penting dalam pengawasan peradilan.

“Mayoritas laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama ini berasal dari advokat,” ucapnya.

Praktik Mafia Peradilan

Sementara itu, Advokat Publik, Sukarman, mengatakan, praktik mafia peradilan saat ini semakin sulit dideteksi karena dilakukan di luar ruang sidang.

“Praktik mafia peradilan sekarang canggih-canggih, ketemunya di luar. Karena itu penting menginvestigasi perilaku hakim,” katanya.

Sebagai contoh, dia mengatakan, pernah melakukan penelusuran rekam jejak seorang hakim. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan adanya aset yang tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan.

“Kita harus tahu track record (rekam jejak) hakim. Pernah saya ikuti 24 jam, ternyata punya rumah yang tidak terdeteksi. Tidak sesuai dengan fakta di LHKPN,” katanya.

Sukarman berharap mahasiswa hukum dilibatkan secara aktif dalam monitoring pengadilan dan analisis putusan sebagai bagian dari pembelajaran hukum acara.

Menurutnya, eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang telah inkrah perlu dijadikan budaya akademik di kampus untuk menciptakan peradilan yang adil dan berkualitas.

“Eksaminasi penting jadi budaya di kampus untuk menciptakan peradilan yang fair. Bisa juga dijadikan bagian dari tesis atau skripsi mahasiswa,” katanya.

Dia juga mengusulkan agar hasil eksaminasi dijadikan salah satu syarat kenaikan jabatan hakim. Oleh karena dari monitoring dan eksaminasi sering ditemukan kekeliruan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Di tempat yang sama, Direktur Program Pascasarjana USM, Muhammad Junaidi, mengatakan, berbagai problematika penegakan hukum perlu didiskusikan dan dicarikan solusi bersama dalam mewujudkan peradilan bersih.

“Bagaimana peran perguruan tinggi terhadap peradilan bersih. Tanggung jawab utamanya ada di KY yang tugasnya menjaga keluhuran martabat hakim,” katanya.

Junaidi mengatakan, penguatan peran KY juga harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang jabatan hakim maupun undang-undang tentang KY agar tercipta sinergitas dan komitmen bersama dalam sistem peradilan.

“Perlu perubahan undang-undang jabatan hakim dan undang-undang Komisi Yudisial. Jadi kita tidak hanya bicara manusia berkualitas, tetapi juga penegakan hukum yang berkualitas,” ucapnya. (*)

Diaz A Abidin

The post Awasi Hakim, Komisi Yudisial Colek Peran Fakultas Hukum Bersih-bersih Mafia Peradilan appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum GJL, Riyanta, mengajak publik untuk berani mengawal transparansi, untuk menekan potensi kejahatan di sektor pertanahan, pertambangan, hingga peradilan.

Terlebih, kata dia, apabila hal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum baik dari aparat penegak hukum (APH), serta penyelenggara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bersih-bersih ini, sejalan dengan asta cita Prabowo Subianto,” kata Riyanta, di Kota Semarang, Rabu, 16 April 2026.

Dia mencontohkan, ada oknum APH atau penyelenggara yang menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya mempersulit perizinan untuk kalangan dunia usaha.

Tindakan yang berpotensi hadirnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata dia, akan berdampak pada jalannya perekonomian di tengah masyarakat.

Mantan Anggota DPR RI itu menekankan, tiap penyalahgunaan wewenang pada program-program yang dijalankan pemerintah perlu ditindak secara hukum.

Selain itu, dia menyoroti dugaan penyimpangan yang dilakukan pada program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Menurut dia, bila ditemukan ada penyimpangan, GJL siap melaporkannya ke aparat penegak hukum. Baik apabila itu dilakukan oleh oknum APH, ASN, hingga ormas.

“Komitmen untuk bersih-bersih segala bentuk penyimpangan terhadap program-program pemerintah,” katanya.

Riyanta bilang, setiap tindakan penyimpangan di lapangan harus sampai ke telinga presiden. Untuk itu dia juga mengajak publik untuk mengawasinya. (*)

Diaz A Abidin

The post GJL Dukung Upaya Bersih-bersih Mafia Pertambangan hingga Peradilan di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Tujuan digelarnya kegiatan pelatihan ini untuk mengenalkan atau mensosialisasikan Perma No. 3/2017, serta menguatkan pengetahuan dan pemahaman hakim terkait konsep gender dan ketidakadilan gender di Indonesia dalam proses peradilan.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, Sukma Violetta SH LLM menyebut, digelarnya kegiatan ini juga untuk memberikan pemahaman kepada hakim mengenai psikologi perempuan dalam kasus perempuan berhadapan dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, saksi ataupun pelaku.

“Kegiatan ini untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman hakim tentang etika komunikasi dalam persidangan perkara PBHI, juga menguatkan pengetahuan dan pemahaman hakim tentang mekanisme pendampingan dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum,” ungkap Sukma kepada awak media di Semarang.

Sukma mengatakan, masih ada diskriminasi penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Meski tidak semua peradilan, pihaknya berharap, para hakim selalu menjunjung martabat perempuan.

“Komisi Yudisial berharap para hakim bisa melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, bahwa semua warga punya persamaan dihadapan hukum. Termasuk dalam penanganan perkara perempuan yang diharapkan ada kesetaraan gender,” ungkap Sukma.

Sukma menyebut, pelatihan ini bukan berarti ingin menempatkan posisi perempuan diatas, namun justru posisinya dibawah. Ia berharap ada aksi afirmatif agar penanganannya lebih menguntungkan perermpuan, sehingga pada satu titik terwujud kesetaraan gender ditengah masyarakat.

Menurut Sukma, KY selalu aktif merespons penanganan perkara kekerasan seksual di institusi pendidikan. Termasuk kasus viral di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana hakim membebaskan pria berinisial RT selaku terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, DSA.

Menurutnya, putusan tersebut memudahkan hakim peserta pelatihan memahami materi, terutama dalam studi kasus peradilan umum dan peradilan agama. Pihaknya menjamin hakim menangani perkara sesuai aturan Perma Nomor 3/ 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sementara itu Untung Maha Gunadi SH MSi selaku Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KY menambahkan, dalam pelatihan diikuti 30 peserta hakim peradilan umum dan 30 hakim peradilan agama. Mereka berasal dari wilayah yurisdiksi Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Ia menyampaikan, pelatihan tematik perempuan berhadapan dengan hukum ini bakal dilaksanakan Komisi Yudisial tiga kali, yakni dua kali secara luring dan satu kali melalui daring,” imbuhnya.

Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain Hakim Agung, Dr Nani Indrawati MHum, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu MS, serta Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherawati SH, Psikolog UI, Nathanael Sumampouw MPsi PhD dan Anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho.

Dalam pelatihan sendiri dilaksanakan selama dua hari pada Rabu-Kamis (7-8/8/2024) di Hotel Novotel Semarang.

Ning S

The post Masih Adanya Diskriminasi Penanganan Perkara, KY Gelar Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan Perseduluran Kie Bae Banyumas, menghadirkan diskusi dan pementasan drama yang menginspirasi. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga Komisi Yudisial dan masyarakat dalam mencapai peradilan yang adil dan transparan.

Muhammad Farhan, Koordinator PKY Jateng mengatakan, dalam atmosfer yang penuh semangat, para peserta diajak untuk terlibat dalam diskusi mendalam tentang peran krusial Komisi Yudisial dan bagaimana masyarakat bisa turut serta dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan adil.

Dikatakan, acara ini menarik perhatian dengan pementasan drama yang menggugah hati, disajikan oleh Perseduluran Kie Bae, memberikan dimensi seni yang kreatif pada dialog kelembagaan tersebut.

Farhan juga menyampaikan pesan penting tentang kebersamaan dalam mencapai peradilan yang transparan dan bersih di tengah-tengah masyarakat.

“Keterlibatan aktif dari peserta dalam dialog nasional kelembagaan ini, apalagi dibalut dengan nuansa drama pementasan seni. Sehingga acara ini menjadi platform efektif untuk menyampaikan pesan penting dalam menjaga peradilan di Indonesia,” ujar Farhan. Jumat (24/11/2023).

PKY Jateng Juga menyampaikan apresiasi kepada Perseduluran Kie Bae Banyumas atas kontribusi mereka dalam menyelenggarakan acara dan berharap dialog semacam ini dapat memperkuat sinergi antara kelembagaan Komisi Yudisial dengan masyarakat dalam menciptakan peradilan yang adil dan berintegritas.

Ning S

The post PKY Jateng dan Perseduluran Kie Bae Banyumas Wujudkan Peradilan Bersih Melalui Diskusi dan Pementasan Drama appeared first on SuaraBaru.id.