Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui akses informasi yang cepat, akurat, dan terbuka.

Kepala Biro PID Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan, kegiatan ini wujud komitmen Polri terhadap amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksana dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ia menekankan, bahwa setiap badan publik, termasuk institusi kepolisian, wajib menjalankan prinsip keterbukaan informasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta membina pelaksanaan layanan informasi di lingkungannya masing-masing.

“Monitoring ini bertujuan mendorong PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Kita ingin memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pelayanan kepolisian, baik itu prosedur, kebijakan, maupun perkembangan kegiatan institusi secara luas,” jelas Tjahyono, Rabu (18/6/2025).

Dikatakan, keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan bagian penting dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, responsif, dan dipercaya publik. Masyarakat memiliki hak untuk tahu, dan institusi Polri wajib memberikan jaminan terhadap hak tersebut melalui pelayanan informasi yang baik dan berstandar.

“Kami ingin mendorong adanya pembaruan yang adaptif, khususnya dalam digitalisasi pelayanan informasi, agar masyarakat bisa mengakses data yang valid kapan saja dan di mana saja. Ke depan, kami akan menggandeng KIP, para pakar, praktisi komunikasi, dan akademisi untuk menyusun metode evaluasi yang lebih tajam dan relevan,” imbuhnya.

Brigjen Pol Tjahyono juga memberikan apresiasi terhadap upaya Polda Jateng dalam mengelola layanan informasi publik yang terus membaik dari waktu ke waktu. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar, terbuka, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan digelarnya Monev diharapkan jajaran PPID di lingkungan Polda Jateng semakin profesional dan adaptif dalam mengelola informasi publik, sehingga tercipta pelayanan kepolisian yang humanis, akuntabel, dan transparan di era digital saat ini.

Ning S

The post Monev, Divisi Humas Polri Dorong Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Fasilitas tersebut berlokasi di Gedung Kantor Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang.

Diresmikannya Klinik KI ini merupakan bentuk kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dalam rangka peningkatan pelayanan KI.

Dalam acara tersebut, hadir beberapa Kepala Dinas terkait di wilayah Kabupaten Magelang.

Iwenk, sapaan akrab Kadiv Yankumham, menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah, mendapatkan mandat dan tugas untuk memberikan berbagai macam pelayanan KI.

“Diantaranya, anjuran pendaftaran Kekayaan Intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal. Mulai dari pendaftaran cipta, paten, Indikasi Geografis, KIK dan lainnya,” ujar Iwenk, Sabtu (21/1/2023).

“Kami juga membuka peluang dan terus mendorong UKM untuk mendaftarkan merek dan lainnya, untuk meningkatkan nilai ekonomis produk mereka,” jelasnya.

Menurut Iwenk, pihaknya akan selalu hadir untuk memberi bimbingan teknis pada seluruh kabupaten/kota, agar pelayanan Kekayaan Intelektual semakin dekat dengan masyarakat.

Peresmian Klinik Kekayaan Intelektual Kabupaten Magelang ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Kadiv Yankumham bersama Kepala Litbangda Kabupaten Magelang.

Ning Suparningsih

The post Dukung Peningkatan Pelayanan di Daerah, Kadiv Yankumham Resmikan Klinik KI appeared first on SuaraBaru.id.