Kegiatan dihadiri langsung oleh tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM.
Toni Sugiarto menyampaikan, seluruh jenis belanja barang dan jasa, termasuk yang dikecualikan, yang diproses di aplikasi SIRUP LKPP wajib dicatatkan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Tujuan dari pencatatan ini untuk mendorong penggunaan maksimal aplikasi SPSE dan e-Purchasing sebagai media proses pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, serta meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) dan akurasi pencatatan nilai realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk TKDN dan produk UMKM.

Toni juga mengungkapkan harapan agar seluruh belanja pada Tahun Anggaran 2024, dari Januari hingga Desember, sudah tercatat dengan benar di sistem SPSE. Dengan begitu, target dan realisasi pengadaan barang/jasa dapat tercatat dan dilaporkan secara akurat.

Data terkait pencatatan Kinerja Pencatatan Non-Tender, Tender, dan E-Purchasing dapat diakses melalui halaman resmi LKPP di https://lkpp.bigbox.co.id, yang menjamin keakuratan data yang tersedia.

Sebagai langkah penting, Toni mengimbau kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada di sistem, guna memastikan bahwa metode pemilihan yang tercatat dalam aplikasi SIRUP sesuai dengan proses pengadaan yang sebenarnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham dapat berlangsung lebih transparan, efisien, dan akuntabel pada Tahun Anggaran 2024, mendukung penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM secara optimal.

Hadir dalam kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil Kemenkumham Jateng, Maria Titik Sumiyati serta PPK dan Operator SIRUP dan SPSE seluruh Unit Pelaksana Teknis se Jawa Tengah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Pendampingan Pengisian Aplikasi SPSE dan e-Purchasing appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir sebagai pewawancara, Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua TPK (Tim Penilai Kinerja), Jusman bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, didampingi Kasubbag Kepegawaian, TU & Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti, serta Tim Penilai Kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng.

Seleksi pejabat dministrasi ini diikuti oleh 12 pegawai dari satuan kerja yang berdasarkan hasil rapat TPK sebelumnya telah memenuhi syarat secara administrasi.

Jusman berharap para peserta mengikuti dengan serius dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

“Kami akan melakukan wawancara untuk pendalaman terkait potensi diri, sebagai penunjang untuk posisi jabatan administrasi,” ujarnya, Selasa (20/9/2022).

Pada kegiatan tersebut pewawancara bukan hanya menggali terkait tugas dan fungsi saja, namun juga menggali integritas, komitmen, potensi peserta dan langkah-langkah inovasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi, jika diberi amanah sebagai pejabat administrasi.

Menurut Jusman, wawancara ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, khususnya terkait pola mutasi dan promosi, serta pengembangan karir pegawai di lingkungan Kanwil Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Gelar Wawancara Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.