Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka dan dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati di ruang kerjanya.

Adapun 3 Raperda Kota Pekalongan terdiri dari Raperda tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Reperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Kadiv P3H menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat yang terdiri dari bagian Hukum, dan OPD terkait Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang telah hadir secara daring melalui aplikasi zoom.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan daerah yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal, dan tentunya menjaga kualitas Peraturan Daerah agar implementatif,” ungkap Delmawati.

Dalam kegiatan disampaikan hasil Harmonisasi Raperda dari Tim Kanwil Kemenkum Jateng pasal demi pasal.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat Kota Pekalongan. Keharmonisan regulasi juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kedua Perda ini secara efektif dan efisien, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Kegiatan Pengharmonisasian 3 Raperda Kota Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati dari ruang kerjanya.

Adapun 2 Raperda Kota Surakarta adalah Raperda tentang Penyelenggara Taman Pemakaman Umum dan Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun.

Dalam pembukaannya, Kadiv P3H menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat yang terdiri dari bagian hukum, dan perangkat daerah terkait Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang telah hadir secara daring melalui aplikasi zoom.

“Dilaksanakannya kegiatan ini untuk memastikan rancangan peraturan daerah yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal,” kata Delmawati.

Masuk dalam agenda inti yaitu penyampaian hasil harmonisasi dari tim Kanwil Kemenkum Jateng atas Raperda tentang Penyelenggara Taman Pemakaman Umum dan Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun pasal per pasal.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Keharmonisan regulasi juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kedua Perda ini secara efektif dan efisien.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Pengharmonisasian Dua Raperda Kota Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini untuk memastikan rancangan peraturan daerah yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal, yang berlangsung di Ruang Rapat Bima Kanwil Kemenkum Jateng, Rabu (22/1/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati hadir membuka kegiatan .

Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat. Ia berharap nantinya akan membawa kelancaran dalam menyusun regulasi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Karo Humas, Hukum & Kerja sama ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses harmonisasi regulasi.

“Saya minta Raperda ini agar disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Saya titip pesan agar dilakukan secara baik dan hati-hati agar tercipta keharmonisan peraturan daerah secara vertikal dan horizontal,” pesannya.

Kakanwil menegaskan dukungan penuh dari Kemenkum untuk kelancaran proses harmonisasi. “Kami support untuk kelancaran dan kemudahan tanpa mengurangi unsur kehati-hatian dalam proses harmonisasi regulasi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,” tambahnya.

Raperda Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Pengaturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya Pasal 115 yang mengatur kawasan tanpa rokok di tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta tempat bermain anak.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Keharmonisan regulasi juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif dan efisien.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Pengharmonisasian Raperda Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Sukoharjo appeared first on SuaraBaru.id.

Rancangan Perda tersebut adalah terkait perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Deni Kristiawan selaku Kepala Bidang Hukum memimpin jalannya rapat bersama perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, bagian hukum, serta bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

“Walaupun hanya satu pasal yang diubah, namun perubahan ini sangat krusial. Diharapkan tidak ada kesalahan baik secara substansi maupun dalam teknik penulisan,” ujar Deni, Kamis (6/10/2022).

Dikatakan, secara substansi, dalam rancangan Peraturan Daerah ini menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Agar diperhatikan terhadap penentuan tipe perangkat daerah, harus sesuai dengan beban kerja yang dituangkan dalam kajian, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Diketahui, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan.

Selain itu, pemantapan konsepsi pada Kanwil Jateng tidak hanya terhadap Peraturan Daerah yang berasal dari perangkat daerah, namun juga terhadap peraturan daerah inisiatif DPRD dan juga Peraturan Kepala Daerah.

Diharapkan, setiap pembentukan produk hukum di daerah tidak ada yang saling tumpang tindih dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sragen, Mulyono bersama jajaran yang didampingi Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Pengharmonisasian Rancangan Perda Kabupaten Sragen appeared first on SuaraBaru.id.