Penghargaan diserahkan langsung Menkumham Supratman Andi Agtas yang diwakili oleh Kepala Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana saat Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024, Kamis (22/8/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakilkan Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan menerima langsung penghargaan di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.

“Apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan Anggota JDIHN dari berbagai institusi dalam menyediakan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Widodo.

“Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi hukum, meningkatkan pendidikan hukum, dan membentuk budaya yang mendorong kepedulian terhadap hukum sehingga mampu mewujudkan kepatuhan hukum,” ujarnya.

Widodo mengatakan, program pemerintah terkait penataan regulasi, transparansi dan aksesibilitas dokumen dan informasi hukum sudah diimplementasikan secara nasional secara adil dan efektif melalui penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dilaksanakan pada JDIHN.

“Dengan adanya JDIHN, masyarakat dapat meyakini dokumen hukum yang diterimanya sudah tervalidasi, mengingat seluruh dokumen hukum yang disajikan di portal jdihn.go.id bersumber dari instansi pemrakarsanya,” ujar Widodo.a

Ia mengajak jajarannya dan anggota JDIHN tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH dengan seoptimal mungkin. Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID selayaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum. Selain itu juga sebagai sumber yang akurat karena langsung bersumber dari instansi penerbitnya sehingga mampu mewujudkan JDIHN Berkualitas yang Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum.

Selain Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, ada juga anggota JDIHN di bawah bimbingan Kanwil yang mendapat penghargaan. Antara lain pada kategori tingkat provinsi, Jawa Tengah meraih posisi Terbaik III. Lalu untuk tingkat kabupaten, Sukoharjo menduduki Terbaik II, Batang Terbaik III, Tegal Terbaik IV, Semarang Terbaik V, Magelang Terbaik VII, dan Kabupaten Wonosobo Terbaik VIII.

Selanjutnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mendapat Terbaik II pada tingkat Sekretarian DPRD Provinsi. Lalu pada tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten, Batang memperoleh predikat Terbaik II. Sementara itu pada tingkat Sekretariat DPRD Kota, Semarang mendapatkan predikat Terbaik II dan Surakarta menduduki Terbaik III. Dan terakhir untuk kategori Perguruan Tinggi, Universitas Tidar mendapat penghargaan Terbaik II.

Acara pertemuan ini dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi yang menghadirkan narasumber dan peserta pengelola JDIH dari seluruh Indonesia.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Sabet Penghargaan Pengelola JDIHN Terbaik 1 appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya pada pertengahan tahun 2021, tempat tersebut sempat menjadi sorotan publik usai penghuni liar yang menempatinya digusur paksa.

Diketahui, pengelola perumahan tersebut yakni PT Mutiara Arteri Property ternyata mengalami masalah. Bahkan mereka digugat oleh Budiarto Siswojo selaku pemilik asal tanah di kawasan Cebolok tersebut.

Penggugat menyebut jika PT Mutiara Arteri Property telah wanprestasi karena mengingkari kesepakatan jual beli tanah seluas kurang lebih 15 hektar yang kini sudah dipecah menjadi 300-an sertifikat.

Dari fakta persidangan diketahui pembelian tanah belum dibayar lunas tetapi tergugat sudah menguasai sertifikat.

Selain itu, PT Mutiara Arteri Property juga digugat karena diduga memberikan keterangan tidak benar tentang luas tanah yang menjadi objek jual beli, sehingga terjadi overlapping sertifikat.

Sementara kuasa hukum tergugat, Michael Deo usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut. “Maaf ya kami buru-buru, mau ada urusan, belum bisa memberi keterangan,” ujar Deo di PN Semarang, Rabu (7/9/2022).

Evarisan dan Joko Susanto, selaku kuasa hukum penggugat membenarkan telah melayangkan dua gugatan terhadap PT Mutiara Arteri Property bersama direktur dan komisarisnya.

Joko mengatakan jika pihaknya telah melayangkan dua gugatan terhadap PT Mutiara Arteri Property beserta direktur dan komisarisnya.

“Iya benar, gugatan pertama terkait wanprestasi, yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum. Semuanya masih proses sidang di pengadilan,” terang Joko.

Joko berharap permasalahan ini bisa segera selesai. Namun menurutnya semua tergantung para pihak. Dirinya mengimbau kepada konsumen agar berhati-hati jika ingin membeli properti. Sebab banyak perumahan yang bermasalah.

“Kami tidak menyebut bahwa PT Mutiara Arteri Property bermasalah, hanya saja konsumen perlu hati-hati, mengingat ini masih ada proses hukum di Pengadilan Negeri Semarang,” tandas Joko.

“Kita tunggu saja proses hukumnya biar selesai. Takutnya konsumen sudah bayar lunas, namun pihak pengembang belum bayar lunas ke pemilik tanah asal. Jadi
biar konsumen nunggu proses hukum selesai, biar tidak ketar-ketir,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Bermasalah, Pengelola Perumahan Cebolok Digugat di PN Semarang appeared first on SuaraBaru.id.